Maksimalkan Pengawasan, Imigrasi Palu Gelar Rakor Timpora Tingkat Kabupaten Parimo

PARIMO, beritasulteng.com- Sebagai bentuk dan upaya dalam memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Imigrasi Kelas I Palu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), tingkat Kabupaten Parimo, Kamis (20/6).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi kelas I Palu, Suparman, SH. MH, mengatakan, Pengawasan orang asing menjadi sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini.

Dikatakannya pula, bahwa tidak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya mobilitas manusia pada tingkatan internasional, dapat memberikan dampak positif dan juga negatif.

“Peningkatan mobilitas itu terjadi sebab berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, tentang bebas visa kunjungan, yang disebutkan ada sebanyak 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia,” ungkapnya.

Olehnya itu kata dia, pelaksanaan giat bersama antar instansi secara koordinatif sebagai aspek penegakan hukum dalam hal pengawasan orang asing, itu sangat dibutuhkan. Sebab lanjutnya, Keadaan yang demikian dapat menyebabkan kondisi suatu negara menjadi rawan berbagai bentuk kejahatan internasional.

Suparman menambahkan, perkembangan zaman menyebabkan setiap Negara selalu melakukan pembenahan dalam sistem keamanannya.  Terutama terhadap gangguan yang berasal dari luar negeri.

Dia berharap, Rakor yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Parimo, dapat memberi manfaat guna menjaga kepentingan daerah dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat keberadaan orang asing. ELL

) Imigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), tingkat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis (20/6).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Ka Kanwil) Imigrasi Sulteng, Suparman, SH. MH, mengatakan, Pengawasan orang asing menjadi sangat penting di era globalisasi.

“Tidak dapat dipungkiri, Meningkatnya mobilitas manusia internasional ini dapat memberikan dampak positif dan negatif,” terangnya.

Mengantisipasi hal itu kata dia, diperlukan kegiatan bersama dalam hal pengawasan orang asing, antar instansi secara koordinatif sebagai aspek penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, tentang bebas visa kunjungan, disebutkan sebanyak 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia.

“Keadaan yang demikian menyebabkan kondisi suatu negara menjadi rawan berbagai bentuk kejahatan internasional,” tutur Suparman.

Perkembangan zaman lanjut dia, menyebabkan setiap negara selalu melakukan pembenahan dalam sistem keamanannya, terutama gangguan yang berasal dari luar negeri. Olehnya itu sambung dia, rapat koordinasi yang dilaksanakan itu dapat memberi manfaat, guna menjaga kepentingan di daerah dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat keberadaan orang asing, khususnya di Kabupaten Parimo.

“Saya mengapresiasi terlaksananya Rakor Timpora ini, karena dengan maksud dan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, serta kedaulatan Negara dan juga kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul,” tutup Suparman.

Pantauan Media ini, Kegiatan Rakor tersebut, sekaligus dirangkaikan dengan pembentukkan Timpora wilayah Kabupaten Parimo, berdasarkan surat keputusan Nomor : W24.Fa-1098.GR.04.02 tahun 2019.

Struktur Timpora Kabupaten Parimo yakni, Posisi Ketua Timpora diambil alih oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pendaratan Imigrasi (TPI) Palu, Sekretaris Timpora Parimo ditempati oleh Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palu, Kepala Divisi Keimigrasian Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi tengah bertindak sebagai penasehat, selanjutnya pada posisi anggota diisi oleh sebanyak 16 lembaga pemerintah. ELL

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *