Penerbitan Keterangan Sehat Masih Bayar: Puskesmas Tunggu Edaran Dinkes

  • Whatsapp
Surat Keterangan Berbadan Sehat UPTD Puskesmas Tinombo (F. istimewah)

Penulis: Fadel

PARIMO, Berita Sulteng– Meski sudah ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong untuk mencabut biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) di tengah pandemi Covid-19, nyatanya pengurusan penerbitan SKBS di beberapa Puskesmas masih berbayar.

Bacaan Lainnya

Konfirmasi Berita Sulteng, UPTD Puskesmas Tinombo dan UPTD Puskesmas Bolano Lambunu I sampai saat ini masih melakukan penarikan biaya adminitrasi pembuatan SKBS. Katanya, hal itu dikarenakan pihak Puskesmas masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Parimo dalam bentuk surat edaran terbaru.

“Sementara di sini masih tetap melakukan penarikan retribusi,” ujar Kepala Puskesmas Tinombo, Aminoto Naharun, Jumat, 12 Juni 2020.

Aminoto menjelaskan, jika sudah keluar edaran terbaru dari Dinkes Parimo maka akan segera memberhentikan penarikan biaya adminitrasi bagi pengurusan SKBS tersebut.

“Kalau seandainya Dinkes mengeluarkan edaran untuk diberhentikan penarikan itu, kami akan berhentikan juga. Kami tidak bisa memutuskan masing-masing Puskesmas dengan adanya rapat itu, kami juga tetap punya atasan maka edaran itu tetap kami tunggu,” sambungnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Puskesmas Bolano Lambunu I, Wawan Akibu.

Di Puskesmas Bolano Lambunu juga masih menerapkan penarikan biaya adminitrasi bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan SKBS.

“Kami masih menerapkan selama belum adanya surat edaran,” ujar Wawan.

Biaya adminitrasi bagi pengurusan SKBS mengacu pada Acuan Peraturan Bupati (Perbub) Parigi Moutong nomor 27 tahun 2019 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan yaitu Rp20.000 bagi pelajar dan Rp 25.000 bagi masyarakat umum.

Sebelumnya, Pansus Covid-19 DPRD Parimo Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda untuk mencabut biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS).

“Rekomendasi dikeluarkan melihat kondisi warga saat ini dalam kondisi tertekan masa pandemi virus corona,” ungkap Ketua Pansus covid-19 DPRD Parimo Sulteng Sutoyo, saat rapat pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di Parimo, di kantor DPRD seperti dikutip dari Gemasulawesi.com.

Ia melanjutkan, kebutuhan SKBS memang dibutuhkan. Apalagi, daerah adminstratif sekitar Parimo Sulteng terutama Kota palu sangat mensyaratkannya. Dengan intensitas perjalanan yang sering dilakukan dan ditambah lagi dengan kondisi wabah corona, warga sangat mengharapkan pengurusan SKBS secara gratis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *