Dinas Perikanan Minta Dukungan Perda Optimalkan Sumber PAD

  • Whatsapp

Faozan-beritasulteng.com | Senin, 9 Maret 2020

PARIMO,beritasulteng.com- Dinas kelautan dan Perikanan (DISLUTKAN) Kabupaten Parigi Moutong (PARIMO), tahun ini akan menambah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sumber yang dinilai potensial. Namun demikian, Dinas Perikanan meminta ada peraturan daerah yang lebih kongkret sebagai landasan  untuk menarik retribusi sehingga terhindari dari pungutan liar (pungli), yang tidak bertentanga dengan peraturan yang lebih tinggi.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Hal itu terungkap saat rapat Pansus III DPRD bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan sejumlah OPD pengasil di ruang rapat DPRD, senin (9/3/2020). Terkait itu, Kepala Bidang Budidaya, I Made Kornelius, mengatakan, untuk menarik retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilakukan pada pedagang pengumpul sebaiknya diturunkan presentasinya dari yang sebelumnya 1,5%. Sebab kata dia, angka itu terlalu berat bagi pedagang.

“Kami tawarkan dua opsi, turunkan presenatasenya atau kita pakai list. Ini lebih mudah dan tidak menyusahkan petugas lapangan di TPI, sehingga prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.

Demikian juga, retribusi bisa dipungut dari izin uji tambak yang selama ini diklaim menjadi kewenangan provinsi. Sebab kata dia, dikabupaten lain berdasarkan hasil studi banding izin tambak boleh dikeluarkan oleh daerah.

“Provinsi mengklaim bahwa uji tambak itu harus dikeluarkan oleh Provinsi, yang menjadi polemik kemarin adalah penentuan garis pantai yang ditentukan oleh pasang tertinggi. Provinsi itu mengklaim pasang tertinggi itu sejauh air pasang mengalir, kalau misal dikawasan pertambakkan itu ada sungai, irigasi sejauh mana air pasang itu mengalir sampai disitu titik nolnya. Intinya pasang surut adalah pemisah antara darat dan lautan dengan prinsip ketika ada saluran, irigasi, itu diartikan lurus, jadi di aturan ini kami mengusulkan untuk izin usaha budidaya air payau,” bebernya.

Selain itu kata dia, retribusi di pos-pos yang selama ini dinilai belum optimal dikarenakan beberapa faktor misalnya tidak diketahui jenis ikan yang dibawa melintas, jumlah banyaknya berdasarkan timbangan. Bahkan, terkadang yang melintas menggunakan sepeda motor tidak mau berhenti di pos.

“Perlu ada solusi terkait itu, bagaimana caranya petugas kai dilapangan bisa mengumpulkan PAD dengan cara yang baik dan benar,” kata dia.

Sementara itu ketua Pansus, H.Suardi, mengatakan, sepengetahuannya usaha pertambakkan merupakan salah satu sumber PAD potesial yang masih banyak terlewatkan oleh Dinas Perikanan. Padahal ada banyak hasil perikanan yang dijual hingga keluar daerah dari hasil usaha pertambakan.

“Saya ini juga pelaku tambak, jadi saya tau persis itu. Itu bisa dikaji kembali bagaimana pengelolaannya selama ini,” ungkapnya.

Pantauan media ini, pada rapat pansus tersebut, ketua pansus III H.Suardi didampingi Leli Pariani dan dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya. Tampak hadir mewakili kepala Badan Pendapatan Daerah  Kepala Seksi Perumus dan Informasi Perundang-Undangan, Ahrianto SH bersama sejumlah OPD penghasil.

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.