Sampai Hari Ketiga, Pendaftar Calon PPK di Parimo Masih Minim

Faozan – beritasulteng.com | Selasa, 21 Januari 2020

PARIMO, beritasulteng.com- Perekrutan tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (PARIMO) sejak tanggal 18 Januari 2020, hingga hari ketiga (Senin, 20 Januari 2020), baru mencapai 78 orang pendaftar.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Hal tersebut dikemukakan Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Parimo, Abdul Gafur, yang ditemui beritasulteng.com diruang kerjanya, Selasa (21/1/2020) pagi tadi.

Meskipun proses perekrutan tersebut sudah diseruduk oleh 78 orang peminat calon tenaga PPK, namun angka itu belum mencapai target yang seharusnya. Sebab kata dia, jumlah yang nantinya akan terpilih yakni sebanyak 10 orang dalam setiap kecamatan. Yang mana jelas dia, lima orang pemilik poin tertinggi akan bertugas sebagai PPK, dan lima orang lainnya dipersiapkan jika terjadi Pergatian Antar Waktu (PAW).

“Pendaftar yang ada baru dari beberapa kecamatan, sehingga bisa dibilang jumlahnya masih sangat minim karena belum mencapai kuota 2×5 yang nantinya akan bertugas di Kecamatan masing-masing,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika sampai dengan hari terakhir pendatafran yakni 24 Januari angka pendaftar belum juga mencukupi kuota, maka pihak KPU Parimo akan melakukan perpanjangan waktu selama tiga hari, sesuai dengan edaran yang dilayangkan KPU-RI.

Sembari melakukan perpanjangan jika nantinya dibutuhkan kata dia, pihaknya juga akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan agar kuota yang dibutuhkan bias terpenuhi. Akan tetapi sambung dia, berdasarkan dari pda pengalaman yang ada, terkadang pendaftar bias membeludak angkanya pada hari terakhir.

“Olehnya itu kita tidak pesimis, dan tetap optimis bahwa kuota yang sudah disiapkan akan terpenuhi,” tutur Gafur.

Berkaitan dengan aturan Gafur menjelaskan, hingga saat ini belum ada edaran yang mengatur tentang rangkap jabatan, dalam hal ini keterlibatan ASN yang nantinya juga akan bertugas sebagai PPK. Hanya saja kata dia, jika aturan terkait pengurus Partai Politik (Parpol) yang berkeinginan menjadi PPK itu memang tidak dibolehkan, terkecuali sudah lima tahun lebih dulu tidak memiliki keterlibatan dengan Parpol.

“Namun poin doble job ini juga akan menjadi penegasan kami kepada calon PPK. Mengingat PPK ini merupakan pekerjaan paru waktu. Untuk pendaftar yang kiranya pernah terlibat sebagai pengurus Parpol, diharapkan agar melampirkan surat keterangan dari partainya bahwa tidak lagi menjabat sebagai pengurus ataupun anggota selama paling minim lima tahun terakhir,” tutupnya.

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) DISTRO? atau TOPI HIP HOP? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 30 September 2020.