200 Kepsek di Parimo Terancam Tidak Diikutkan Diklat Pembinaan

Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kabupaten Parimo, Sunarti.

PARIMO – Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), sebanyak 200 lebih Kepala Sekolah (Kepsek) terancam tidak diikutkan Diklat pembinaan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kabupaten Parimo, Sunarti di ruang kerjanya belum lama ini.

Sunarti menjelaskan, dari jumlah Kepsek pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan SMP sebanyak 528 orang, 209 diantaranya telah memilik Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Sedangkan, 319 diantaranya belum memiliki hingga menduduki jabatan Kepsek saat ini.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), mewajibkan setiap guru memiliki NUKS sebelum diangkat menjadi Kepsek.

Pasalnya, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan Kepsek, yakni sudah mengikuti seleksi Calon Kepsek (Cakep), menerima sertifikasi guru dan telah berpendidikan Strata Satu (S1).

“119 bisa mengikuti setelah dilakukan pendataan Kepsek SD dan SMP. 200 orang tidak bisa mengikuti sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbud,” ujarnya.

Ia menambahkan, rata-rata Kepsek yang saat ini bertugas didaerah terpencil, daerah pegunungan baik SDK serta sekolah satu atap belum memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud.

Bahkan, SDM tenaga guru yang akan ditempatkan didaerah tersebut secara golongan pun belum mencukupi.

“Ada yang sudah PNS tapi belum S1. Bahkan, ada yang sudah PNS dan S1 tapi belum mendapatkan sertifikasi. Dalam aturan harus terpenuhi seluruhnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan para guru yang dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi Kepsek dan dinyatakan lulus pada seleksi Cakep akan mengikuti diklat pengembangan selama enam bulan.

Selama proses berlanggsung kata dia, para guru tersebut akan mengimplementasikan setiap materi yang didapatkan untuk dikembangkan di sekolah. “Kalau kami mengacu pada aturan itu, maka banyak yang gugur dan tidak dapat menjadi Kepsek. Harapan kami, pihak kementrian dapat memberikan kewenangan kepada daerah terkait pengangkatan Kepsek. Sehingga, para Kepsek yang dinilai tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dapat melengkapi aturan tersebut. Dengan begitu, daerah yang mengatur, apa mengeluarkan aturan atau memberikan kebijakan,” terangnya. SAFIRA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *