DLH Berencana Tetapkan Retribusi Sampah Perkantoran

Foto/ist

Faozan-beritasulteng.com | Sabtu 21 Maret 2020

PARIMO, beritasulteng.com- Sebagai salah satu upaya menaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong (PARIMO), berencana untuk menangani sampah perkantoran dan menetapkan retribusi.

Bacaan Lainnya

“Contoh saja, sampah domestik untuk perkantoran, jadi idealnya saja kita pilah disini kantor bupati dan DPRD yang paling besar dan pegawainya banyak, kemudian kantor yang vertikal sama dengan OPD, kemudian ada kecamatan, kelurahan, dan itu kita pilah, jadi misal dalam konsep kita Rp 500 ribu perbulan untuk sampah yang ada dikantor Bupati dan DPRD, harus bayar bulanan dan kita ambil sampahnya disitu, petugas sampah dari DLH,” jelas Kepala DLH, Irfan Maraila kepada sejumlah media belum lama ini.

Irfan mengatakan, saat ini petugas DLH mengelola sampah perkantoran tetapi tidak dipungut retribusi. Sehingga kata dia, jika retribusi sampah perkantoran diberlakukan maka akan ada kenaikan PAD disektor persampahan. 

“Kalau misalnya kantor bupati itu disetujui Rp 500 ribu perbulan,  kan kecil karena disitu ada dua dinas dan delapan bagian jadi kalau dibagi sekitar Rp 50 satu bagian. Demikian juga DPRD, ratusan pegawai disitu, sampah banyak,” ujar Irfan. 

Irfan mengatakan, selain dari sektor persampahan, DLH juga akan menaikan target PAD dari sektor  retribusi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Misalnya kata dia, sampah medis di Rumah Sakit dan Puskesmas. 

“Kalau sektor-sektor baru diusulkan disetujui, target dalam 1 tahun itu bisa Rp 400 juta, itu tidak kecil tapi mudah-mudahan bisa lebih. Makanya kalau sudah ada kesepakatan , kita mulai menghitung. Kalau misalnya OPD itu masuk,” tandasnya. 

Irfan menambahkan, penarikan retribusi harus berjalan selaras dengan pelayanan. Sehingga kata dia, selain memperlengkapi tenaga persampahan, perlu adanya tambahan anggaran untuk fasilitas.

“Teman-teman di DLH sudah siap dan jika sudah ditarik retribusi, saya memohon kepada daerah kalau bisa kita diberikan tambahan anggaran untuk pembelian sarana mobil angkutan triseda dan sebagainya supaya orang tidak mengeluh,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *