Teka-Teki Dana Covid

Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong (Ft: Dok Berita Sulteng/sht by. Andi Sadam)

Penulis: Iwan R | Editor: Andi Sadam

PARIMO, beritasulteng.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum lama ini membentuk panitia khusus (Pansus). Tugasnya, mengusut kendala realisasi penyaluran dana penanggulangan Covid-19 senilai Rp26 miliar. Tim pencari fakta versi wakil rakyat itu juga ditugasi mencari tau persoalan uang senilai Rp2,5 miliar yang dipetik dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Sudah terpublis kemana-mana kalau DPRD Parigi Moutong telah mensahkan usulan eksekutif terkait dana pandemic Covid-19. Persetujuan legislator terhadap penggunaan APDB sebanyak Rp25 miliar itu sejak akhir Maret 2020. Namun, paca adanya restu tersebut, sampai saat ini tiada realisasi dari anggaran dilakukan pihak ‘eksekutor’. Pun terhadap kabar pemakaian dana hasil ‘pungut’ dari masing-masing OPD.

Pekan kemarin, ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, kebingungan menjawab pertanyaan wartawan tentang dana Covid itu. Kebingungan politisi NasDem ini bukan karena tidak paham, tapi dipicu tindakan pihak eksekutif.

“Sudah sejauh mana? saya saja bingung, apa realisasinya sampai hari ini,” ucap Sayutin sambil berujar bahwa akibat bingung sehingga dibentuk Pansus. Tim itu, katanya, diyakini bisa menjawab teka-teki dari pemerintah menyangkut realisasi dana Covid.

Selain jadi ‘pengobat’ bingung, Pansus bentukan DPRD Kabupaten Parimo juga diharap ‘ampuh’ mengatasi keresahan terhadap peluang dugaan memainkan uang 25 miliar rupiah. Dasar ketakutan lembaga wakil rakyat, jangan-jangan dana Covid-19 diselewengkan, lantaran pihak pemerintah daerah belum mengusulkan rincian rencana penggunaan anggaran. “Makanya dibentuk Pansus, sebagai pengawas teknis langsung. Pansus ini bekerja secara teknis untuk melakukan pengawasan sesuai amanat SK menteri, bahwa pengawasan itu dilakukan oleh APIP, BPK dan DPRD,” jelasnya. 

Mantan ketua komisi II DPRD Bontang, Kalimantan Timur itu menjelaskan juga, DPRD Parimo saat ini tidak akan berlaku ‘loyo’ dalam penegasan. “Jangan main-main, ya! Hati-hati dengan dana ini,” tegasnya. Sembari menyabut kalau seluruh pihak di daerah yang berkaitan dengan dana Covid, rata-rata dipantau. “Kita semua ini dalam pemantauan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, dari Rp26 miliar penggunaan APBD tahun 2020 terkait penanganan Covod-19, senilai Rp10 miliar diantaranya untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, pemeriksaan lab (rapid test). Rp16 miliar penanganan dampak ekonomi, penyediaan social safety net (jaringan pengamanan sosial) serta belanja tak terduga.

Pada Selasa, 15 Mei 2020, DPRD mengundang pemerintah kabupaten melalui tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Parimo. Dalam rapat Pansus di gedung DPRD Parimo, terungkap kalau dana Rp26 miliar sebagian sudah terpakai. Kabar sudah digunakannya uang itu terungkap lewat sekretaris gugus tugas Covid-19 Parimo, Aziz Tombolotutu.

“Saya saja baru tau ini, kalau uangnya sudah Rp2,5 miliar yang digunakan. Nanti ada Pansus ini baru kita tau,” ujar Ketua Pansus, Sutoyo. 

Dihadapan Pansus Aziz Tombolotutu membeberkan, dana Rp2,5 miliar itu telah dibelanjakan untuk biaya makan minum, kebutuhan posko, pembayaran honor petugas hingga biaya operasional. “Jumlah posko ada lima, termasuk yang diperbatasan wilayah,” kata Aziz.

Pria satu marga dengan bupati Parigi Moutong ini menjelaskan, honor para petugas Covid-19 sebesar Rp250 per 24 jam, dengan jumlah petugas kurang lebih 160 orang. Itu di luar biaya makan minum dan transportasi. Dari angka 2,5 miliar rupiah menurut Aziz, sudah terealisasi di makan minum, pembayaran honor, pembelian beberapa alat yang sangat dibutuhkan di posko.

Meski sudah menyatakan telah memakai uang itu, tapi Aziz belum bisa memberi rincian pertanggung jawaban di hadapan Pansus DPRD Parimo. Menjelaskan secara terperinci pun Aziz tidak mampu.

Aziz yang juga kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Parimo, sedikit ‘curhat’. Katanya, tim gugus tugas saat ini terkendala kebutuhan Alat Pelindung Diri di lapangan. Disinggung soal dana Rp2,5 miliar, Aziz justru mengaku tidak begitu paham menjelaskan, walau jabatannya sebagai sekretaris gugus tugas. Ketika ditanya wartawan usai pertemuan dengan Pansus pada hari Selasa itu, Aziz hanya berusaha meyakinkan bahwa pembelanjaan anggaran Covid-19 di Parimo bisa dipertanggung jawabkan. “Sisahnya masih ada, belum habis,” katanya.

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) DISTRO? atau TOPI HIP HOP? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 30 September 2020.