Kemensos Pecat Tiga Pendamping PKH di Parigi Moutong

  • Whatsapp
Ilustrasi. by. cianjurekspres.net

Penulis: Moh. Aksa | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Kementerian Sosial Republik Indonesia baru-baru ini memberi sanksi kepada tujuh orang tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak main-main, dari tujuh pendamping, tiga orang dipecat.

Bacaan Lainnya

Pemberhentian terhadap tiga dari tujuh orang pendamping PKH dari Kemensos RI di Kecamatan Tinombo Selatan, gara-gara melanggar kode etik SDM pendamping. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tiga pendamping, berupa pengambilan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terhadap empat orang pendamping lainnya yang diproses, masih mendapat sanksi berupa teguran melalui Surat Peringatan pertama (SP1).

Tiga oknum pendamping PKH yang dipecat dari Kemensos, yakni SD, SNH serta FY. Mereka diberhentikan lantaran terbukti melanggar kode etik SDM sebagai pendamping PKH. 

“Modus yang dilakukan karena terbukti memegang ATM dan buku tabungan milik KPM. Dan itu diakui setelah dilakukan investigasi,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parimo, Muh Sudarmin Tombolotutu.

Diuraikan Sudarmin, tiga oknum tersebut mengakui telah mengambil uang milik warga miskin. Masing-masing dari tiga pelaku mengambil dana dalam jumlah yang variatif. SD mengambil sebanyak Rp4 juta, SNH dan FY masing-masing mengambil Rp2 juta.

Bukti pengakuan atas tindakan tiga oknum itu dikuatkan dengan surat pernyataan dari masing-masing pelaku.

Meski demikian, tiga pendamping tersebut beritikad baik. Mereka telah mengembalikan uang hak rakyat miskin yang diambil.

“Melalui surat pernyataan yang diterima Dinsos, masing-masing oknum mengakui perbuatannya. Dan mereka sudah mengembalikannya,” ungkap Sudarmin dalam siaran pers di gedung Tagana Dinsos Parimo pada Jumat, 5 Juni 2020.

Ditanya menyangkut langkah hukum selanjutnya terhadap tiga oknum penamping, Sudarmin hanya bilang, “Sesuai tindakan institusi ataupun program PKH, kami telah melakukan tindakan lewat siaran pers ini, dan yang bersangkutan disanksi dari kementrian berupa pemberhentian menjadi pendamping PKH,” jawab Sudarmin.

Kepada 127 tenaga pendamping dari 23 kecamatan di Kabupaten Parimo, Sudarmin mengingati, kalau pemberian sanksi SP1 hingga pemberhentian, diharap bisa jadi ‘cermin’ pembelajaran kedepan. Karena menurut Sudarmin, kalau nanti ada lagi yang berani mengambil hak orang lain apalagi menyangkut hak rakyat miskin, akan dihukum. “Kami ingatkan bagi rekan-rekan pendamping PKH supaya selalu berhati hati karena PKH memiliki kode etik. Jangankan memegang uang, pegang ARM dan buku rekening KPM, tidak boleh,” warning Sudarmin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar