Warga Desa Pombalowo Minta Hasil Pilkades Dibatalkan

PARIMO,beritasulteng.com- Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Masyarakat Pombalowo, meminta agar hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa tersebut dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang dinilai telah melanggar undang-undang.

Ketua Forum Solidaritas Masyarakat Pembalowo, Moh. Irhan, mengatakan, dari lima orang P2KD Desa Pombalowo, terdapat tiga orang perangkat desa yang masuk dalam kepanitiaan. Tetapi, pemilihan P2KD tidak mewakili elemen sesuai apa yang diamanatkan dalam undang-undang.

“Kalau kita melihat P2KD dan  mengacu pada aturannya, harus ada perwakilan perangkat desa, tokoh-tokoh agama dan perwakilan pemuda. Artinya keterwakilannya tidak mereta dan ini sudah melanggar ketentuan” ungkapnya saat mendatangi kantor Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, bersama warga lainnya, senin (1/7).

Pihaknya meminta, Pilkades Pombalowo dilakukan kembali, karena menurut dia, tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak dilegalkan.

“Kami minta pemilihan ulang, kalau memang ini ilegal harus dibatalkan,” tegas dia.

Selain mempersoalkan pengangkatan P2KD yang dinilai menyalahi aturan, pihaknya juga mempersoalkan terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pombalowo, yang tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Bupati terkait pengangkatan bulan April 2019, karena hingga saat ini tidak terlihat bukti fisik SK dimaksud.

Infomrasi yang mereka terima ktambah Irhan, SK tersebut masih dalam proses di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

“Jadi SK yang sekarang ini masih sementara proses, dalam bentuk fisik tidak diketahui dan belum dilihat. Pembentukannya saja masyarakat dipilih-pilih, beberapa tokoh didesa ini seperti pak imam dan mantan Kades tidak juga dilibatkan,” terangnya.

Pejabat sementara Kades Pombalowo, Haniherawati, membenarkan SK BPD tersebut berada di DPMPD. Hal itu kata dia, disebabkan BPD periode sebelumnya telah habis masa jabatannya pada Maret 2019 kemarin.

“Setelah habis jabatan mereka segera dibentuk kembali BPD baru, karena ini tidak boleh kosong, dan sesuai tugas, mereka harus membentuk P2KD,” terangnya.

Ketika ditanyakan terkait proses pelantikan BPD, dia mengatakan, mereka belum dilantik oleh Bupati namun SK terlebih dahulu diterbitkan.

“Setelah nanti adanya musyawarah desa, maka sesegera mungkin pihaknya mengusulkan kepada DPMD untuk menyerahkan SK para BPD yang ditunjuk. SAFIRA

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *