Tiada Kabar Pemkab, Gerakan Melawan Corona Hanya Nampak di Desa (part-2)

ilustrasi

Oleh: Faozan Ya’kub | Editor: Andi Sadam

Fenomena wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memang mendapat perhatian khusus pemerintah. Kepedulian Negara terhadap serangan microba kecil yang ganas terlihat dari terbitnya Keppres tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kini, pasca lahirnya Keppres tertanggal 31 Maret tahun ini, sebagian banyak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bertindak ‘berkiblat’ dari norma hukum yang bersifat konkret tersebut.
Yang paling mencuat aksinya dalam upaya melawan virus corona adalah wilayah terpapar atau yang ditetapkan sebagai zona merah corona. Namun kondisi tersebut bukan berarti wilayah yang belum berstatus zona merah tidak menyikapi.
Di Provinsi Gorontalo misalnya. Pemerintahnya sudah mengambil kebijakan yang bersifat pencegahan. Seperti dilansir media online Hulondalo.id berjudul: Gorontalo Diapit Zona Merah, Gubernur Rusli Siapkan Opsi Tutup Perbatasan, link: https://hulondalo.id/gorontalo-diapit-zona-merah-gubernur-rusli-siapkan-opsi-tutup-perbatasan/ tanggal 27 Maret 2020. Diberitanya, Gorontalo menjadi satu satunya provinsi di Sulawesi yang masih berstatus negatif corona. Kondisi itu dianggap harus bisa dipertahankan, mengingat Gorontalo diapit dua daerah zona merah, yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Langkah pemerintah Gorontalo itu patut ditiru. Secara khusus di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang berpenduduk hampir 500 ribu jiwa (2017).
Berdasarkan penelusiran Beritasulteng.com, banyak pihak berpendapat kalau upaya menangkal Virus Corona sejak dini jauh lebih baik ketimbang mengatasi bila sudah terdapat korban berstatus positif.
Seperti yang diucapkan Muh Rifal Tajwid. Sebagai Pemerhati Sosial dan Masyarakat Kabupaten Parimo ini berpendat bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus bersikap responsif dalam aksi melawan wabah Covid-19. Tulisan sebelumnya: Senjata Ampuh Pembasmi Covid-19 Sudah Stay di Seluruh Desa, Kuncinya Pemerintah (part-1).
Kebijakan Pemkab Parimo dalam bertindak angkat ‘senjata’ melawan Virus Corona sudah memiliki dasar yang kuat. Karena tidak hanya presiden, sejumlah menteri pun turut menerbitkan surat edara untuk jadi acuan. Seperti kebijakan lewat edaran Kemendes PDTT dalam kebijakan penggunaan APBDes menghadapi Covid-19.
Diungkapkan Muh Rifal, Selain kabar gerakan relawan dari desa yang berdasarkan arahan kementerian, sekarang ini belum terkabar adanya manuver baru dari Pembkab Parimo terkait upaya dalam situasi ‘musim’ Corona. Yang sekarang terlihat serta menampakkan wajah Bupati Parimo masih dalam bentuk selebaran-selebaran yang bertuliskan imbauan-ajakan melawan Covid-19, terpublis melalui media-media sosial.
Kesan kurang fokusnya Pemkab Parimo menyikapi pandemi Covid-19, terlihat dari adanya desain brosur memuat imbauan tentang Covid-19 yang dikolaborasikan dengan ‘ambisi’ Pemkab merebut Piala Adipura tahun ini.
Terkait itu, Kamis, 9 April 2020, Dinas Kominfo Parimo menolak menjawab pertanyaan tentang kebijakan atau gerakan terbari Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu.
Kepala Dinas Kominfo Hamka Lagala hanya mengatakan kalau Bupati Parimo memang pernah menyampaikan bahwa walaupun sedang diperhadapkan dengan kasus virus corona, tapi jangan melupakan KUKUSA (Kukita, Kutima, Sampah). KUKUSA merupakan tagline Pemkab Parimo dalam misi meraih Piala Adipura Tahu 2020.
Katanya, imbauan menyangkut KUKUSA baru ia ketahui lewat penyampaian langsung bupatinya, tidak dalam bentuk desain atau brosur.
“Kalau ada imbauan yang sudah dalam bentuk seperti itu (desain), saya belum tahu,” ucap Hamka Lagala kepada Beritasulteng.com melalui saluran teleponnya.

Bacaan Lainnya

Kabupaten Parimo memang belum satu pun manusia teridentifikasi terinveksi Covid-19. Walau demikian, pandemi ini memang sudah meresahkan. Betapa tidak, kabar penularannya disebut-sebut super cepat, bahkan mengakibatkan kematian. Tidak tanggung-tanggung, tenaga medis pun sudah masuk dalam deretan korbannya.

Bupati Parimo dan Gubernur Gotontalo Sempat jadi Sorotan
Belum lama ini, Gubernur Gorontalo dan Bupati Parimo mendapat sorotan kritik masyarakat. Dimana dua pejabat itu justru melanggar sendiri aturan yang dibuatnya social distancing maupun physical distancing. Itu terlihat di perbatasan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Waktu itu, terjadi penumpukan massa berjumlah banyak.
Banyaknya massa berdatangan di batas wilayah itu tidak lain ingin menghadiri sekaligus menyaksikan Kedatangan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu.
Perjumpaan dua Pejabat pada sabtu, 4 April 2020, didokumentasikan warga lewat foto hingga rekaman video amatir. Peristiwa itu pun menggambarkan bahwa terjadi sikap mengabaikan aturan yang Masing masing mereka keluarkan.
Padahal sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua poin penting yang dicantumkan dalam surat imbauan Bupati Parimo yang menyebutkan, Kepada seluruh warga masyarakat di imbau untuk tidak melaksanakan acara pesta perkawinan, syukuran, dan acara lainnya yang melibatkan banyak orang, sampai situasi penyebaran virus corona dinyatakan aman dan kondusif.
Kepada seluruh umat beragama, muslim, kristiani, dan hindu untuk tidak melaksanakan acara hari besar keagamaan yang melibatkan banyak umat dan jemaah sampai situasi penyebaran virus corona dinyatakan aman dan kondusif.
Dari kedua poin tersebut jika disimak dengan apa yang dilakukan, terkhusus bupati Samsurizal, bikin bingung sebagian orang, dan menimbulkan pertanyaan apakah hal itu memperlihatkan keseriusannya dalam menangani persoalan covid-19.
Dan yang paling aneh lagi ketika Kabag Humas Setda Parimo, Samsu Najamudin saat dikonfirmasi, membantah adanya kerumuman massa, apalagi dalam jumlah banyak.
Dalam rekaman wawancara via phonsel, menurut Samsu Najamudin, walau terlihat banyak orang menghadiri pertemuan tersebut semua mematuhi petunjuk seperti mencuci tangan, mengenakan masker serta menjaga jarak. Justru pemerintah mengimbau kepada masyarakat tentang kebijakan serta ketentuan pencegahan peredaran Covid-19 dalam kesempatan itu.
Saat kembali ditanyakan adanya perkumpulan dalam pertemuan dua Pejabat itu, Syamsu Nadjamudin bersikukuh tidak ada yang namanya perkumpulan. Walau sebelumnya Syamsu Nadjamudin menyatakan bahwa ia tidak menghadiri pertemuan tersebut.
“Saya menegaskan bahwa tidak ada perkumpulan,” ucap ‘Juru Bicara’ Bupati Parimo itu yang kemudian memutus sambungan telepon dengan wartawan. Baca Berita: Ketemuan di Perbatasan, Gubernur Gorontalo vs Bupati Parimo Abaikan Social Distancing. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *