Terkait Kantor Desa Disegel, Kades Pelawa Baru Disebut Mengarang Informasi ke Media

  • Whatsapp
Warga Desa Pelawa Baru, saat memberi klarifikasi ke beritasulteng.com, terkait Kadesnya dianggap menyampaikan informasi salah ke media. (Foto Faozan Ya'kub/beritasulteng.com)

Penulis: Faozan Ya’kub, Andi Sadam

PARIMO, beritasulteng.com– Pernyataan Kepala Desa Pelawa Baru, Mamhud S Lamalanto yang menyebut ada kepentingan oknum dibalik penyegelan kantor desa, dianggap informasi ‘sesat’. Statement Mahmud yang termuat di media ini pada Rabu 29 April, disebut warganya sebagai penjelasan yang tak searah dari apa tuntutan masyarakat.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Protes warga atas penyataan Kades Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, itu disampaikan kepada beritasulteng.com pada Kamis, 30 April 2020, di Pelawa Baru.

“Aspirasi warga Desa Pelawa Baru itu menyangkut kebijakan Kades terkait penanganan Covid-19 di tingkat desa. Bukan tentang kasus korupsi dan lain sebagainya,” ungkap Taher Panintjo, ketika ditemui beritasulteng.com di kediamannya.

Mewakili warga Pelawa Baru, Taher menyebut kalau reaksi warga dipicu pernyataan Kades Mahmud yang menyatakan bahwa tidak akan menganggarkan biaya tentang penanggulangan Covid-19 , termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDes) bila tiada rujukan Peraturan Bupati (Perbub). “Penjelasan Kades bahwa desa perlu menunggu Perbub baru bisa menganggarkan biaya penanggulangan Covid-19, termasuk BLTDes, itu yang kemudian kami pertanyakan. Dan kami sudah menyuarakan hal itu ke tingkat DPRD,” ungkap Taher.

Tidak hanya itu, kekesalan warga juga atas adanya statement Kades Mahmud bahwa tidak akan menganggarkan penanggulangan Covid-19 apabila desa berstatus negatif dari corona virus.

Selain DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) juga dikonfirmasi warga Pelawa Baru menyangkut Perbub yang dimaksud Kades Mahmud. Kata Tony, sapaan akrab Taher Panintjo, Kadis PMPD bahkan menyatakan kalau tidak perlu ada Perbub untuk menganggarkan pembiayaan bersumber dari Dana Desa tersebut. “Dengan adanya imbauan sekaligus edaran kementerian, realisasi usulan pembiayaan yang berdampak dari Covid-19, secara khusus BLTDes, hukumnya wajib, tanpa ada Perbub,” ujar pria penyandang gelar sarjana hukum itu.

Baca: Kadis PMPD Parimo Bongkar Rahasia Penerimaan BLTDes

Didampingi warga Pelawa Baru lainnya, Tony menyebut kalau informasi yang disampaikan Kades Pelawa Baru, Mahmud S Lamalanto itu bersifat mengarang informasi. Bahkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Diketahui, klarifikasi warga Desa Pelawa Baru ini tentang penjelasan Kades Mahmud yang terbit berjudul: Kantor Desa Pelawa Baru Disegel, Itu Karena Provokator. Dalam pemberitaan itu Kades Mahmud spesifik menyebut kalau aksi penyegelan berdasarkan tudingan korupsi.

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Nahh ini baru betul. memang kemarin warga Desa Pelawa Baru yang diwakili oleh beberapa orang pemuda mendatangi gedung DPRD PARIMO untuk melaporkan kebijakan Kades Pelawa Baru yang lambat menanggapi Wabah Virus Covid 19 dan pelanggaran yang terjadi didalam pengangkatan ketua dan anggota BPD Desa Pelawa Baru.