Senjata Ampuh Pembasmi Covid-19 Sudah Stay di Seluruh Desa, Kuncinya di Pemerintah (part-1)

Ilustrasi wabah covid-19 (foto/istimewa)

Oleh: Faozan Ya’kub | Beritasulteng.com

Lajunya serangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tanah air, sukses bikin ‘puyeng’ pemerintah. Banyak jurus sudah dikeluarkan dalam melawan virus yang berlevel pandemi ini. Selain bikin ‘galau’, wabah yang bersumber dari Provinsi Wuhan, China, mampu membunuh manusia di dunia sebanyak 76.340 orang hanya kurun waktu sekitar tiga bulan lebih. Dari 76 ribu lebih angka kematian di dunia, Indonesia menyumbang angka 221 korban jiwa. update per 7 April tahun ini.

Bacaan Lainnya

Khusus di negara +62 ini, hal nampak yang mengilustrasikan bahwa pertahanan negara ikut goyah terlihat pada gugurnya garda terdepan bidang penanganan dan pengobatan, yakni tenaga medis. Hingga tulisan ini tayang, dari 221 korban di Indonesia terkonfirmasi di dalamnya 30 tenaga medis.

Belum cukup sampai disitu, virus ‘sadis’ ini bahkan mampu mendesak presiden melahirkan norma hukum konkret—Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 tertanggal 31 Maret 2020.

Belum cukup juga sampai dipenerbitan keputusan oleh pimpinan negara, virus yang proses penularannya masih susah diatasi ini sukses pula ‘menyabotase’ kebijakan pemerintah. Salah satu pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kebijakan terlihat dari adanya ralat dalam keputusan pemerintah. 

Seperti di Kabupaten Parigi Moutong. Surat Keputusan (SK) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah disahkan tanggal 23 Maret 2020, dikabarkan dilakukan perubahan. Dan hingga 6 April 2020, pemerintah setempat belum merilis ulang SK terbarunya. 

Dalam menghadapi kasus wabah ini pemerintah memang cukup pusing. Tapi, walau serunyam apapun, para pemangku kebijakan di negara ini ‘haram’ memilih langkah mundur. 

“Salah satu dari deretan opsi melawan pandemi Covid-19 adalah penyatuan persepsi antara pemerintah bersama masyarakat. Memang ini tugas berat, tapi sudah kewajiban pemerintah memberi perlindungan terhadap penduduk di negaranya,” kata Muh Rifal Tajwid, Pemerhati Sosial dan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. 

Muh Rifal berpendapat bahwa pemerintah memang diperhadapkan dengan dua hal rumit. Disatu sisi harus dipikirkan bahwa laju penyebaran virus ini mengalahkan cepatnya upaya pencegahan. Sementara disisi lain pemerintah juga perlu menyadarkan masyarakat bahwa dalam aksi memotong rantai penularan berada ‘di tangan’ masyarakat. 

“Dalam aksi memutus rantai penularan, kita harus memberi penjelasan ke masyarakat bahwa mereka adalah garda terdepan. Kita harus mengkampanyekan bahwa ada dua benteng pertahanan dalam melawan Covid-19. Dua benteng itu adalah mayarakat dan dokter. Masyarakat sebagai garda terdepan dalam perjuangan mematahkan jalur penularan. Sedangkan dokter juga garda terdepan di bidang penangan hingga penyelamatan orang terpapar,” ungkap Muh Rifal pada Selasa, 7 April saat mendatangi redaksi Beritasulteng.com

Ada banyak edukasi atau mitigasi mengenai Covid-19 dianggap wajib diketahui publik, secara khusus masyarakat bawah. Kata Muh Rifal, tinggal implementasinya bagaimana, sebab dalam menyentuh masyarakat pasti menggunakan metode berbeda berdasarkan karakter masyarakat. 

Muh Rifal menyebutkan kalau secara teori yang ia sampaikan memang mudah, sebab hanya dalam bentuk argumentasi. Tapi ketika diperhadapkan dengan masyarakat, sudah pasti ada benturan. “Tapi, yang namanya masyarakat, apabila disentuh dengan mengikut cara pandang mereka, saya pikir tidak begitu sulit,” jelas Muh Rifal. 

Dijelaskan juga, salah satu ‘senjata’ ampuh negara untuk melawan Corona sebenarnya sudah diluncurkan pemerintah. Dan saat ini, seluruh desa di Kabupaten Parigi Moutong sudah dipersiapkan ‘senjata’. 

“Termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah mengeluarkan edaran kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa terkait kebijakan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) pada dua prioritas pemerintah saat ini. Satu dari dua prioritas itu adalah penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Muh Rifal menyebutkan bahwa Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19, juga mengatur keberadaan hingga pergerakan relawan pembasmi Corona. Katanya, itu salah satu ‘senjata’ pamungkas yang bila dikerahkan serempak sudah pasti memberi dampak luar biasa terhadap aksi memutus rantai Virus Corona.

Tindaklanjut pemerintah desa dari edaran Kemendes PDTT, di Parigi Moutong telah diimplementasikan. Salah satu desa yang cekatan dalam menyikapi edaran tersebut adalah Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

Selasa, 7 April, gabungan apar desa dan masyarakat setempat melakukan upaya pencegahan diri penyebaran Covid-19. Sejumlah fasilitas tertentu yang dianggap bisa berpotensi menjadi sumber penularan virus, disemprotkan dengan disinfektan.

Tindakan responsive pemerintah Desa Kayuboko dan masyarakatnya sudah ada sejak pandemi Covid-19 mewabah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Kayuboko, Rahmad ketika ditemui pewarta di rumahnya.

“Walau sejak awal kami juga sudah siaga, namun dengan adanya edaran menteri, membuat semangat kami untuk ikut mempercepat proses memutus mata rantai penularan Covid-19, bertambah,” katanya.

Walau sudah melakukan upaya pencegahan lewat penyemprotan disinfektan, ada upaya-upaya lain yang sebagai pendukung demi memaksimalkan aksi melawan virus corona. “Selain anjuran rajin cuci tangan, mengenakan masker, dan lain sebagainya, perlu juga dilakukan sosialisasi tentang penjelasan-penjelasan yang sifatnya mengajari masyarakat tentang dampak dari virus itu, hingga bagaimana metode atau proses melawan virus apabila diberlakukan system karantina mandiri,” harap Rahmad.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *