Jalan Panjang Menguji Etika dan Integritas Tahir

  • Whatsapp
Sidang pemeriksaan KEPP di Kantor Bawaslu Sulawesi Tengah. (F. Kumparan.com)

MENANTI HASIL DUA PERSIDANGAN PERKARA SANG KOMISIONER.

Catatan: Moh Faozan Ya’kub

Bacaan Lainnya

banner 970x90

JALAN panjang menguji nilai integritas dan etika pelaku penyelenggara demokrasi akan segera menuju titik akhir. Menunggu hasil putusan yang terbaik dari para komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, untuk kasus dugaan rangkap jabatan di Parpol, seorang oknum komisioner KPU Parigi Moutong bernama Tahir.

Dimulai dari tahun 2019, ketika bulan Februari, usai dilantik di Jakarta, oleh Ketua KPU RI, Tahir pun langsung digoyang dengan isu keterlibatannya di partai politik. Mencuatnya bukti, surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, dengan posisi Wakil Ketua V, dan data sistim informasi pencalonan (Silon) yang memuat lengkap dengan nomor KTA dan juga NIK.

Media pun ramai memberitakan perihal dugaan tersebut, yang kemudian dibantah keras oleh Tahir, kalau dia sama sekali tidak pernah terlibat di partai lagi, sejak tahun 2012, karena sudah sibuk menjadi fasililtator PNPM. Kemudian tanggal 24 Februari 2019, dia pun dipanggil oleh Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, untuk mengklarifikasi dugaan tersebut, dan akhirnya dinyatakan tuntas oleh KPU Sulteng, karena Tahir membantah tuduhan itu.

Di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, pun bereaksi sama, membentuk tim investigasi terkait dugaan keterlibatan Tahir di Parpol, yang hingga kini, tidak ada putusannya, digelar dalam bentuk konferensi pers. Tetapi kemudian dinyatakan tuntas, tanpa konfirmasi kepada khalayak ramai, kalau Bawaslu memiliki dua alat bukti, yang dianggap cukup kuat.

Pernyataan Sekretaris DPC Partai Demokrat Parigi Moutong dan surat pernyataan Plt Ketua DPC Partai Demokrat, Nur Rahmatu, yang menegaskan kalau Tahir sudah tidak terlibat di partai sejak tahun 2012.

Tanggal 19 Desember 2019, Abdul Majid kemudian secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, ke DKPP RI, yang diterima oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Bawaslu Sulteng, dengan melampirkan enam alat bukti, SK DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, periode 2016 2021. Pasca Musrancab di Kota Palu, surat pernyataan yang siap menjadi pengurus partai, diduga ditandatangani bermaterai, daftar riwayat hidup dan pakta integritas bertanda tangan serta materai, yang terakhir dua lembar surat pernyataan dari dua orang anggota Partai Demokrat, yang menyatakan kalau Tahir, benar adalah anggota partai, dengan dibubuhi tanda tangan serta materai.

Cukup lama menunggu, hingga kemudian tanggal 11 Februari 2020, sidang pertama digelar, di kantor Bawaslu Sulteng, dengan majelis hakim, dipimpin komisioner DKPP RI, Alfitra Salam, kemudian anggota majelis Ruslan Husen (Bawaslu Sulteng), Naharuddin (KPU Sulteng) Intan (Tokoh Masyarakat) perwakilan KPU RI Biro SDM.

Dalam sidang itu, Tahir mengklaim memiliki tiga saksi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, Suardi, Kepala Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dan I Ketut Sucipta, Fasilitator PNPM. Namun yang hadir dalam persidangan pelanggaran kode etik, hanya I Ketut Sucipta, yang kemudian hanya bersaksi, kalau dirinya mengetahui Tahir tidak lagi berada di partai, karena bergelut dengan PNPM, dari kakaknya Tahir.

Sementara itu, Abdul Majid, mengklaim, membawa dua saksi, yakni Ketua Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, Adyana Wirawan dan Imam Muslihun, Ketua Majelis Partai Cabang DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, yang dalam persidangan menegaskan kalau Tahir belum pernah mengajukan surat pengunduran diri, secara resmi ke DPP Partai Demokrat, yang mengeluarkan SK partai.

Bahkan Adyana kemudian meminta majelis hakim menguji forensik terkait surat yang ditandatangani Plt Ketua DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, Nur Rahmatu, karena dinilai oleh Adyana cacat administrasi.

Dalam kesaksiannya, Tahir kemudian membantah semua tuduhan tersebut, karena dia sudah lama tidak berada di partai, sejak tahun 2012, itupun menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, dan berdomisili di Palu, sementara dalam tuduhan tersebut, kalau dia beralamat di Desa Kasimbar, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Sendana.

“Tandatangan pun, itu bukan tanda tangan saya, saya curiga ada yang sengaja menjebak saya, sehingga kemudian saya seakan-seakan melakukan ini,” bantah Tahir.

Majelis hakim pun meminta agar Tahir, menuliskan tanda tangannya, di depan majelis hakim, yang saat itu juga ditanya, sejak kapan dirinya mengubah tanda tangan, dijawab oleh Tahir, kalau dia mengubah tanda tangan, sejak duduk menjadi komisioner KPU Parigi Moutong.

“Apakah saudara Tahir pernah menerima surat keputusan pemberhentian dari DPP Partai Demokrat, dan apakah saudara pernah menyurat secara resmi ke partai, meminta untuk mundur,” Tanya Alfitra.

Tahir pun menjawab dengan tegas, kalau dirinya tidak pernah menerima dan membuat surat secara resmi ke DPP. Namun dia memerlihatkan surat permohonan pengunduran dirinya, ke DPC Partai Demokrat, pada bulan Oktober 2012, yang diterima oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat, padahal ketika itu, dia masih menjadi pengurus partai DPD Partai Demokrat Sulteng.

Sidang pun dinyatakan usai, dan meminta kepada semua yang terkait dalam sidang, untuk membuat kesimpulan sidang, bahkan jika ada bukti baru, Alfitra mempersilakan untuk mengajukan ke DKPP, dan saat itu Abdul Majid, kembali mengirimkan novum (bukti baru) data sipol, silon, SK, dan rekaman. Di dalam sipol dan silon, terkuak kalau nama Tahir pun masih ada, dengan nomor KTA dan NIK yang sama dengan KTP milik Tahir.

DKPP pun mengurungkan untuk memutuskan hasil sidang pertama, karena melihat adanya bukti baru yang diajukan oleh pengadu, hingga kemudian menjadwalkan sidang kedua di bulan Maret, namun empat hari sebelum  sidang digelar, wabah pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, dan DKPP menunda dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, jadwal sidang kedua.

Tanggal 2 Juni 2020, akhirnya sidang kedua pun digelar, secara virtual, yang tetap dipimpin oleh Alfitra Salam, menghadirkan pengadu dan teradu, dimana teradu menghadirkan saksi sekretaris DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, Suardi, Pemerintah Desa Sendana, Gufran, dan I Ketut Sucipta. Kemudian pengadu, Abdul Majid, menghadirkan mantan ketua DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, Haris Lasimpara.

Lagi-lagi Tahir membantah keterlibatannya, meskipun pihak terkait, KPU RI, bagian SDM, telah menegaskan kalau nama Tahir masuk dalam sipol dan silon, sesuai dengan NIK yang ada di KTP miliknya.

Haris Lasimpara, pun menegaskan kalau Tahir adalah anggota pengurus Partai Demokrat di DPC Parigi Moutong, yang sebelumnya berdomisili di Kota Palu, karena menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Sulteng, dengan membawahi Kabupaten Parigi Moutong, sebagai wilayah binaannya.

“Tahir ini memang sudah tidak pernah aktif lagi di partai, setahu saya secara defaktonya. Namun secara dejure, saya tidak mengetahui secara jelas, karena yang tahu itu, mantan ketua saya, Haris Lasimpara,” beber Suardi.

Hingga di akhir persidangan, Tahir terus menegaskan kalau dirinya ahanyalah korban dari setingan oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan dari persoalannya, dan mereka-mereka yang menurutnya, dendam terhadap dirinya, karena tidak diberikan ruang untuk main mata.

Lalu sidang pun ditutup, untuk menunggu putusan kurang lebih dua pecan mendatang, untuk mendengarkan akhir dari proses tuntutan integritas dan etika penyelenggara demokrasi.

“dalam fakta persidangan itu, sayangnya, Tahir tak bias membuktikan secara data dan fakta, kalau dirinya tidak lagi terlibat di partai. Tidak adanya surat resmi dari DPP Demokrat, terkait pemberhentinnya. Bahkan sebaliknya, namanya justru tercantum dalam sipol dan silon. Ini harus diputuskan dengan seadil-adilnya, jangan justru sebaliknya, menggelapkan nilai integritas penyelenggara, dan membuka persoalan baru,” tekan salah satu warga Kabupaten Parigi Moutong, yang menyaksikan langsung sidang virtual, via video striming FB milik DKPP RI.*

Catatan Sebelumnya: Tersibak Jejak Tahir di Demokrta: Siapa di Balik Perkara Sang Komisioner

Pos terkait

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.

1 Komentar