by

Satu Jabatan Komisioner KPU Diduga Dikuasai Pengurus Partai

Laporan : Moh Faozan

PARIMO, Beritasulteng.com- Salah satu kursi komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), diduga kuat diduduki salah seorang pengurus Partai Demokrat bernama, Tahir. Dugaan tersebut diperkuat dengan bukti termuatnya nama Tahir dalam dokumen pendaftaran partai, saat tahapan verifikasi peserta Pemilu 2019 dilakukan pada tahun 2017 silam.

Berdasarkan PKPU RI nomor 7 tahun 2018, tentang seleksi anggota KPU provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, pada BAB II yang membahas tentang persyaratan calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, pasal 5 huruf (i) sangat jelas dikatakan bahwa, telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Sementara data yang dihimpun media ini dari salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Tahir masih menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat ditahun 2017.

Dalam dokumen Partai tersebut yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh pihak penyelenggara Pemilu, nama Tahir berada dikolom urutan 285, dengan nomor KTA 7208000191 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271020110760005, yang sama persis dengan nomor NIK pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dimiliki sang anggota komisioner KPU Parimo itu.

Menanggapi hal itu, Tahir, yang sudah menjabat sebagai Komisioner KPU Parimo, saat ditemui sejumlah Media diruang kerjanya, Rabu (20/2) mengatakan, berkaitan dengan dokumen itu tidak ada hubungan dengannya.

Sebab, jika ditelusuri dengan benar, secara kependudukan pada tahun 2017 dirinya masih berdomisili di Kota Palu, dan baru pindah domisili ke Kabupaten Parimo jelang rekrutmen KPU Parimo, dibulan Agustus 2018.

“Saya baru pidah jelang rekrutmen dibulan Agustus. Sedang dibulan itu juga belum keluar status kependudukan saya secara administrasi. Nanti diawal bulan September 2018 kemarin,” jelasnya.

Sehingga, ketika ada hal-hal yang terkait dirinya secara personal, apalagi dalam dokumen itu ada KTA dan NIK, otomatis menimbulkan pertanyaan baginya. Hanya saja kata dia, jika berbicara historis, memang diakuinya pada Pemilu 2009 dirinya menjadi salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat.

“Apakah data itu yang mereka masih pakai, sehingga mereka cantumkan itu dalam dokumen pendaftaraan saat dilakukan verifikasi peserta Pemilu 2019 di 2017 kemarin. Apakah karena keterbatasan sumber daya,” ujarnya.

Namun Tahir menegaskan, pihak Partai Demokrat tidak pernah melakukan konfirmasi kepadanya. Sebab, jika pun dikonfirmasi pihaknya akan menjawab, tidak logis karena dirinya bukan lagi masyarakat Kabupaten Parimo.

Segala hal yang mengangkut administrasi kata dia, ada hubungannya dengan persoalan hukum. Sehingga, dirinya melihat persoalan tersebut harus berhati-hati, karena statusnya sebagai komisioner.

“Ketika berhadap-hadapan dengan salah satu partai, akan dinilai ada apa dengan partai lain,” kata dia.

Dia menambahkan, saat ini juga namanya masuk dalam daftar pemilih tambahan Kabupaten Parimo, yang artinya jelas dia, berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 itu, wajib pilih yang masuk dalam daftar tersebut yang telah terdaftar dalam DPT didaerah lain, dan pindah ke Kabupaten Parimo.

Dia menambahkan, jika nanti karena hal itu ada pihak yang mempersoalkannya, dirinya meyakini dapat melakukan pembelaan dihadapan yang berwenang seperti DKPP Sulteng. ”Kalau soal menggungat atau tidak yang menjadi hak saya, kemungkinan tidak. Karena dalam partai itu, menjadi kepentingan banyak orang. Saling menyadari dirilah, apa kekurangan-kekurangan kita. Pastinya terkait saya, kalau memang saya pernah nyaleg disana menjadi sebuah kekurangan, karena saya merasa sudah memenuhi unsur,” jelas Tahir.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed