Laporan Dugaan Rangkap Jabatan Oknum Komisioner KPU Parimo Sudah Diteruskan Ke DKPP

Ketua Bawaslu Provinsi, Ruslan Husen, SH.,MH (Foto/ist)

Faozan – beritasulteng.com | Senin, 6 Januari 2020

PARIMO, beritasulteng.com- Berkas pelaporan yang dimasukan oleh salah seorang anggota Muhammadiyah sigi, Abdul Majid, beberapa waktu lalu ke Bawaslu Provinsi, sudah diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP-RI).
Hal tersebut diungkapkan ketua Bawaslu Provinsi, Ruslan Husen, yang dihubungi media ini via WhatsApp (WA) pribadinya, Senin (6/1/2020).
Dalam pesan singkat WA tersebut dia mengatakan, berkas pelaporan yang dimasukkan ke Bawaslu hanya sebatas transit, untuk prosesnya akan dilakukan oleh pihak DKPP RI.
“Bawaslu Sulteng, meneruskan ke DKPP di Jakarta. Berkas hanya transit,” jelas dia.
Dia menambahkan, adapun hal-hal yang dilakukan Bawaslu Provinsi terkait persoalan tersebut, yakni hanya dalam rangka membantu kerja kerja DKPP RI.
“Ada staf Bawaslu Sulteng yang membantu kerja DKPP dalam hal penerimaan berkas,” ujar Ruslan.
Seperti yang direalis beritasulteng.com beberapa waktu lalu, aduan tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Yang mana, Tahir, selaku komisioner KPU Parimo  juga diduga masih menjabat sebagai pengurus Partai Politik (Parpol).
Untuk sekedar diketahui, berikut kutipan surat pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh teradu Tahir, selaku Anggota KPU Kabupaten Parigi mautong.
Bahwa teradu adalah anggota KPU Kabupaten Parigi Mautong berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 6/PP.06-Pu/05/KPU/I/2019 Tentang penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Periode 2019-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2019 (Bukti P-01).
Teradu adalah Pengurus dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi mautong Provinsi Sulawesi tengah periode 2016-2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 313/SK/DPP.PD/DPC/XII/2016 melalui Lampiran 1 keputusan tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi mautong Provinsi Sulawesi tengah periode 2016-2021 dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Mautong (Bukti P-02).
Teradu pernah menandatangani sebuah Surat Pernyataan kesediaan menjadi pengurus Partai Demokrat menggunakan Materai dan dibubuhi Tanda tangan basah tertanggal 14 Oktober 2016 (Bukti P-03).
Teradu patut diduga tidak memberikan keterangan yang benar dan/atau memberikan keterangan palsu dalam surat keterangan tidak pernah aktif pada partai politik saat mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Parigi Mautong.
Teradu juga pernah menandatangani diatas materai Pakta Integritas Calon Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Parigi Mautong Masa bakti 2016-2021 dan diterima serta diketahui Oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi Mautong yang saat itu adalah Bapak Abdul Haris Lasimpara, SP, MM (Bukti P-05).
Teradu terbukti tidak jujur, karena pada kenyataannya, masih anggota pengurus Partai dengan jabatan sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Mautong periode 2016-2021.
Teradu tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota dan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten parigi Mautong.
Dalam aduan tersebut juga melampirkan Bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai oleh Adyana Wirawan, S. Sos. Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Parigi.
Menerangkan bahwa memang benar teradu dalam hal ini Tahir, S, Pd Anggota KPU Parigi Mautong adalah Pengurus DPC Partai Demokrat Parigi Mautong periode Tahun 2016-2021 sesuai SK yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dengan Jabatan Sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Mautong (Bukti P-06).
Selaku pengadu, Abdul Majid juga melampirkan Bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai oleh Bapak Imam Muslihun, S. Sos Selaku Ketua Majelis DPC Partai Demokrat Parigi yang menerangkan bahwa memang benar Saudara TERADU dalam hal ini Tahir, S,Pd Anggota KPU Parigi Mautong adalah Pengurus DPC Partai Demokrat Parigi Mautong periode Tahun 2016-2021 sesuai SK yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat dengan Jabatan Sebagai Wakil Ketua V DPC Partai Demokrat Parigi Mautong (Bukti P-07).
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”.
Bahwa ketentuan yang disebutkan diatas adalah merupakan norma hukum yang menjadi syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga patut diduga bahwa teradu saat ini tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Parigi Mautong. Karena merupakan Anggota dan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Parigi mautong periode 2016-2021.
Teradu juga tidak pernah melayangkan surat mengundurkan diri sebagai Anggota dan Pengurus DPC Partai Demokrat kabupaten Parigi mautong baik kepada pengurus di tingkat DPC, tingkat DPD bahkan sampai ke tingkat DPP Partai Demokrat.
Teradu telah melanggar katentuan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945, ketentuan ini berbunyi bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh KPU, sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, adalah kemandirian yang tidak memihak kepada Partai Politik atau kontestan manapun karena KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik, adalah peserta pemilunya.

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.

1 Komentar