Kategori
Headline Hukrim Kriminal peristiwa

Pendemo Tewas, Polda Sulteng Uji Balistik Senpi Cari Pelaku

Penulis : Bambang Istanto

Parimo, Berita SultengSejumlah Senjata Api (Senpi) bakal diuji balistik oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng), guna mengungkap tewasnya Erfaldi (21), saat melakukan aksi unjukrasa tolak tambang di Desa Katulistiwa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

15 pucuk senpi itu kata Kabid humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., digunakan saat pembubaran aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Tani (ARTI), dan Koalisi Tolak Tambang (KTT), Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trio Kencana.

15 pucuk Senpi yang diamankan itu kata dia, akan dicocokan melalui uji balistik. Dengan tujuan mencocokan proyektil yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selain lakukan uji balistik Senpi, Polda Sulteng juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 17 personil Polres Parimo.

Dia menambahkan, perlu diketahui terkait kejadian Sabtu (12 /02) sampai ahad dini hari (13/02), dengan ini Kepolisian telah membentuk tim terdiri dari Propam, Itwasda, Krimum serta mendapatkan backup dari Laboratorium Forensic (Labfor) Makassar.

“Sekarang tim Labfor Polda Sulteng sedang melakukan olah TKP di lokasi kejadian kemarin, dan kemudian dilanjutkan dengan uji balistik,” ujar Kabid humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., dalam konferensi pers, Senin, (14/2/2022).

Nantinya, perkembangan hasil uji balistik itu kata dia, bila ada yang cocok dengan 15 pucuk Senpi tersebut, maka akan dilakukan gelar perkara untuk memastikan siapa pelakunya.

Dia juga mengimbau, bagi rekan-rekan dan seluruh masyarakat pada umumnya, agar tetap tenang. Dikarenakan, permasalahan ini masih dalam proses penanganan pihak Kepolisian.

“Berikan kepercayaan kepada Polisi untuk memproses hal ini. Kepolisian akan bertindak profesional. Olehnya masyarakat tidak  boleh terprovokasi terkait hal-hal negatif, yang banyak beredar,” tandasnya.

Kategori
Hukrim Nasional

Anggota MUI Ditangkap Densus 88, Mahfud MD: Kita “Overreaction”

Sumber : Kompas.com

Jakarta, Redaksi Rakyat- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai, masyarakat terlalu berlebihan menanggapi penangkapan anggota MUI yang diduga terlibat dengan jaringan terorisme. Adapun, anggota MUI tersebut adalah Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror di Bekasi, Selasa (16/11/2021). Zain An-Najah merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI. “Harus diakui kita overreaction, terlalu berlebihan reaksi, kontroversinya juga berlebihan dalam dua hal,” tutur Mahfud dikutip dari tayangan YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (20/11/2021).

Mahfud menyampaikan reaksi berlebihan itu nampak dari dua hal. Pertama, wacana pembubaran MUI karena dituding menjadi tempat untuk teroris. Ia mengungkapkan, teroris bisa ditemukan dimana saja tak hanya di dalam MUI.

“Di tempat lain juga banyak, orang begitu ada di mana-mana dan harus kita atasi bersama,” jelas dia. Wacana pembubaran MUI, tutur Mahfud, berlebihan. Pasalnya, selama ini MUI aktif memberikan saran dan masukan untuk pemerintah untuk menjamin kehidupan yang lebih Islami sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan arepublik Indonesia (NKRI) yang berdasar pada Pancasila. Selain itu MUI juga memiliki berbagai fungsi yang diatur dalam undang-undang.

“Ada Undang-undang Jaminan Produk Halal itu perlu MUI, ada Undang-undang Perbankan Syariah itu juga menyebut harus ada MUI-nya,” ucap dia.

Berdasarkan alasan itu, Mahfud menegaskan bahwa MUI tidak bisa begitu saja dibubarkan. Reaksi berlebihan kedua yang disoroti Mahfud adalah tudingan Densus 88 Anti Teror serampangan dalam melakukan penangkapan terduga teroris. Ia menjamin bahwa hal itu tidak akan dilakukan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Itu hukum khusus untuk terorisme dengan treatment-treatment khusus juga tidak boleh sembarangan,” paparnya. Mahfud juga menampik tudingan bahwa penangkapan ini merupakan wujud pemerintah sedang bersitegang dengan MUI.

“Kita (pemerintah) dengan Majelis Ulama itu dekat, saling berkomunikasi terus dan sepakat untuk melawan terorisme,” kata dia. Diketahui pasca penangkapan itu MUI telah menonaktifkan Zain An-Najah dari kepengurusan. MUI juga telah menyatakan bahwa tindakan Zain tidak terkait dengan organisasinya. Sementara itu Zain ditangkap di Bekasi oleh Densus 88 Anti Teror karena diduga merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA).


Kategori
Headline Nasional

ICW: Logika Arteria PDIP Bengkok soal Polisi-Hakim Tak Boleh Kena OTT

Sumber : CNNIndonesia.com

Berita Sulteng-  Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan logika berpikir anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan bengkok karena menyebut polisi, jaksa, dan hakim tak bisa kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pernyataan politikus PDIP tersebut dianggap tak didukung argumentasi kuat.


“ICW melihat ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum. Selain bengkok, pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP itu juga tidak disertai argumentasi yang kuat,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (19/11).

Kurnia meminta Arteria untuk membaca lebih cermat Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur mengenai tangkap tangan. Operasi senyap ini legal untuk dilakukan oleh penegak hukum.

Menurutnya, Arteria seolah-olah tidak memahami bahwa filosofi dasar penegakan hukum adalah equality before the law. Artinya, siapa saja sama di muka hukum sekali pun mereka adalah aparat penegak hukum.

“Pernyataan semacam ini sulit dipahami sebab kegaduhan itu timbul bukan karena penegak hukum melakukan OTT, melainkan faktor eksternal. Misalnya tingkah laku dari tersangka atau kelompok tertentu yang berupaya mengganggu atau menghambat penegakan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menyebut Arteria tak memahami fokus utama penindakan kasus korupsi adalah penegak hukum. Terkait hal ini ia memberi contoh KPK Hong Kong yang mulai memberantas korupsi dari sektor penegak hukum yaitu kepolisian.

“Dengan begitu, maka penegakan hukum dapat terbebas dari praktik korupsi dan kepercayaan publik pun lambat laun akan kembali meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Arteria mengatakan polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas di Indonesia tidak seharusnya menjadi objek OTT kasus dugaan korupsi. Ia menilai aparat penegak hukum tersebut adalah simbol negara.

“Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi. Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT. Bukan karena kita pro-koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum,” kata Arteria dalam diskusi daring bertajuk ‘Hukuman Mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?’ pada Kamis (18/11).

UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sendiri mengatur secara rinci soal Simbol Negara.

Itu terdiri dari Bendera Negara Indonesia yang adalah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Tak ada jabatan tertentu menjadi Simbol Negara, sekali pun Presiden.

Kategori
Headline Nasional

Kasus Anggota DPRD Aniaya Istri Siri di Mempawah Berujung Damai

Sumber : Kompas.com

Berita Sulteng- Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota DPRD Mempawah berinisial ZL terhadap istri sirinya SJ (23) berakhir damai.

Kasat Reskrim Polres Mempawah AKP Wendi Sulistiono mengatakan, korban SJ telah mencabut laporan dan menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

“Iya sudah ada perdamaian. Kemarin, pelapor juga sudah mencabut laporannya,” kata Wendi saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Sementara itu, korban SJ juga membenarkan telah berdamai. Menurut SJ, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

“Iya sudah damai, karena sudah musyawarah keluarga secara bersama dan ikhlas tidak ada syarat dan tanpa ganti rugi apa pun. Keluarga ikhlas berdamai, karena tidak baik menyimpan dendam dan benci,” ujar SJ.

Diberitakan, seorang anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), berinisial ZL dilaporkan ke polisi.

ZL dilaporkan oleh seorang wanita berinisial SJ (23) atas dugaan penganiayaan.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Mempawah Iptu Wendi Sulistiono membenarkan laporan tersebut. “Sudah monitor (laporannya). Masih kita dalami,” kata Wendi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/11/2021).

Sementara itu, korban SJ menceritakan, awal mula peristiwa tersebut ketika dia mengirim pesan dan coba menghubungi ZL. Namun, teleponnya tidak aktif.

Merasa tak puas, SJ mendatangi rumah ZL. SJ lantas mendapati ZL bersama istrinya berada di dalam mobil dan langsung menggedor kaca mobil tersebut.

Tak lama, ZL keluar dari mobil dan memegang tangan korban.

Korban juga menyebut dia dicekik hingga dipukul di bagian dada. Bahkan, menurut korban, anak dan istri ZL juga ikut-ikutan menganiaya dirinya.

“Saya tidak terima. Perbuatan yang dilakukan membuat saya cedera dan masih sakit sampai sekarang,” kata SJ dalam keterangan suara yang diterima, Selasa siang.

SJ meminta kepolisian segera melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya harap ada keadilan atas kasus yang menimpa ini,” tutup SJ.

Kategori
Headline Nasional

Jokowi Resmi Lantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI

Sumber : CNNIndonesia.com

Berita Sulteng- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11) siang.

“Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa…apakah bersedia saya ambil sumpah berdasarkan agama Islam,” ujar Jokowi mempertanyakan kesiapan Andika dilantik jadi Panglima TNI sebelum membacakan sumpah jabatan.

“Bersedia,” jawab Andika.

Andika dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 106/TNI Tahun 2021

Andika mengisi posisi Panglima yang ditinggalkan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun per November 2021.

Tokoh agama meletakkan Al Quran di atas kepala Andika selama pengambilan sumpah jabatan tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan yang harus diulang Andika.

“Saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” sambungnya.

Dengan aturan yang tertuang di Undang-Undang TNI saat ini, Andika hanya punya masa jabatan sekitar 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun saat berusia 58 tahun pada November 2022.

Sementara itu, posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kosong usai ditinggalkan Andika. Jokowi menunjuk Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman untuk naik pangkat guna mengisi jabatan KSAD tersebut. Seperti juga Andika, Jokowi melantik Dudung sebagai KSAD hari ini juga di Istana Negara.

Dudung pun naik pangkat menjadi jenderal bintang empat

Kategori
Headline Nasional

Polri Jelaskan Restrukturasi di Brimob, Akan Ada 6 Posisi Baru untuk Jenderal

Sumber : detik.com

Berita Sulteng- Komandan Korps Brimob (Dankor Brimob) Polri akan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang tiga atau komjen. Polri menjelaskan akan ada restrukturisasi berupa perubahan dalam susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di tubuh Korbrimob.

“Kami sampaikan terkait dengan beberapa usulan perubahan dalam SOTK yang baru yang ada di Korbrimob Polri. Yang pertama adalah pangkat komjen Polri, yaitu Dankor Brimob Polri. Usulannya dari bintang dua menjadi bintang tiga,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Selain Dankor Brimob, Ramadhan menjelaskan Wadankor Brimob juga bakal dinaikkan pangkatnya dari bintang satu (brigjen) menjadi bintang dua (irjen). Kemudian, Ramadhan menyebut, ada enam posisi baru di Korbrimob yang bakal diisi oleh brigjen.

Enam posisi itu ialah dua kepala biro (Karo), komandan pasukan (danpas) I, II, III, serta Danpas Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kemudian irjen Polri nantinya diusulkan untuk Wadankor Brimob dari bintang satu menjadi bintang dua, dan brigjen polisi atau bintang satu ada enam jabatan. Dua jabatan kepala biro, dan ada danpas Brimob I, II, III,” tuturnya.

“Danpas Brimob I wilayah Barat, Danpas Brimob II wilayah Tengah, dan Danpas Brimob III wilayah Timur. Dan masing-masing danpas duduk dengan jabatan berpangkat brigadir jenderal,” sambung Ramadhan.

Adapun Ramadhan mengungkapkan proses kenaikan pangkat ini masih dalam proses. Dia menekankan tugas Korbrimob menjadi semakin berat ke depannya.

“Kami sampaikan saat ini sedang dalam proses untuk Dankorbrimob Polri menjadi bintang tiga. Karena tentunya ke depan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban akan semakin berat tantangannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menaikkan pangkat Dankor Brimob Polri menjadi jenderal bintang tiga. Sigit menyebut hal itu dilakukan karena dewasa ini tugas dan tanggung jawab yang diemban Dankor Brimob semakin berat.

Seperti diketahui, saat ini Dankor Brimob dijabat jenderal bintang dua atau irjen.

“Saat ini sedang berproses tentunya. Korbrimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan, kita dorong untuk tambahan beberapa bintang dan juga Dankor Brimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang tiga, karena tugas dan tanggung jawabnya semakin berat,” kata Sigit saat memperingati momentum HUT ke-76 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob, Kelapa Dua, Depok, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (14/11).

Sigit memastikan Korps Brimob Polri akan terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk Indonesia. Brimob, kata Sigit, saat ini memiliki peran besar dalam pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) dan operasi bantuan kemanusiaan.

Atas hal itu, Sigit mengungkapkan saat ini sedang dilakukan restrukturisasi organisasi atau pengembangan organisasi untuk menghadapi segala tantangan yang ada saat ini.

“Sehingga kita berikan pelayanan terbaik dan cepat ke masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kehadiran Brimob dalam menghadapi situasi kamtibmas dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Brimob dalam operasi kemanusiaan betul-betul bisa kita laksanakan,” kata Sigit.

Kategori
Headline Nasional

Ini Cara Penipu Umroh-Investasi Bodong Perdaya Ratusan Korban Senilai Rp 2 M

Sumber : detik.com

Berita Sulteng- M Nasir (43) menipu 232 orang di Jatim dan Jabar dengan modus umroh murah dan investasi bodong. Selama setahun, tersangka menghimpun dana dari para korban Rp 2,027 miliar. Seperti apa cara Nasir memperdaya para korban?

Untuk menjalankan aksinya di Mojokerto, Nasir merekrut seorang perempuan berinisial SD (39), warga Kecamatan Puri. Pria asal Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini kenal dengan SD karena sama-sama berdagang uang digital.

Awalnya Nasir meminta bantuan SD untuk menjajakan jasa perjalanan umroh dengan biaya murah pada pertengahan 2019. Konsumen cukup membayar Rp 10 juta sudah bisa menunaikan umroh dua tahun kemudian. Padahal, saat itu biaya umroh sudah mencapai Rp 21-27 juta per orang.

“Tersangka menjanjikan imbalan untuk SD Rp 250.000 per jemaah umroh,” kata Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Tidak sampai di situ saja, pada April 2020 Nasir meminta SD untuk memasarkan investasi dengan keuntungan 14 persen per bulan selama 15 bulan. Tersangka mengiming-imingi SD keuntungan 4,6 persen per bulan selama 15 bulan.

“Untuk meyakinkan SD, tersangka mengaku memiliki beberapa kegiatan usaha dengan keuntungan yang sangat besar,” terang Andaru.

Tanpa menaruh curiga, SD pun memasarkan umroh murah dan investasi dari Nasir. Perempuan asal Kecamatan Puri, Mojokerto ini berhasil mengumpulkan dana dari 17 korban Rp 414 juta. Terdiri dari Rp 130 juta untuk umroh dan Rp 284 juta untuk investasi.

Dana tersebut telah disetorkan SD kepada Nasir. Setelah dua tahun berlalu, tidak seorang korban pun yang diberangkatkan umroh oleh tersangka. Keuntungan investasi yang dijanjikan Nasir juga sebatas isapan jempol. Bahkan, dana para korban kini tak jelas rimbanya.

“Ternyata tersangka tidak mempunyai perusahaan pemberangkatan ibadah umroh maupun kegiatan usaha lainnya,” ungkap Andaru.

Usut punya usut, Nasir juga beroperasi sendiri untuk menawarkan umroh murah dan investasi dengan keuntungan tinggi. Selama satu tahun, tersangka menipu 215 korban dengan nilai kerugian Rp 1,613 miliar.

Para korban berasal dari Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Bangkalan, serta Indramayu-Jabar. Dengan begitu, total kerugian yang dialami 232 korban mencapai Rp 2,027 miliar.

“Dana para korban digunakan tersangka untuk kehidupan sehari-hari dan berdagang uang digital,” tandas Andaru.

Akibat perbuatannya, Nasir harus mendekam di Rutan Polres Mojokerto. Ia disangka dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Ancaman hukuam 4 tahun penjara sudah menantinya.

Kategori
Headline Nasional

Resmikan Tol Serang Panimbang Seksi I, Jokowi: Ini Pengungkit Ekonomi Banten

Sumber : detik.com

Berita Sulteng- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ruas Jalan Tol Serang-Rangkasbitung yang membentang sepanjang 26,5 kilometer. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan Tol Serang-Panimbang yang memiliki panjang hingga 83,67 kilometer, melintasi wilayah Kota & Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang.

“Alhamdulillah pada pagi ini jalan Tol Serang Panimbang seksi 1 ruas Serang-Rangkasbitung sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan sesi dua, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 km dan Cileles-Panimbang sepanjang 33 km yang Insyaallah akan dituntaskan di akhir 2023,” kata Jokowi di Gerbang Tol Rangkasbitung, Banten, Selasa (16/11/2021).

“Kemudahan konektivitas ini merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi Banten khususnya, terutama di sekitar jalan ini ya Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” sambungnya.

Jokowi juga mengatakan, infrastruktur menjadi pondasi bagi negara untuk dapat bersaing dengan negara lain. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain tanpa melampaui indeks kompetitif salah satunya melalui infrastruktur yang mumpuni.

“Berkali-kali saya sampaikan infrastruktur adalah pondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Artinya yang kita kejar adalah daya saing kita. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks kompetitifnya lebih rendah karena apapun tanpa infrastruktur barang-barang yang ada ini harga bisa lebih tinggi. Itulah yg kita kejar,” kata dia.

Infrastruktur juga, kata Jokowi, dapat memperbaiki jaringan logistik. Yang tadinya jarak tempuh lebih lama kemudian dapat dipangkas, begitupun dengan biaya logistik.

“Kalo infrastruktur kita siap artinya barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik. Infrastruktur juga akan menciptakan ritel-ritel pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.

“Komoditas yang ada di Banten akan lebih mudah terdisitribusi dan juga memberikan fasilitas kepada produksi. Orang berproduksi, pertanian berproduksi, itu ada jalan menuju konsumennya,” lanjut Jokowi.

Sekedar informasi, pembangunan Tol Serang – Panimbang dikerjakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai investasi sebesar Rp 8.58 triliun. Untuk Seksi 1-2 menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT. Wijaya Karya Serang Panimbang, sementara Seksi 3 porsi pemerintah.

Tol Serang-Panimbang nantinya akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan seperti dari Jakarta menuju obyek wisata Tanjung Lesung yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh hingga 5 jam menjadi sekitar 2 – 3 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam.

Kategori
Headline Nasional

Absen Sekali Langsung Digugat, Kubu Haris Azhar Kritik Kuasa Mediasi

Sumber : CNNIndonesia.com

Berita Sulteng Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menilai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkesan mengatur mediasi kasus dugaan main saham di PT Freeport Papua yang digagas kepolisian.

Teo mengungkapkan bahwa Fatia dan Haris menerima undangan mediasi dengan Luhut sebanyak tiga kali. Dari tiga undangan itu, Fatia dan Haris sudah siap menghadiri dua undangan, yakni tangal 21 Oktober dan 1 November. Pada 21 Oktober lalu, Haris dan Fatia sudah memenuhi undangan dan hadir ke Polda Metro Jaya.

“Namun mediasi tidak dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena Luhut Binsar Panjaitan sedang berada di luar negeri,” kata Teo dalam keterangan resmi yang CNNIndonesia.com, Senin (15/11).

Meski demikian, ketidakhadiran Luhut diterima Haris dan Fatia. Mereka lantas membuat kesepakatan dengan penyidik Polda Metro Jaya agar para pihak menetapkan jadwal mediasi terlebih dahulu.

Namun, pada jadwal mediasi yang digelar hari ini, Senin (15/11) menurut Teo, Haris dan Fatia menerima undangan mediasi yang waktunya telah disesuaikan dengan Luhut.

“Alih-alih pihak penyidik meminta kesepakatan dan kesediaan dari pihak terlapor untuk melakukan mediasi pada tanggal 15 November 2021, pihak terlapor justru langsung menerima undangan dari penyidik dengan jadwal yang hanya disesuaikan dengan pihak pelapor,” terang Teo.

Menurut Teo, dalam pemberitaan yang beredar, pihaknya menemukan pemberitaan bahwa penyidik Polda Metro Jaya menyebut Haris dan Fatia tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Hal ini dibantah Teo. Menurutnya, melalui SK/05/TA-BI/XI/2021 tertanggal 15, pihaknya sudah menyampaikan jawaban undangan tersebut.

“Pada intinya meminta penundaan mediasi karena Fatia berhalangan untuk hadir pada tanggal 15 November 2021. Sebelumnya Fatia juga telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Kompol. Welman Feri yang menyatakan bahwa dirinya berhalangan hadir karena sedang berada di luar provinsi,” tambahnya.

Selain persoalan tersebut, Teo mengatakan pihaknya menyesalkan rencana gugatan yang akan Luhut layangkan kepada Haris dan Fatia. Rencana ini Luhut sampaikan dengan alasan bahwa Haris dan Fatia tidak hadir dan tidak ada titik temu dalam persoalan antara kedua pihak tidak.

Menurut Teo, Tim Advokasi memandang sikap tersebut sebagai satu bentuk arogansi Luhut sebagai pejabat publik yang tidak membuka ruang diskusi maupun menghormati mekanisme kepolisian mengenai restorative justice.

“Narasi tersebut juga justru mengesankan pihak Luhut berkuasa mengatur proses mediasi,” ujar Teo.

Teo lantas mengatakan bahwa Tim Advokasi mendesak agar Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya untuk kembali menjadwalkan ulang mediasi dalam waktu yang disepakati kedua pihak. Mereka juga meminta agar proses mediasi antara Haris dan Fatia dengan Luhut dilakukan Komnas HAM.

“Mengalihkan proses mediasi dilakukan oleh Komnas HAM antara Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan Luhut Binsar Panjaitan,” kata Teo.

Sebelumnya, Luhut menyatakan akan segera menggugat Haris dan Fatia secara perdata senilai Rp100 miliar. Menurut Pengacara Luhut, Juniver Girsang gugatan itu dilayangkan setelah mediasi antara kedua pihak gagal.

“Iya dengan tidak ada titik temu mediasi dan proses hukum tetap berjalan, gugatan perdata juga akan segera kami layangkan,” kata Juniver di Polda Metro Jaya, Senin (15/11).

Kategori
Headline Nasional

6 Pegawai Restoran Gacoan Diberhentikan Usai Kasus Ribut dengan Ojol

Sumber : CNNIndonesia.com

Berita Sulteng- Pihak manajemen restoran waralaba di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bernama Gacoan memutuskan untuk memberhentikan enam karyawannya buntut peristiwa penggerudukan oleh ratusan pengemudi ojek online (ojol), Sabtu (13/11) kemarin.


Manager restoran, Mutiara Nur Aisyah menjelaskan, keenam karyawan tersebut adalah mereka yang sempat berselisih paham dengan pengemudi ojol sebelum berujung penggerudukan di resto hingga Minggu (14/11) dini hari.

“Iya, jadi untuk kru yang bersangkutan kami nonaktifkan semuanya. Nonaktif permanen, ya diberhentikan,” kata Rara sapaan akrab Mutiara saat dihubungi, Senin (15/11).

Menurut Rara, keenam pegawai itu dianggap bertanggungjawab atas peristiwa penggerudukan kemarin. Keputusan memberhentikan keenamnya juga didasarkan pada kesepakatan antara pihak manajemen rumah makan dan pihak ojol.

“Dan memang sebagai punishment juga, karena kan tragedi (penggerudukan) masih di area resto dan masih membawa atribut resto,” imbuh Rara.

Rara mengklaim keenam orang tersebut sudah menerima keputusan pemberhentian ini. Pihak manajemen, menurut dia, juga tidak keberatan dengan pemasangan garis polisi di sekitar restoran.

Manajemen akan menerima seluruh rekomendasi dari aparat yang tengah disusun agar restoran boleh kembali beroperasi di waktu mendatang.

“Kami akan tetap mengikuti prosedur demi kebaikan bersama. Untuk sekarang masih tutup, jika akan diizinkan pun pasti kita akan mengikuti persyaratannya. Sudah kami lakukan dengan (perangkat) kecamatan setempat dan polisi juga,” papar dia.

Terpisah, Kapolsek Gondokusuman Kompol Surahman mengatakan, garis polisi akan dipasang di luar resto sampai muncul rekomendasi terkait operasional rumah makan waralaba lokal kenamaan itu. Disusul implementasi sebagai bentuk pembenahan dari manajemen.

“Sampai pembenahan manajemen, rekomendasi operasional di kecamatan. Tapi nanti dievaluasi juga ke depan,” imbuh Surahman saat dihubungi, Senin (15/11).

Sebelumnya, sebuah resto  digeruduk ratusan pengemudi ojol, Sabtu (13/11) malam hingga Minggu (14/11) pagi.

Penggerudukan dipicu keributan antara beberapa pegawai resto dengan pengemudi ojol yang menerima order untuk berbelanja di tempat tersebut, Sabtu (13/11) siang.

“Ada masalah keterlambatan pada pesanan ojol, karena juga dari operator menyampaikan ada trouble,” kata Surahman saat dihubungi, Minggu (14/11) kemarin.

Menurut Surahman, pihak warung makan berupaya tetap melayani pesanan milik ojol tersebut. Namun sang pengemudi ojol kadung emosi.

“Tapi mungkin ojolnya kesal karena terlalu lama lalu  kursi plastik gitu dan ada kata-kata yang akhirnya jadi perselisihan itu,” kata Surahman.

Surahman memastikan perselisihan antar kedua belah pihak hanya sebatas sampai adu argumen saja atau tak sampai ada kontak fisik. Namun permasalahan ini kadung merembet, akhirnya berujung penggerudukkan warung makan tersebut oleh ratusan ojol sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari.

Kapolsek menegaskan bahwa persoalan ini sebenarnya tak seheboh seperti berbagai narasi yang beredar di media sosial. Bahkan sudah bisa diselesaikan lewat mediasi oleh jajarannya. Kedua belah pihak, kata Surahman, sepakat mengakhiri masalah ini dengan damai.