by

Bawaslu Sikapi Dugaan Pengurus Partai Ditubuh KPU

Laporan : Safira

PARIMO, Beritasulteng.com- Terkait dengan dugaan pengurus Partai yang menguasai salah satu jabatan komisioner di KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), membuat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Parimo bersikap.

Guna memastikan kebenaran terkait persoalan tersebut, Bawaslu Parimo akan membentuk tim, guna melakukan investigasi, dan mengumpulkan bukti-bukti serta bahan keterangan dari pihak yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut.

Hal itu diungkapkan, Kordiv Hukum dan Informasi Bawaslu Parimo, Bambang, yang ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya, Selasa (26/2).


Kordiv Hukum dan Informasi Bawaslu Parimo, Bambang. (Foto/Ist)

Dia mengatakan, pihaknya memang belum menerima laporan terkait persoalan tersebut. Hanya saja, pihaknya telah mendapatkan sejumlah informasi awal, yang dijadikan temuan oleh pihaknya, untuk melakukan investigasi mendalam.

“Ini informasi awal, dan memang belum ada unsur masyarakat yang melapor. Sehingga, sumber informasi ini, kami akan lakukan investigasi secara mendalam,” jelasnya.

Menurut dia, kemungkinan terbesar pihaknya akan kembali melakukan pengecekan kembali dokumen yang dimiliki pihaknya, berupa hasil varifikasi yang dilakukan KPU Parimo pada tahun 2017 kemarin.

Tidak menutup kemungkinan kata dia, pihaknya akan melakukan investigasi ditubuh Parpol, dalam hal ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo. Nantinya, pihaknya akan menanyakan dua hal yakni, tentang keterlibatan Tahir, dan apakah ada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan sebagai bukti administrasinya.

“Selama ada alat bukti yang cukup, maka dari status investigasi yang dilakukan pihaknya akan dinaikkan statusnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, memang dalam proses verifikasi faktual, orang yang memberikan dukungan didatangi langsung oleh KPU Parimo. Sehingga, pihaknya akan memastikan hal tersebut, sesuai dengan kewenanganan. Sebab, pihaknya tidak ingin berasumsi dalam penanganan persoalan ini.

Bambang menuturkan, jika proses investigasi tersebut telah dilakukan, akan dilakukan lagi proses kajian. Apabila, telah memenuhi unsur seluruhnya, seperti informasi yang diterima pihaknya, muaranya berkaitan dengan kode etik.

“Nantinya kami akan meneruskan ke DKPP untuk menentukan berkaitan dengan sanksi atas  persoalan ini, dengan proses persidangan,” tuturnya.         

Seperti yang dilansir media ini sebelumnya, Oknum komisioner KPU Parimo bernama Tahir, diduga terlibat dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo. Hal itu, dibuktikan dengan termuatnya nama Tahir dalam dokumen pendaftaran partai, saat tahapan verifikasi peserta Pemilu 2019 yang dilakukan pada tahun 2017 silam.    

Padahal, berdasarkan PKPU RI nomor 7 tahun 2018, tentang seleksi anggota KPU provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, pada BAB II yang membahas tentang persyaratan calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, pasal 5 huruf (i) sangat jelas dikatakan bahwa, telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Sementara data yang dihimpun media ini dari salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Tahir masih menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat ditahun 2017. Dalam dokumen Partai tersebut yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh pihak penyelenggara Pemilu, nama Tahir berada dikolom urutan 285, dengan nomor KTA 7208000191 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271020110760005, yang sama persis dengan nomor NIK pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dimiliki sang anggota komisioner KPU Parimo itu.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed