by

Soal Tahir, Suardi Akui Namanya Masih Ada Dalam SK Partai


Laporan : Safira

PARIMO, Beritasulteng.com- Polemik anggota komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Tahir, yang diduga kuat juga tergabung dalam kepengurusan Partai Demokrat terus bergulir. Belum lama ini, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, tentang susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo, mulai ramai dibicarakan.

Pasalnya, SK yang ditandatangani Susilo Bambang Yudiono sebagai ketua umum, Nomor : 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016, periode 2016-2021 tersebut, masih mencantumkan nama Tahir sebagai pengurus Partai Demokrat, dengan jabatan Wakil Ketua V.

Bahkan SK tersebut juga telah dikantongi oleh tim investigasi yang dibentuk Bawaslu dari hasil penelusurannya, dan sedang melakukan pendalaman terkait kebenaran nama Tahir yang termuat didalamnya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo, H. Suardi, mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi persoalan SK tersebut kepada Haris Lasimpara dan Adnyana Wirawan, mengapa bisa timbul seperti itu.

H Suardi, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parimo (Foto/ist)

Sebab, setelah Musdah di Kota Palu beberapa waktu lalu, Tahir tidak hadir dan 2009-2010 secara pribadi dirinya tidak melihat yang bersangkutan aktif, tetapi namanya masih ada dalam kepengurusan Partai Demokrat.

“Dalam hal penyusunan SK itu, saya tidak terlibat langsung, jadi saya tidak tau. Bagaimana prosedurnya, sehingga dia (Tahir) masih ada,” kata dia.

Ternyata menurut keterangan teman-teman termasuk Haris Lasimpara kata dia, awalnya partai besar yang lolos Parlemen Threshold, tidak lagi diverifikasi faktual. Tetapi hanya partai yang tidak masuk Parlemen Threshold yang dilakukan Verifikasi Faktual. Sehingga, DPC Partai Demokrat tidak melakukan persiapan untuk proses verifikasi itu.

Tapi belakangan, Yusril Mahendra dari PBB menuntut di MK agar verifikasi dilakukan menyeluruh, baik partai kecil maupun partai besar. Sehingga, pada waktu itu Partai Demokrat terdesak, maka operator serta merta meminta petunjuk. Akhirnya, nama-nama pengurus pada SK periode sebelumnya diambil, tanpa konfirmasi.

“Kan masih lengkap dokumen pengurus itu disana, seperti KTP. Sehingga, masuklah Tahir itu,” ungkapnya.

Menurut dia, Tahir ada di Partai Demokrat atau tidak ada, dalam hal keabsahannya sebagai persyaratan verifikasi Faktual tidak masalah. Namun, tinggal Tahir bagaimana menyelesaikan urusan pribadinya dengan Partai dan KPU. Sebab, penyelesaian polemik ini ada di Tahir, karena partai masih menganggap Tahir bagian dari Demokrat saat penyusunan SK, sehingga masih ada namanya.

“Kemarin saya ditanya, kalau begitu Demokrat mencatut nama orang? Saya bilang tidak bisa dikatakan begitu, karena masih ada namanya disana. Jadi begitu Ram operator kami membuka data lama, masih ada namanya makanya dimasukan. Mungkin pada saat itu dia tidak sempat verifikasi dan komunikasi langsung dengan si Tahir, maka terjadi seperti ini,” tandasnya. 

Dia menyebutkan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukannya kepada Tahir, surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Haris Lasimpara pada tahun 2012 silam. Sehingga, harus ada pembuktian itu. Sebab, tim penyusunan tidak bisa disalahkan sepenuhnya, jika Tahir tidak lagi aktif tapi namanya masih ada.

Hanya saja, dirinya sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Parimo hanya menerima surat pengunduran dirinya saat penyerahan beberapa waktu lalu. Namun, yang menandatanganinya adalah Haris Lasimpara.

“Yang dia setor dikantor itu, hanya bukti bahwa dia sudah mengundurkan diri. Tapi surat pengunduran dirinya yang ditandatangani Pak Haris, saya tidak baca juga,” tuturnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed