Ditengah Pemotongan Anggaran, Dinas PUPRP Pertahankan Biaya Pemeliharaan Irigasi

Ilustrasi jaringan irigasi (f. Dok Solopos.com)

Sumber: Gema Sulawesi | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Berlakunya kebijakan memotong anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Derah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memaksa pemegang kebijakan di tiap instansi di daerah itu ‘putar otak’ mengatur porsi keuangan.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) salah satu lembaga yang ikut merasakan dampak pemotongan pagu lebih dari 50 persen. Meski begitu, dinas yang dinahkodai Arifin Amad saat ini, memastikan tidak memangkas anggaran pemeliharaan irigasi untuk refokusing dan realokasi akibat pandemi corona virus.

“Untuk anggaran DAU tetap jalan tidak ada pembatalan,” ungkap Kepala Seksi Irigasi Bidang SDA Dinas PUPRP Parimo, Zubaid di ruang kerjanya, seperti dilansir Gema Sulawesi, Jumat 24 April 2020.

Zubaid bilang, pemeliharaan irigasi harus tetap ada karena prioritas bagi petani sawah. Untuk memastikan jaringan irigasi terpelihara dengan baik pada 34 daerah irigasi, dipantau oleh sejumlah petugas lapangan.

“Baik petugas operasional bendung, penjaga pintu air, satu daerah irigasi berdasarkan luasan dan panjang jaringannya, seperti contoh daerah Tindaki Tanahlanto yang agak luas wilayahnya. Maka petugasnya bukan hanya satu,” terangnya.

Dinas PUPRP Kabupaten Parimo mengalokasikan Rp1 miliar untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan galian endapan serta pemarasan di 34 daerah irigasi yang jadi kewenangan daerah sekitar.

Diurai Zubaid, anggaran pemeliharaan irigasi di Dinas PUPRP terbagi empat triwulan.

Diharapnya, dengan anggaran senilai Rp 1 milar, petani bisa merasakan manfaat secara khusus meningkatnya produktifitas pertanian.

“Kalau menyangkut DAK untuk pembangunan ataupun perbaikan jaringan irigasi dibatalkan oleh kementrian,” ungkapnya.

Sebelumnya, akibat pandemi virus corona, terindikasi APBD Kabupaten Parimo akan terpangkas hingga 50 persen.

“Karena ada wabah virus corona, anggaran akan difokuskan kepada pelayanan dasar. Yaitu anggaran layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim.

Pemerintah pusat, katanya, meminta Pemda pada tahun 2020 untuk menyesuaikan secepatnya. APBD dan kegiatannya untuk direfokusing dan realokasi untuk mendukung penanganan virus corona.

Sedangkan kebijakan tahun 2021 kata dia, Pemda diminta menyesuaikan tema perencanaan. Setelah adanya wabah virus corona, akan mengalami perubahan sesuai dengan surat resmi yang akan keluar dari pemerintah pusat.

Terkait kebijakan pengembalian kondisi ekonomi di Kabupaten Parimo, pihaknya mengikuti edaran dan intruksi pemerintah pusat. Tentang penyediaan alat kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan jaminan kesejahteraan sosial.

“Intinya kita tetap satu komando dari pemerintah pusat,” singkatnya.*

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *