100 PAUD Akreditas, Menjadi Targed Disdik Parimo

Nurlina, Kabid Paud dan Dikmas Disdikbud Kabutaen Parimo (foto/beritasulteng.com)


PARIMO, beritasulteng.com- Kini bukannya hanya pada layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) saja, namun Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun ini juga diberlakukan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
“SPM itu sekarang, sudah ada ditiga layanan. Kalau tahun kemarin hanya di Dikdas saja, sekarang juga ada pada layanan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan,” ungkap Nurlina, Kepala bidang PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parmout, Jumat (26/7).
Dia mengatakan, khusus layanan PAUD berdasarkan perintah pemerintah daerah melakukan pendataan penerima SPM tersebut yakni, anak usia 5-6 tahun. Sehingga, logikanya jika berbicara SPM sebagai hal yang wajib dilaksanakan, seharusnya sekarang ini tidak ada lagi anak ke SD, tanpa melewati PAUD minimal satu tahun.
“Apa saja itu, yang paling penting wajib mendata berapa banyak anak diusia itu. Kalau sudah ditahu, misalnya ada 60ribu anak dan tertampung baru 30ribu anak. Jadi masih ada PR kurang lebih 30 anak yang dicari,” jelasnya.
Menurut dia, data yang dimiliki pihaknya saat ini anak usia 0-6 tahun, sehingga pihaknya masih memilah berapa data anak usia 5-6 tahun itu. Jika pihaknya telah memiliki data tersebut, maka tugas selanjutnya pihaknya harus memenuhi SPM berikutnya.
Indikator SPM berikutnya kata dia, yaitu memasukan anak usia 5-6 tahun ke PAUD yang telah terakreditasi. Maka tugas selanjutnya Pemkab Parmout adalah mengakreditasikan 600 lebih PAUD yang ada. Sementara data tahun 2018 kemarin, baru 30 lembaga yang terakreditasi dan tahun 2019 memasuki 70 lembaga akan terakreditasi.
“Kami targetkan tahun ini kurang lebih 100 PAUD yang bisa terakreditasi, sehingga perlahan pemenuhan SPM bisa terlaksana,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya yang bertugas memacu proses akreditasi, yang terdapat sebanyak delapan standar penilaian. Diantaranya, tenaga guru harus S1 PAUD atau TK dan, sarana yang memenuhii syarat, misalnya tersedia jamban yang berimbang dengan jumlah siswa, ruang kelas dan sarana bermainnya.
Nurlina mengakui, berdasarkan perintah SPM tersebut apa yang ada di Kabupaten Parmout masih terbilang jauh tertinggal dan banyak tantangan yang dihadapi, karena indikator ada pada tahun 2019 ini.
Sebenarnya tambah dia, dari sisi jumlah lembaga PAUD, untuk pemenuhan Kabupaten Parmout terbilang cukup, karena indikatornya satu desa satu lembaga PAUD. Bahkan, saat ini ada satu desa memiliki dua lembaga PAUD. Tetapi, apakah sudah terakreditasi atau sarananya sudah memenuhi standar, masih dipertanyakan.
“Jadi intinya, akses kita yes tapi untuk mutunya masih butuh berkerja keras, karena diukur dari akreditasinya,” kata dia.
Sementara khusus layanan pendidikan kesetaraan kata dia, juga kurang lebih seperti indikator pada layanan PAUD. Pemkab Parmout juga harus melakukan pendataan anak usia 0-18 tahun yang putus sekolah sebagai sasaran. Nantinya, anak tersebut akan diikutkan ujian kesetaraan paket A, B dan C.
“Kami sedang menyusun rencana aksi tahun ini, bagaimana menyusun perangkat-perangkat kebawa untuk melakukan pendataan hingga rencana aksi daerah,” tuturnya. SAFIRA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *