Kadis PMPD Parimo Bongkar Rahasia Penerimaan BLTDes

Penulis: Andi Sadam

PARIMO, beritasulteng.com– Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Fit Dewana, pada Sabtu, 25 April 2020, secara gamblang membongkar aturan tentang proses pendataan, penyaluran hingga penerimaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDes) bersumber dari Dana Desa.

Bacaan Lainnya

Uraian regulasi hingga penegasan kementerian ini dikemukakan Fit Dewana kepada beritasulteng.com usai menggelar teleconference yang dilaksanakan kementerian, dari Jakarta. Pada rapat secara online melalui video conference itu bersama BOK menteri desa. “Saat itu ditetapkan  tiga hal penting untuk segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pertama, pembentukan relawan lawan Covid-19 tingkat desa. Kedua, tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ketiga, BLTDes,” kata Fit Dewana kepada beritasulteng.com.

Penjelasan Fit Dewana dengan wartawan media ini, diawali dengan menyebut Kemendes PDTT sudah melakukan tindakan dengan mengirimkan Surat Edaran nomor 8/2020 dan juga nomor 11/200 serta Permendes nomor 6/2020 perubahan atas Permendes nomor 11/2019 yang mengatur tiga point penting, yakni pembentukan relawan Covid-19, PKTD dan BLTDes

Mengulang pernyataan kementerian, Fit bilang, kasus Covid-19 ini berbeda dengan bencana-bencana lain. Dimana saat ini hampir semua sektor terkena dampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial bahkan budaya.

Relawan Covid-19 di Desa

Fit mengarahkan, dalam pembentukan relawan desa melawan Covid-19, Pemdes jangan kaku. “Seperti penamaan relawan, tidak mesti seragam. Terpenting adalah prinsipnya, yaitu gotong royong,” jelasnya.

Keberadaan relawan desa penanggulangan Covid-19, diharap sukses mengklarifikasi sekaligus mengedukasi warga agar tidak menolak jenazah atau pemakaman pasien corona virus. Relawan wajib menjelaskan pada warga desa bahwa tidak akan terjadi dampak penyebaran lagi bila pasien Covid-19 sudah dimakamkan. Selama pemakamannya berdasarkan protokol kesehatan.

“Relawan desa itu berkewajiban mengklarifikasi dan mengedukasi penduduk agar tidak salah paham terhadap pasien-pasien Covid-19. Baik itu PDP, pasien sembuh maupun pasien meninggal, dan sebagainya,” tegasnya. Dan untuk lebih jelas lagi, Fit bilang, keinginan pemerintah bersosialisasi melalui relawan, yaitu memudahkan warga memperoleh informasi akurat. “Intinya, dari yang tidak tau jadi tau. Dari yang salah paham, jadi paham. Dari berbeda pendapat, jadi sependapat. Sebab dalam upaya melawan corona virus, modal utamanya cuma kesepahaman,” jelasnya.

Urusan dipelibatan penanganan, relawan desa ditugaskan mengidentifikasi gedung untuk dijadikan tempat isolasi mandiri, bagi warga berstatus ODP. “Mengkarantina ODP di fasilitas yang sudah disediakan relawan, sangat penting. Di gedung yang disiapkan relawan, khusus ditempati ODP yang rumahnya tidak mendukung debagai tempat isolasi mandiri,” kata Fit.

Selain disuru mencari rumah isolasi ODP, relawan desa juga disuru bikin posko jaga di desa masing-masing. Posko desa difungsikan sebagai markas informasi desa, sekaligus jadi tempat memantau pergerakan penduduk yang keluar masuk desa. Dengan adanya posko, gampang mendeteksi kedatangan orang-orang baru atau pemudik. “Secara mental, kalau sudah berdiri posko relawan penanggulangan Covid-19, warga desa akan merasa aman,” katanya.

Padat Karya Tunai Desa 

Dari penjelasan saat vidoe converence dengan pihak kementerian, ungkap Fit, bahwa penggunaan anggaran PKTD berbeda dengan Padat Karya yang sebelumnya sudah ada di kementerian-kementerian lain. “PKTD satu ini doinya bersumber dari DD. Pelibatannya pun adalah masyarkat miskin, penganggur, semi penganggur dan difabel,” ulas Fit.

Metode anjuran menyangkut sumber daya, yang diperbanyak adalah tenaga kerjanya, bukan tenaga ahlinya. Berikut tentang upah, dibilang Fit, yang diperbanyak adalah komponen penerima. 

“Rapat virtual bersama pihak kementerian tadi, turut membahas sistem perputaran ekonomi di desa. Dianjurkan kepada penerima upah kegiatan PKTD, kalau mau berbelanja memakai hasil dari PKTD, diutamakan membelanjakan di desa setempat, atau desa sebelah,” urai Fit, sembari menegaskan lagi bahwa hasil rapat online itu dijadikan pedoman oleh kementerian.

Bantuan Langsung Tunai Desa

Menyinggung BLTDes. Bahwa program tersebut tiada cantolan hukumnya. Sebab dari itu lahirlah Permendes nomor 6/2020 perubahan atas Permendes nomor 11/2019. 

Secara administrasi, tindakan meng-upgrade Permendes tersebut tentu berpengaruh terhadap dokumen administrasi desa-desa. Meski terpaksa, perangkat desa harus melakukan perubahan usulan APBDes untuk mengalokasikan kegiatan BLTDes. 

Kemasan BLTDes versi pandemi Covid-19, merupakan kado teruntuk masyarakat. Hadiah dari Kemendes nomor 6/2020, spesifik dialamtkan kepada orang miskin yang kehilangan mata pencaharian. Sebagaimana konsep pemerataan, hukum ‘halal haram’ pun jadi rumus dimetode ‘membidik’ sasaran penerima BLTDes.

Wawancara membongkar alur penerimaan bantuan penganggaran DD, Fit menyebut ketentuan yang ‘diharamkan’ menerima BLT tersebut. “Faedah dari Permendes 6/2020, hanya akan dirasakan masyarakat yang belum mendapat bantuan PKH, BPNT atau Kartu Pra Kerja,” tutur Fit.

Sebagai bocoran, masing-masing penerima BLTDes, setiap bulan mendapat Rp600 ribu. Bantuan dengan nominal tersebut, secara berturut-turut akan diterima sebanyak tiga kali. Selama tiga bulan itu, masing-masing KK penerima mendapat Rp1,8 juta. April tahun ini sebagai bulan pertama realisasi penerima BLTDes.

Untuk tahap finalisasi data penerima BLTDesa dilakukan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dan kriteria rakyat miskin ditentukan secara partisipatif di desa. “Dalam Musdesus penetapan calon penerima BLTDes dapat mengundang instansi terkait,” ungkap Fit.

Fit lebih menjelaskan, metode pencairan BLTDes menerapkan dua opsi, yakni transfer langsung ke rekening penerima atau tunai. “Dari segi ekonomi, pemberian BLTDes ini diantaranya bertujuan agar inklusi keuangan naik, serta membawa desa ke managemen non tunai. System non tunai ini demi meringankan tugas Kades,” urai Fit menirukan penyampaian Mendes PDTT, Abdul Halim. “Bagi desa yang benar-benar tidak memungkinkan disalurkan via rekening maka bisa secara tunai. Itu kalau terpaksa,” kata Fit. “Tapi ingat, pembayaran BLTDes tidak boleh direlapel, harus per bulan,” tambah Fit.

Selain ada korelasinya dengan situasi pandemi Covid-19, pengalokasian BLTDes, ujar Fit, untuk mengisi kekosongan (masyarakat, red) yang belum tercover bantuan melalui PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja dan lainnya.

Menyinggung tahapan pencairan, usulan untuk BLTDes bisa dilakukan di tahap dua, bagi desa yang sudah terlanjur melakukan pencairan tahap pertama di tahun ini. “Nah, kalau seandainya ada desa yang uangnya belum dicairkan, bisa cari pinjaman ke tempat lain,” ucap Fit.

Teruntuk desa yang alokasi BLTDesa belum mampu meng-cover, bisa menambah prosentasenya sesuai batasan dalam lampiran Permendesa nomor 6 tahun 2020.

Menyangkut sanksi, dalam kebijakan pemerintah ini turut dujelaskan. Bagi desa yang tidak menganggarkan BLTDes, akan dihukum secara administrasi. Tak tanggung-tanggung, sanksinya berupa penghentian penyaluran DD tahan III, serta pembelakukan pemotongan DD sebesar 50 persen. “Perangkat desa diminta untuk mencermati hal-hal penting seperti yang tertuang dalam PMK nomor 40 tahun 2020. Dalam ketentuannya bersifat wajib menyangkut BLTDes,” tegas Kadis bergelar Magister Administrasi Publik itu.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar