Aksi Memerangi Covid-19: Apa Kabar Pemkab (part-3 tamat)

  • Whatsapp

Oleh: Faozan Ya’kub | Editor: Andi Sadam

MENGHADAPI wabah ‘maut’ ini memang bikin pusing. Seluruh pihak bahkan pemerintah kudu hati-hati dalam mengambil kebijakan, sebab tiada pilihan kecuali melawan. Karena kalau mau mundur, itu adalah pilihan ‘haram’.

Bacaan Lainnya

Secara petunjuk, dalam aksi memerangi corona virus di negara ini memang sudah ada pedomannya, bahkan dalam ketentuan ter-update yaitu melalui Keppres nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 tertanggal 31 Maret 2020.

Apakah norma hukum konkret yang ‘dilahirkan’ presiden RI ini sudah dipedomani? Apakah regulasi-regulasi lain yang mengatur tentang penanggulangan bencana non alam, termasuk yang spesifik menyangkut Covid-19 sudah diimplementasikan? Jawabannya, iya. sudah. Namun belum nampak maksimal bila melirik dari pengaplikasian secara pemerintah daerah. Terkhusus di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Catatan beritasulteng.com, di Kabupaten yang dinahkodai Samsurizal Tombolotutu itu masih nampak aksi memerangi Covid-19 di tingkat desa. Walau secara kewilayahan memang masuk ranah kebijakan bupati berpirang itu, namun seluruh gerakan dari desa di Kabupaten Parigi Moutong merujuk dari petunjuk ‘kelahiran’ Kemendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang ditetapkan pada 24 Maret 2020.

Secara pergerakan dari pemerintah kabupaten, apalagi lewat bupatinya, belum terekpos dan belum tercatat dalam pemberitaan media.

Satu OPD Paling Menonjol.

Dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Parigi Moutong pun, hanya tercatat beberapa OPD yang sudah nampak melawan Covid-19. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD).

Pasca terbitnya edaran Kemendes tersebut, Kepala Dinas PMPD Parigi Moutong, Fit Dewana, langsung melakukan imbauan ke seluruh aparat desa agar sigap dan responsif menindaklanjuti arahan Kemendes.

Lewat arahan Dinas PMPD, seluruh Pemdes wajib segera membentuk relawan desa sebagaimana amanat kementerian. Bahkan dalam imbauannya, Fit meminta Pemdes untuk turut memikirkan strategi ekonomi dalam pengambilan kebijakan. “Kepada semua Pemdes kami meminta memfasilitasi kaum pengangguran mendapatkan lapangan kerja. Walau misi utamanya memberantas Covid-19,” ujar Fit saat wawancara dengan beritasulteng.com.

Disamping tujuan memberantas virus, menurutnya, perlu memprioritaskan kaum pengangguran atau kurang mampu dalam keanggotaan, sehingga tercipta penghasilan. Katanya, setidaknya dampak dari corona virus ini tidak terlalu ‘melukai’ perekonomian di Parigi Moutong.

Dipembentukan relawan desa, jumlah relawan tidak dibatasi. Namun dalam perekrutan anggota, yang perlu diperhitungkan adalah ketersediaan anggaran, jumlah penduduk dan luas wilayah.

Menyangkut APBDes untuk relawan desa diambil dari Dana Desa (DD), bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebab didalamnya merupakan pagu operasional pemerintah. 

“Secara penugasan, dalam tugas relawan desa mampu melakukan sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat, mulai dari menghindari kerumunan, menjaga jarak, membudayakan cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya sebagimana protokol Covid-19,” ujar Fit yang saat itu ditemui di rumahnya.

Bakan katanya, relawan ini juga diberi kewenangan penuh dalam melakukan tindakan membubarkan kegiatan yang melibatkan orang banyak atau menjumpai adanya kerumunan.  Dalam mengkampanyekan, salah satu cara dipakai adalah publikasi mobile atau publikasi keliling menggunakan kendaraan bermotor memakai pengeras suara. 

“Pembekalan materi untuk relawan merujuk pada edaran kemendes, edaran bupati serta imbauan dinas PMPD,” ungkapnya. 

Poin-poin edukasi mengenai corona sudah termuat dalam semua edaran pemerintah. Bahkan menurut Fit lagi, dari Kemendes sendiri juga telah membuatkan petunjuk jelas tentang bagaimana proses pencegahan virus, hingga alur penanganannya. “Hingga cara penggunaan APD yang wajib dipakai turut dijelaskan kepada relawan,” katanya. 

Petunjuk penggunaan APD kepada relawan itu mengingat, tidak menutup kemungkinan kalau relawan tersebut beresiko besar terhadap virus ini sehingga sistem pemberian edukasi kepada relawan sangat jelas. “Ibarat berperang, pasukan wajib dibekali senjata. Dan dalam kasus ini, senjata relawan desa itu adalah APD, serta edukasi sebagai pelurunya,” jelasnya. 

Menyagkut jumlah desa yang sudah membentuk relawan, menurut Fit memang belum seluruhnya. Namun dalam tindakan mencegah virus sudah dilakukan sebagian besar pemerintah desa bersama masyarakat. 

Ragam kendala dijumpai dalam pembentukan relawan desa. Diantaranya lantaran belum dicairkan DD. Tapi sebagai solusi agar ketersediaan DD bukan penghalang membentuk relawan, Fit menyarankan pemerintah desa agar mengambil langkah menggunakan dana pinjaman untuk selanjutnya ditanggulangi bila dilakukan pencairan DD. 

Yang namanya dalam upaya mencegah, menurut Fit, tiada alasan tidak bisa, apalagi alasan dana. Semua bisa dilakukan. “Menurut saya, hanya yang tidak mau berbuat yang bilang tidak bisa,” ucapnya.

Ini menegaskan bahwa penanganan bencana ini bukan untuk didiskusikan. Tetapi butuh eksekusi. Pihak pemerintah desa diharap sigap menyikapi kondisi ini, apalagi semua petunjuk sudah jelas rujukannya. 

Pihak dinas, katanya, tidak akan berlaga cuek terhadap pihak desa dalam hal pengusulan anggaran. PMPD akan berupaya membantu dalam penyusunan administrasi dari desa. Bagi desa yang sudah cair sebelumnya tentu harus melakukan perubahan APBDes, dan bagi yang belum melakukan postingan dan sebagainya harus menyesuaikan. 

Kepada pihak pendamping desa, mulai dari PA, Pendamping Desa, pendampinh lokal desa. Dinas PMDP sudah berkoordinasi untuk membantu.

Dalam konsep memutus rantai penularan covid, Fit menyatakan sependapat dengan analisa bahwa garda terdepan adalah masyarakat. “Tanpa kerjasama, tanpa seluruh elemen, terkhusus masyarakat yang selaku objek dari persoalan ini. Dan saya sepakat bila menyebut masyarakat sebagai garda terdepan dalam gerakan memutus rantai penyebaran atau melawan covid-19,” ujarnya. 

Ia memahami kalau tenaga medis dan dokter adalah garda terdepan di bidang penanganan dan penyembuhan. Sedangkan masyarakat adalah pejuang pemberantas jalur penularan virus corona.

Terhadap kondisi kedepan bila terjadi hal yang membutuhkan kebijakan lock down atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah memang harus siap dalam berbagai resiko maupun tanggung jawab. 

Selain memberi kesempatan kerja kepada kaum pengangguran untuk direkrut jadi relawan, diaksi melawan Covid ini juga dimanfaatkan Fit sebagai kesempatan memberi peluang penghasilan, khusus kepada yang mempunyai keahlian di bidang menjahit. 

Usulannya, relawan diarahkan menyuruh warga yang bisa menjahit untuk memproduksi masker. Ide itu lahir, selain lantaran kondisi kesulitan mendapatkan masker, juga demi menambah penghasilan warga desa ditengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

“Terlepas lagi dari menciptakan peluang usaha, konsep membuat masker lewat bakat penduduk desa itu dianggap efektif dalam memperoleh APD berupa masker,” ungkapnya, dengan harapan usaha-usaha masker rumahan yang terbit dimusim virus mampu bertahan apalagi sampai menjadi industri masker lokal dalam jangka panjang. 

Selain masker, Fit juga menyarankan pembuatan cairan antiseptik berupa handsanitizer. Namun dalam menciptakan cairan anti septik tersebut perlu melibatkan dan pendampingan petugas kesehatan atau orang-orang farmasi. Sebab dalam takaran pembuatannya tidak boleh sembarangan karena apabila terjadi kesalahan produksi, pasti berdampak pada penggunananya, seperti iritasi. 

Pergerakan nyata dari desa di Parigi Moutong cukup terlihat, bahkan ramai media massa, apalagi media sosial menayangkan aksi memerangi Covid-19. Baca: Irama Sosialisasi Hingga Ramuan Pelindung Nyawa.

Hingga tulisan ini dirilis, belum terkabar aksi dari nyata user di daerah tersebut. Lewat gugus tugas penanggulangan Covid-19 kabupaten pun tak begitu menonjol. Yang nampak saat ini masih sebatas imbauan-imbauan yang disebar via media sosial. Seperti yang diberitakan beritasulteng.com belum lama ini, bahwa pemerintah daerah justru membuat aksi yang memberi kesan bahwa pemerintah kabupaten tidak fokus dalam atau aksi memerangi corona virus. Program Kukusa, alias misi meraih Adipura justru digandeng dalam sosialisasi ke masyarakat. Baca : Tiada Kabar Pemkab, Gerakan Melawan Corona Hanya Nampak di Desa (part-2).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *