Dinkes Ngotot Berlakukan Pungutan Keterangan Sehat

  • Whatsapp
ilustrasi. by. Pikiran-rakyat.com

Penulis: Moh. Aksa | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bersikukuh memberlakukan pungutan adminitrasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan surat keterangan berbadan sehat di Parimo. Berbagi alasan dikemukakan pihak dinas.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Kepala Dinkes Parimo, Revi Tilaar mengatakan bahwa pemberlakukan kebijakan yang diambil dari Perbup nomor 27 tahun 2019, bertujuan memaksimalkan penerapan physical dan social distancing. Revi yakin bahwa hanya opsi tersebut yang mampu menopang kesuksesan realisasi physical dan social distancing.

Physical dan social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi aktifitas, termasuk dalam kumpulan atau pertemuan. Physical distancing, bisa diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Sedangkan social distancing adalah pembatasan kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.

Dalam situasi saat ini Revi bilang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpukan massa di fasilitas-fasilitas kesehatan kalau diberlakukan sistem gratis administrasi. Bisa jadi, katanya, petugas kesehatan bisa kelelahan kalau seandainya dalam sehari melayani 100 orang. Tapi, bila menggunakan sistim pungut retribusi, kecil kemungkinan terjadi kumpulan massa di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.

“Kami ini melakukan physical dan social distancing. Itu yang dipegang Puskesmas sehingga jika dilonggarkan adminitrasi tersebut maka physcal dan social distancing tidak akan tercapai.” Demikian dikatakan Revi Tilaar saat rapat bersama Pansus DPRD Parimo, hari Kamis, Juni 2020.

Sementara salah satu Kasubag di Dinkes Parimo, Devy A Uga, menaruh harap kepada wakil rakyat agar membantu mengkaji kembali, sekaligus mencari solusi kalau diterapkan kebijakan gratis penerbitan surat kesehatan berbadan sehat. Karena sudah pasti akan kelelahan para tenaga kesehatan jika tak mematuhi physical dan social distancing. “Tolong ditinjau kembali bagaimana strategi kita jika kita ingin menggratiskan surat keterangan berbadan sehat,” ucap Devy saat rapat di gedung DPRD Parimo itu.

Menanggapinya, ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto, menantang alasan pihak Dinkes maupun Puskesmas. Menurut politisi NasDem itu, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penumpukan massa meski ada pemberlakuan biaya.

“Apakah ibu bisa menjamin mereka aman yang membayar keterangan sehat itu. Seandainya saya membuat statemen hari ini, seluruh masyarakat Parimo yang pergi ke Kota Palu membayar surat keterangan berbadan sehat. Apa bisa menjamin physical distancing,” ujar Sayutin sembari mengulur tangan seolah menantang kebijakan pihak terkait.

Pendapat Sayutin, kebijakan itu tidak perlu diikuti jika dalam situasi tidak normal. Sebab, kalau berhubungan dengan adminitrasi, maka di pengalokasian anggaran Rp26 miliar ada operasional alat tulis dan sebagainya. Di situ seluruh pembiayaan yang diberikan kepada petugas Pusmekams untuk mengeluarkan surat keterangan sehat. 

Meski Dinkes ngotot menerapkan kebijakan pungut-pungut biaya administrasi, lembaga DPRD Parimo secara tegas tidak mendukung. “Kita setuju ini jika terjadi di situasi normal. Namun dalam kondisi up normal tidak boleh membebankan masyarakat,” ungkap Sayutin. “Nanti kami kirimkan suratnya kepada pemerintah daerah sehingga tak ada pungutan retribusi,” janjinya.

Senada dengan pendapat ketuanya, satu anggota DPRD lain, Sukiman Tahir mengemukakan, kalau penarikan retribusi itu tidak dapat menghentikan orang untuk berjalan. Itu justru menjadi beban masyarkat, namun tidak akan pernah merubah rencana orang untuk bepergian.

“Aneh, ketika isu virus mulai melemah, tapi justru diberlakukan kondisi yang sangat parah, mengapa tidak dari kemarin. Kenapa ketika mamasuki new normal baru ada kebijakan ini. Ini lebih parah dari pandemi,” kata Sukiman.

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.