Tidak Mampu Bayar Gaji, RSUD Raja Tombolotutu Berhentikan Empat Dokter

Surat Pemberitahuan Pemberhentian Kontrak Kerjasama Dokter Umum di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. (F. istimewah)

Penulis: Fadel | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Empat orang dokter umum yang berstatus tenaga kontrak di RSUD Raja Tombolotutu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat pemutusan kontrak. Pemberhentian tenaga medis dari salah satu rumah sakit yang diandal-andalkan bupati setempat, dilakukan lewat surat bernomor 800/05.46/RSUD/2020, tanggal 28 Mei.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Alasan tidak mampu membayar gaji serta membiayai insentif jadi bagian penting dalam pemutusan kontrak melalui surat yang ditandatangani Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr Rustan Mangga.

“Sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo, maka kemampuan keuangan rumah sakit tidak dapat lagi membiayai insentif maupun gaji dokter umum yang dikontrak di RSUD Raja Tombolotutu,” demikian penegasan Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr Rustan Mangga, dikutip dari surat berperihal Pemberitahuan Pemberhentian Kontrak Kerjasama Dokter Umum dengan rumah sakit tersebut.

Tidak hanya itu, penegasan selanjutnya dalam surat, tertulis bahwa keuangan di RSUD Raja Tombolotutu hanya dapat membayar kontrak dan insentif dokter umum tenaga kontrak sampai dengan bulan Mei tahun 2020. Walau menyatakan ada rasa menyesal dalam surat yang diterbitkan, namun Rustan Mangga tetap memilih mengakhiri kontrak terhadap dokter umum.

Empat dokter umum mendapat pemutusan kontrak itu adalah dr Mohammad Awit, dr Ince Rizky Amalia, dr Supriadi dan dr Suryadi.

Dihubungi Berita Sulteng, dr Supriadi menyatakan kecewa dengan kebijakan tersebut. Yang bikin Supriadi merasa terpukul, lantaran pengambilan keputusan tanpa ada ‘kode’ dari pihak rumah sakit. Katanya, secara tiba-tiba ia mendapat surat pemutusan kontrak kerja tanpa ada pertemuan untuk membicarakannya lebih dulu.

“Tidak dipanggil atau dibicarakan langsung,” ujarnya via whatsapp, Jumat, 29 Mei 2020. Walau begitu, dibilang dr Supriadi, “Sebagai bawahan diterima dengan legowo saja. Biarlah,” sambungnya.

Dokter yang merupakan putra asal Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo tersebut berujar, kedepan akan mencoba mencari peluang kerja di tempat lain. Walau sedang di situasi dampak pandemi Covid-19, dr Supriadi mengaku pasrah saja. “Masih lihat lowongan di luar kalau ada. Miris juga saya sebagai anak daerah diperlakukan seperti ini,” ucapnya.

Terkait itu, Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr Rustan Mangga ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemberhentian kontrak terhadap empat dokter umum berstatus tenaga kontrak. Alasannya pun serupa dengan isi surat, kalau manajemen rumah sakit kekurangan anggaran untuk membiayai honor dan insentif empat dokter terkait.

Rustan Mangga menjelaskan, kekurangan anggaran di RSUD Raja Tombolotutu gara-gara adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 55 persen. Pemotongan sebesar itu diberlakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk juga rumah sakit.

“Selama pandemi corona ini kami sudah dua kali dapat pemotongan anggaran, yakni perjalanan dinas. Dan yang baru-baru ini jumlah pemotongannya terbilang besar melalui DAU. Itu menyebabkan kami menyesuaikan ulang penggunaan anggaran,” katanya, saat menjawab pertanyaan Berita Sulteng lewat sambungan telepon.

dr Rustan Mangga bertutur, kalau selama ini RSUD Raja Tombolotutu mengandalkan DAU untuk pembiayaan honor tenaga medis serta pembelian obat. Lantaran ada pemotongan DAU, maka manajemen kembali mengatur skema anggaran. “Dengan rasionalisasi anggaran yang kami lakukan, berdampak pemutusan kontrak kepada empat dokter umum di bulan Mei ini,” tuturnya.

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar