Tersibak Jejak Tahir di Partai Demokrat: Siapa di Balik Perkara Sang Komisioner

Sidang pertama yang digelar pada 11 Februari 2020. DKPP periksa anggota KPU Parigi Moutong soal keterlibatan di Parpol. (F. dkpp.go.id)

Catatan: Andi Sadam / Berita Sulteng

Biro SDM KPU RI, pada 2 Juni 2020 mengungkap kalau Tahir, yang sekarang sebagai komisioner KPUD Parigi Moutong, masih tercatat sebagai anggota Partai Demokrat. Terkuaknya Tahir masih sebagai orang partai, ketika Ketua Majelis Hakim Alfitra Salam membuka pertanyaan teruntuk perwakilan KPU RI Biro SDM, terkait data Sistim Informasi Politik (Sipol) dan Sistim Informasi Pencalonan (Silon). Bahan ‘interogasi’ Alfitra Salam, ini sempat dibeberkan salah satu media di Kota Palu, tentang Tahir yang masih tercatat dalam sistim tersebut sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Bacaan Lainnya

“Apakah dipastikan, NIK sama dengan milik saudara Tahir,” tanya Alfitra Salam, yang kemudian dijawab tegas oleh Biro SDM KPU RI, “Kalau NIK-nya benar-benar sama. Dalam Sipol, saudara Tahir masih merupakan pengurus partai Demokrat Parigi Moutong,” ujar Biro SDM itu.

Namun, ketika Hakim Alfitra Salam menanyakan apakah hal itu telah dilaporkan ke atasan, dan seperti apa mekanisme pelaporan, Biro SDM KPU RI menjawab, “Kami sudah melaporkan ke atasan,” singkatnya.

Sekadar diketahui, Tahir diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong periode 2019-2024 berdasarkan SK KPU RI nomor 237/PP.06-Kpt/05/KPU/1/2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Terkait perkara yang menyeret Tahir diadukan oleh Abdul Majid, dengan registrasi pengaduan 09-P/L-DKPP/I/2020. Pokok aduannya, Abdul Majid menyebut dugaan ketidakjujuran. Tahir masih terdaftar sebagai pengurus partai Demokrat, dengan jabatan wakil ketua V DPC partai Demokrat Parigi Moutong periode 2016-2021. Menurut Abdul Majid, Tahir tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya ataupun partainya.

Hal ini dianggap Abdul Majid dapat mengganggu independensi dan mencederai integritas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota KPU RI, KPU Provinsi atau pun KPU Kabupaten/Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun.

Kembali ke proses persidangan, hakim Alfitra Salam mengarahkan pertanyaan ke saksi lain, yaitu ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming. Kepadanya hakim Alfitra Salam, mencari tahu tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Sulteng tentang panangan perkara tersebut ketika mencuat. Dalam jawabannya, Tanwir Lamaming, menjawab, sudah pernah mengundang Tahir, sekitaran akhir Februari 2019. Menurut Tanwir Lamaming, Tahir membantah alias tidak membenarkan.

Ketika ditanya apakah melakukan konfirmasi melalui Silon atau Sipol selama persoalan Tahir bergulir, Tanwir Lamaming mengaku belum melakukan.

Begitu juga saat anggota Bawaslu Sulteng, Jamrin, menanyakan kepada Tanwir Lamaming, apakah pihak KPU Sulteng pernah membentuk tim untuk melacak calon-calon komisioner KPU kabupaten melalui data Sipol dan Silon, lagi-lagi Tanwir mengaku kalau hal itu tidak dilakukan. Alasannya Tanwir, ada tim seleksi serta dari KPU Sulteng. Juga Tanwir bilang, “kami tidak melakukan pelacakan, karena memang tidak ada laporan masyarakat yang masuk ke KPU maupun tim seleksi,” katanya.

Diakhir penyampaiannya, Tanwir meminta putusan dari majelis DKPP berlaku adil, yang salah tetap diputuskan salah, dan yang benar kemudian direhab nama baiknya. “Kita semua tahu, kalau Tahir terganggu dengan kasus ini, sejak setahun terakhir. Ditambah lagi, dia kehilangan dua orang anaknya, saat bencana tsunami dan liquifaksi pada 28 September 2018,” tutup Tanwir Lamaming.

Menanggapi penyataan Tanwir, Abdul Majid yang sebagai pengadu mengatakan kalau pernyataan Tanwir sebenarnya bertolak belakang dengan proses yang dilakukan dalam pencalonan komisioner. Abdil Majid menyebutkan bahwa dirinya pernah masuk sebagai calon anggota KPU di kabupaten Sigi, yang bahkan ‘dibombardir’ data-data hasil pelacakan informasi kependudukan, hingga mencari laporan masyarakat.

“Sudah lebih dari setahun kasusnya, kenapa tidak bisa menyempatkan membuka data Silon dan Sipol yang hanya butuh waktu beberapa menit,” ujar Abdul Majid.

Persidangan tanggal 2 Juni, yang berhasil mengungkap kesamaan NIK atas nama Tahir, serta diketahui kalau Tahir masih tercatat dalam keanggotaan partai Demokrat, ini adalah sidang kedua. Pelaksanaannya dilakukan secara virtual.

Sebelumnya, sidang perdana digelar bulan Februari 2020, berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 010-PKE-DKPP/I/2020, menghadirkan sejumlah saksi, termasuk saksi dari partai Demokrat.

Di persidangan awal, Adyana Wirawan anggota partai Demokrat, meminta majelis hakim untuk menguji forensik surat pernyataan yang ditandatangani Plt Ketua DPC Partai Demokrat Parigi Moutong yang menyatakan Tahir sudah tidak lagi di Partai Demokrat sejak tahun 2012. Surat pernyataan itu diduga tidak sah, sebab tidak terlampir surat keputusan pemberhentian Tahir dari DPP Partai Demokrat.

“Bagaimana mungkin yang mulia, dia masih menjadi pengurus DPD Partai Demokrat di Sulteng tahun 2012, tapi kemudian surat pengunduran dirinya, diterima oleh sekretaris DPC, bukan DPD. Bahkan surat keterangannya pun dibuat di DPC, bukan DPD. Ini aneh,” urai Adyana.

Surat pernyataan itu sempat jadi sasaran para jurnalis di Kabupaten Parigi Moutong, karena diduga sebagai salah satu ‘bukti sakti’ menghentikan perjalanan perkara ini di Parigi Moutong. Termasuk pernyataan sekretaris DPC Demokrat Parigi Moutong, Suardi, yang menegaskan kalau Tahir tidak lagi berada di Partai Demokrat, namun di saat yang sama, dalam SK Pengurus DPC Partai Demokrat periode 2016-2022, ikut bertandatangan pengajuan SK yang mencantumkan nama Tahir.

Saat itu, gambaran yang paling menyingkap tabir, saat Abdul Majid menyebut dugaan bahwa tidak pernah digelar pleno penetapan dari keputusan Bawaslu Parigi Moutong terkait hasil investigasi pihak Bawaslu. Dugaan itu juga dikuatkan dengan tiadanya berita acara apalagi jumpa pers.

“Tentunya ini juga pelanggaran. Dan itu memunculkan kesan pembiaran ketika kasus ini mencuat. Bahkan saat media massa masif memberitakan menyangkut empat dokumen bukti terbaru, pihak Bawaslu Parigi Moutong seakan diam dan enggan bergerak melacak,” ujarnya.

Atas pendapat itu, Abdul Majid menilai wajar bila Tahir merasa terlindungi dengan persoalan ini, meskipun mantan Ketua DPC Demokrat Parigi Moutong Haris Lasimpara, membenarkan kalau Tahir adalah pengurus Partai Demokrat.

Argumen Abdul Majid ini dibantah oleh Tahir dalam dua persidangan. Dijelaskan Tahir, surat pengunduran diri di bulan Oktober 2012 diterima Sekretaris DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, yang kemudian diterbitkan surat pernyataan bahwa tidak di partai lagi sejak tahun 2012.

“Dalam kolom KTA, di surat pernyataan tidak ada nomor KTA saya. Ini berarti bukan saya. Begitu juga dengan nama. Saya ini lulusan Sarjana Pendidikan Islam, seperti dalam ijazah saya, bukan SPd,” tegasnya.

Tahir juga membantah kalau yang dijadikan alat bukti di persidangan bukan tandatangannya. Katanya tandatangannya berbeda dengan yang di dokumen lampiran pengadu.

Begitu pula dengan alamat didokumen, kata Tahir, sejak 2009 ia bermukim di Kota Palu. Nanti pindah ke Parigi Moutong tepatnya di Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar, bulan Agustus 2018. “Tidak benar kalau semua dokumen itu milik saya,” bantah Tahir.

Terhadap pernyataan Haris Lasimpara yang berujar pernah didatangi Tahir dengan tujuan meminta kembali aktif di partai. Sebab, di masa yang dimaksud Haris Lasimpara, Tahir telah jadi bagian dari PNPM. Dimana salah satu syarat aktif di PNPM adalah tidak boleh berafliasi dengan partai politik.

Dari seluruh yang disampaikan pengadu maupun saksi pengadu, dianggap dusta oleh Tahir. Bahkan Tahir menilai bahwa itu sebagai aksi balas dendam dari pihak tertentu kepadanya. Secara khusus dilakukan oknum yang tidak lolos pada pemilihan legislatif. Dimana menurut Tahir, oknum terkait pernah merayunya agar bekerjasama dalam tujuan memenangkan oknum di Pileg. Namun ajakan itu ditolak Tahir.

“Bisa jadi kasus ini sengaja dimunculkan untuk mendzolimi saya, karena adanya tindakan penolakan tegas dari saya, terkait deal-deal politik,” beber Tahir.

Kasus Tahir Sudah Diberitakan Sejak Awal 2019

Setahun lamanya ‘menikmati’ kursi empuk komisioner KPU Parigi Moutong, media massa sudah menerbitkan pemberitaan menyoal status Tahir. Seperti dilansir Palu Ekspress pada 21 Februari 2019, judul berita “Komisioner KPU Parimo Diduga Sebagai Pengurus Partai”. Dalam berita itu memuat nomor KTA hingga NIK milik Tahir.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini dari salah seorang sumber yang enggan namanya dikorankan, Tahir masih menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat di tahun 2017. Dalam dokumen partai tersebut yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh pihak penyelenggara Pemilu, nama Tahir berada di kolom urutan 285, dengan nomor KTA 7208000191 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271020110760005. Dokumen kependudukan tersebut sama persis dengan nomor NIK pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dimiliki oleh anggota komisioner KPU Parimo tersebut. [Palu Ekspress]

Dalam klarifikasinya pada pemberitaan tersebut, Tahir membantah. Katanya, secara kependudukan pada tahun 2017 dirinya masih berstatus penduduk di Kota Palu, dan baru pindah domisili ke Kabupaten Parigi Moutong menjelang rekrutmen anggota KPU Parimo pada bulan Agustus 2018.

Pasca kemunculan dokumen yang menjadi dasar dugaan kalau Tahir rangkap jabatan, ramai media memberitakan tentang sang komisioner tersebut. Kasus yang menyoroti Tahir itu mendapat tanggapan serius setelah sekitar setahun jadi ‘bulan-bulanan’ media massa.

Januari 2020, Berita Sulteng melansir berita berjudul “Laporan Dugaan Rangkap Jabatan Oknum Komisioner KPU Parimo Sudah Diteruskan ke DKPP.” Artikel lansiran tanggal 6 itu memuat keterangan ketua Bawaslu provinsi Ruslan Husen. Ia menyebut bahwa berkas laporan tentang Tahir yang diadukan Abdul Majid di Bawaslu Provinsi, telah diteruskan ke DKPP RI.

“Bawaslu Sulteng meneruskan ke DKPP di Jakarta. Berkas hanya transit,” kata Ruslan Husen saat itu via pesan whatsapp Berita Sulteng.

Bulan Februari 2020, tepatnya tanggal 11, DKPP menggelar sidang perdana, menghadirkan Pengadu dan Teradu, serta sejumlah orang yang menjadi pihak terkait dan saksi, seperti Bagian SDM KPU RI.

Sudah diketahui kalau Pengadu, Abdul Majid membeberkan empat alat bukti, yakni SK yang ditandatangani DPP Partai Demokrat dengan posisi jabatan Tahir sebagai wakil ketua IV, surat pernyataan siap menjadi pengurus partai bermaterai, kemudian daftar riwayat hidup dan pakta integritas bermaterai dan tanda tangan.

Sidang pertama yang digelar di kantor Bawaslu Sulteng, majelis dipimpin Alfitra Salam dari DKPP RI, didampingi dari perwakilan tokoh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Sulteng, KPU Sulteng, kemudian pihak terkait lainnya, yakni KPU RI.

Dalam dua persidangan, pengadu dan teradu serta saksi keduanya memberi keterangan sejauh kebutuhan persidangan.

Kepada Berita Sulteng, Abdul Majid menyebutkan dugaan tentang keberadaan pihak lain di balik perkara Tahir. Pendapat barangkali ada keterlibatan invisible hand (tangan tak terlihat), menurut Abdul Majid, bila merunut proses dan perjalanan Tahir hingga sukses mencapai misi duduk di ‘kursi goyang’ anggota KPU Parigi Moutong periode 2019-2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar