Hasil Pemeriksaan Terhadap RSUD Anuntaloko, BPK Rekomendasikan Daftar Hitam

PARIMO, beritasulteng.com- Hasil Pemeriksaan BPK terhadap RSUD Anuntaloko Parigi, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memberikan tindakan, berupa sanksi administrasi atau sanksi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diungkapkan Alfred Tonggiroh, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terhadap APBD tahun 2018, yang dihadiri Tim Pansus DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Kesehatan, DPMPD, Disperindag, BPBD dan RSUD Anuntaloko Parigi, yang digelar diruang sidang DPRD Parimo, Selasa (18/6).

Ia mempertanyakan terkait tindak lanjut Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo, atas rekomendasi BPK RI terhadap hasil pemeriksaan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Anuntaloko Parigi.

“Hal itu sangat penting dilaksanakan, agar dapat menjadi pelajaran bagi pihak penyelenggara” tegasnya.

Diungkapkannya juga, berdasarkan rekomendasi BPK RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parimo tahun 2018, selain diinstruksikan agar pihak penyelenggara dikenakan sanksi membayar, BPK juga merekomendasikan sanksi daftar hitam bagi penyedia jasa yang terindikasi merugikan negara atas kegiatan yang bersumber dari APBD.

“Contoh, temuan one prestasi atas pembangunan gedung misalnya, BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk memberikan sanksi agar pihak pelanggar membayar dan memberikan daftar hitam kepada pihak penyedia jasa yang melakukan pelanggaran,” ungkapnya.

Anggota fraksi PDI-Perjuangan ini, juga mempertanyakan pengembalian atas temuan BPK terhadap sejumlah kegiatan di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi.

Menanggapi hal itu, Kepala sub bagian (Kasubag) Evaluasi dan Program, Inspektorat Parimo, Indarti, mengungkapkan sebagian besar temuan BPK atas pemeriksaan di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi telah dikembalikan.

“Temuan untuk honor panitia itu sekitar Rp240 juta sudah dibayarkan, denda keterlambatan sekitar Rp250 juta sudah dikembalikan, satu-satunya yang belum lunas yaitu one prestasi sekitar Rp40 juta,” ungkapnya. RIFAL/ELL

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *