Kartu Parimo Sehat, Solusi Bagi Masyarakat Miskin

  • Whatsapp
Pesan DPRD untuk Eksekutif: Saatnya Buka Mata Hati untuk Masyarakat
Foto : Iwan

PARIMO, beritasulteng.com- Wacana tentang kartu Parimo sehat mulai santer terdengar di telinga masyarakat. Ide tersebut disuarakan Sayutin Budianto, Ketua DPRD, di tengah banyaknya persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Hal itu bermula beberapa bulan yang lalu, di saat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Parimo tidak berani mengeluarkan rekomendasi jaminan kesehatan BPJS. Alasannya, belum ada MoU antara Pemkab dan BPJS. 

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Masyarakat miskin pun seakan enggan untuk menginjakan kakinya ke rumah sakit. Sekalipun mereka menderita sakit parah. Mereka lebih dulu dihantui biaya perawatan yang harus dibayar tunai kepada pihak Rumah Sakit (RS). 

Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan.  Pada awal tahun 2020, tepatnya di Januari, banyak kejadian memilukan yang terjadi di beberapa rumah sakit di wilayah parimo. 

Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Parimo bersama sejumlah instansi terkait (foto/ist)

Di RS Tombolotutu misalnya, orang tua pasien terpaksa mengeluarkan anaknya dari RS karena harus membayar tunai. Padahal masyarakat tersebut masuk kategori kurang mampu. Di RS Anuntaloko Parigi, ada juga pasien yang tidak mampu membayar. 

Sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab, beberapa anggota dewan terpaksa “nombok”. Tidak hanya itu, bahkan ketua DPRD berani mengambil langkah menggunakan stempel DPRD, sebagai jaminan kepada pihak RS. 

“Saya berani mengambil langkah ini demi Masyarakat miskin parimo. Solusinya adalah stempel DPRD sebagai jaminan,”ujar Sayutin. 

Berbagai upaya telah dilakukan lembaga DPRD menyahuti aspirasi masyarakat. Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait digelar. Wakil bupati, H Badrun Nggai juga ikut RDP. 

Usai mengikuti RDP di ruang paripurna, dihadapan awak media, Badrun Nggai menegaskan secepatnya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Sehingga tidak ada warga miskin yang membayar tunai. 

Akan tetapi, Sayutin justru lebih sepakat jika Pemkab Parimo berhenti bekerjasama dengan BPJS. Pasalnya, setelah di hitung-hitung banyak anggaran yang dianggap mubazir. Miliaran rupiah uang daerah dianggap hanya terbuang begitu saja.

Sehingga munculah wacana kartu parimo sehat dikarenakan begitu banyak persoalan yang terjadi dilapangan menimpa masyarakat miskin. Beberapa diantaranya ada warga miskin yang namanya sudah terhapus dari BPJS, bahkan tidak terdata samasekali. 

Padahal yang bersangkutan sangat miskin dan wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Jika kabupaten menjamin dengan kartu Parimo sehat dengan anggaran Rp48 miliar, untuk mengcover kurang lebih 100.000 jiwa, selanjutnya ditambahkan lagi pada tahun 2021 sebanyak Rp20 miliar, sehingga total kurang lebih Rp60 miliar. 

“Seandainya bisa tercover maka kami akan merekomendasikan 2021 dijamin oleh kabupaten,”tandasnya. 

Dengan demikian diprediksi tidak ada lagi persoalan yang terjadi di daerah menyangkut  jaminan kesehatan masyarakat miskin. Daerah juga punya hak untuk melaksanakan jaminan kesehatannya. 

Cabut kontrak dengan BPJS, kembalikan kepada daerah. Bukan tanpa alasan, karena sudah ada beberapa daerah yang mencabut kerjasama. Persoalan tersebut akan dibicarakan dengan bupati. 

Melalui Dinkes, pengelolaan di badan keuangan daerah, lakukan kontrak dengan rumah sakit Anuntaloko, RS Tombolotutu, dan RS Moutong dan seluruh Puskesmas di Parimo. 

Pelaksanaan RDP di ruang rapat DPRD Parigi Moutong, berkaitan dengan JAMKESDA (Foto/ist)

Pihaknya juga merekomendasikan soal perbaikan data warga miskin. Rekomendasi untuk mengsinkronkan data warga miskin. Dinsos jangan terkesan tutup mata terkait polemik ini. 

Stempel DPRD terpaksa berlaku untuk masyarakat miskin yang sakit, menjadi jaminan untuk masyarakat miskin gratis berobat. (*)

Pos terkait

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.