Catatan Penting Fraksi Nasdem Untuk Pemkab Parimo

PARIMO, beritasulteng.com- Fraksi Partai Nasdem memberikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo). Catatan itu disampaikan langsung Umi Kalsum, anggota fraksi nasdem. 

Dengan tegas politisi perempuan asal Dapil V Kecamatan Sausu tersebut menyampaikannya pada saat penyampaian sikap akhir fraksi atas RAPBD Parimo tahun anggaran 2020. 

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Pada poin pertama agar sekiranya Pemkab Parimo di tahun anggaran 2020 mengoptimlakan serta memprioritaskan 20 persen dari total APBD untuk pembangunan dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah diminta agar mensinergikan program tahun 2020 dengan visi misi pemkab. 

Terutama memprioritaskan program yang berpihak kepada masyarakat menengah kebawah/miskin. “Fraksi partai Nasdem berkomitmen akan mengawal dan mengevaluasi pemerintah sehingga, semua yang menjadi cita-cita pemkab bisa terlaksana dengan baik,”tegasnya. 

Keberpihakan sejumlah politisi Nasdem kepada masyarakat di Kabupaten Parimo juga tampak pada carut-marut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program pengganti bantuan Beras Sejahtra (Rastra)/raskin.

Dinas sosial yang berkaitan dengan persoalan tersebut diminta untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat di kantor DPRD. Dan diakui oleh dinas bahwa secara administrasi penyalurannya masih carut. Sehingga pihak dinas disarankan agar segera melakukan validasi data. 

Demikian juga soal temuan kejanggalan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sorotan tajam disampaikan langsung ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, kepada Dinas Sosial (Dinsos) selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bantuan tersebut. Politisi nasdem itu menemukan langsung kejanggalan di lapangan beberapa waktu lalu. 

Banyak laporan yang ia terima, menandakan banyaknya persoalan yang terjadi. Salab satunya adalah para penerima KUBE sudah di Bimtek, namun anehnya tidak menerima. Dua kelompok di dapil nya data sudah valid. “Seyogyanya sudah menerima, tetapi tidak disalurkan kepada penerima,”ungkap Sayutin. 

Kemudian menyangkut persoalan kesehatan, ketua Fraksi Nasdem, Sutoyo Sos, menegaskan kepada para pihak agar tidak melakukan upaya komersialisasi dalam persoalan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat kurang mampu. 

Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia peroleh bahwa pada Januari sampai hingga di bulan berikutnya tercatat sebanyak 10 pasien masih berhutang ke RSUD Anuntaloko Parigi, ini disebabkan karena mereka tidak memiliki jaminan apa-apa. 

Padahal diharapkan orang-orang yang sakit dimerdekakan? jelas dalam undang-undang, pembukaan UUD pada pasal 28 h jmengatakan soal itu. Kemudian di undang-undang nomor 24

tahun  2011 terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, ada pasal ada kemerdekaan pemerataan jaminan kesehatan. 

Demikian juga ketika melihat undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 di pasal 4 jelas, setiap orang berhak atas kesehatan. Maksud dari undang-undang tersebut menurut Sutoyo, bahwa negara menjamin. 

Melihat fenomena tersebut pihaknya mengajak sejumlah pihak berfikir agar jangan ada upaya komersialisasi. “Jangan ada asumsi kesehatan diperjualbelikan,”tegasnya.  Jangan hanya karena ingin mengejar PAD besar yang didapatkan dari orang-orang sakit. Banyak sumberdaya alam yang bisa ditarik untuk membiayai soal kesehatan di Kabupaten Parimo. Akan tetapi kembali lagi ke persoalan data yang harus valid. (*)

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *