Tuai Protes, Perdes Taopa Utara Terancam Jadi Sampah

  • Whatsapp
Perdes Taopa Utara yang memuat poin dinilai merugikan masyarakat

Penulis: Taufik | Editor: Andi Sadam

PARIMO, beritasulteng.com– Kebijakan Pemerintah Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, mendadak jadi bahan bulian di medsos (facebook, red). Keputusan menetapkan biaya administrasi penerbitan surat yang dibuat dalam bentuk Peraturan Desa, dianggap tidak berpihak pada rakyat, bahkan dinilai merugikan. Bukan hanya itu, spekulasi menuding adanya upaya untuk melegalkan pungutan liar pun ikut mewarnai protes kebijakan Pemdes Taopa Utara.
Dalam uraian Perdes Taopa Utara yang viral di grup medsos, tertulis jelas tarif penerbitan seluruh jenis surat dari desa. Nominalnya pun bervariatif, mulai dari Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Bahkan tentang ongkos penerbitan surat jual beli turut dipatok sebesar 5 persen, dan surat penyerahan ditentukan senilai 10 persen. Dari 10 persen tersebut kecamatan mendapat bagian 5 persen.
Terkait Perdes kontroversi ini dibenarkan Robianto, Sekdes Taopa Utara. Dalam rekaman wawancara, Robianto berujar kalau kebijakan itu telah disahkan Kades Taopa Utara, Marten Pandjengo.
Meski membenarkan, namun Robianto berkilah kalau dalam penerapannya tidak bersifat wajib. “Memang betul adanya surat itu dan sudah ada Perdesnya. Namun berdasarkan surat itu tidak ada sifat mengikat atau memaksa kepada pihak yang hendak menerbitkan surat di Taopa Utara,” ucap Robianto kepada beritasulteng.com pada Jumat, 25 April 2020.
Akibat menuai protes, kini Perdes Taopa Utara terancam jadi sampah. Kemungkinan akan dibuangnya aturan yang disahkan pada Januari 2020 itu dikuatkan dengan pernyataan Robianto. 
Dari balik telepon genggamnya Robianto berjanji kalau Pemdes Taopa Utara akan menghapus Perdes yang dipolemikkan. “Nanti aturan itu akan kami tarik dan tidak akan diberlakukan kembali, berhubung dasar hukumnya tidak begitu kuat. Nanti juga akan dirapatkan dengan BPD, sebab pembuatannya secara musyawara berdasarkan kesepakan bersama,” kata Robianto.
Menanggapi persoalan Perdes Taopa Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Parigi Moutong, Fit Dewana, menilai Perdes itu ‘sesat’.
Menurut Fit, selain dipandang keliru dalam menentukan nilai persen terhadap penerbitan surat penyerahan hingga surat jual beli, Perdes itu juga dinilai ‘cacat’. 
Fit menyebutkan, sepanjang yang ia ketahui bahwa tiada regulasi yang bisa dipedomani untuk melahirkan aturan memasang tarif dalam proses administrasi, seperti kebijakan buatan Pemdes Taopa Utara tahun ini.
“Setahu saya, semoga saya tidak salah, kalau dalam memberlakukan ketentuan biaya pembuatan surat di desa, tiada landasan hukumnya, sebab segala urusan administrasi, termasuk persediaan alat tulis kantor, sudah dianggarkan melalui APBDes. 
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah membidangi desa, Fit akan menegur aparat desa terkait. Bahkan Fit pun berencana mengedukasi lagi perangkat desa, sehingga kedepan tidak terjadi hal yang dinilai sembarang mengambil kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *