Ketua Dewan Bilang Pelantikan Eselon II Disusupi Tendensi

Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong (Ft: Dok Berita Sulteng/sht by. Andi Sadam)

Penulis: Moh Aksa | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto mengungkap kecurigaannya terhadap pihak eksekutif menyangkut prosesi pembaharuan jabatan eselon II. Wakil rakyat yang masih sembilan bulan lebih menjabat periode 2019-2024, menaruh curiga bahwa pelantikan empat Kepala Dinas pada Senin 22 Juni, ada tendensi.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

“Apakah pelantikan ini ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara? Bila tidak ada, artinya, proses mutasi jabatan di tubuh Pemerintah Kabupaten Parimo kali ini hanya tendensius,” ucap Sayutin kepada banyak wartawan di gedung DPRD pada Selasa, 23 Juni 2020.

Sebelum menyatakan prasangkanya bahwa rotasi pejabat disusupi maksud tertentu, di awal keterangannya kepada peliput, Sayutin berujar bahwa ‘renovasi’ empat jabatan Kadis yang dilantik Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu di Pantai Mosing Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, disinyalir inprosedural.

Salah satu alasan sehingga Sayutin berani ‘meraba’ kalau rotasi eselon II itu tidak sesuai mekanisme, karena belum mendengar adanya uji kompetensi, semisal fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

“Sebelum memangku jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah, mereka (eselon II) harus mengikuti ujian kompetensi atau kelayakan untuk mengisi job tersebut. Secara ketentuan yang bersangkutan harus lulus ujian. Kalau lulus maka tempatkanlah menjadi kepala OPD,” ujar Sayutin yang belum genap setahun jadi legislator namun sudah top dengan aksi protesnya terhadap eksekutif.

Sayutin mengurai, dalam seleksi calon Kadis harus pada posisi jabatan yang diduduki. Misalnya Dinas Kesehatan, calon Kadisnya harus mengikuti prosedur untuk dinas itu. Sama halnya dengan OPD Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian (TPHP), serta kantor dinas atau badan yang lain.

Lepas dari mekanisme pemenuhan latar belakang Sumber Daya Manusia, Sayutin juga bilang, seyogyanya pergeseran tersebut harus diketahui Komisi ASN. “Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo wajib bermohon kepada Komisi ASN, terkait ini,” cakap pria yang sudah menimbah pengalaman legislator di DPRD Bontang, Kalimantan Timur periode 2009-2014.

Tanpa ada ekspresi ragu, seraya blak-blakan Sayutin bertutur, “Ini jelas, jika melihat efektivitas roda pemerintahan dari kinerja kepala OPD, bukan dari rotasi atau pun pelantikan. Yang saya pertanyakan apakah kinerja pejabat yang dirotasi tidak layak memimpin OPD sebelumnya,” ucapnya.

Sikap protes Sayutin atas penilaian terhadap kinerja Pemda terkait prosedur pelantikan oleh Bupati Samsurizal Tombolotutu, makin tegas ketika menyinggung peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Pergeseran yang dilakukan harus resmi, menyurat kepada Baperjakat. Karena ada mekanisme yang diatur dalam pelantikan. Seperti seleksi, kriteria dan ditetapkan, bahwa rotasi memenuhi syarat atas rekomendasi dari Komisi ASN,” beber Sayutin.

Sebagai Ketua DPRD Parimo, Sayutin berjanji di depan wartawan, secepatnya mengundang Kepala BKPSDM Parimo serta Baperjakat.

“Sebagai tindaklanjut, nanti DPRD Parimo melalui Komisi I, mengundang BKPSDM dan Baperjakat untuk dengar pendapat,” janji Sayutin.

Seperti diketahu, pada Senin 22 Juni, Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu menukar posisi empat eselon II. Hasilnya, sekarang ini empat pejabat sudah saling menduduki bekas kursi.

Nelson Metubun yang sedang menduduki Kadis TPHP, digeser untuk menempati posisi Kadis Ketahanan Pangan. Hadi Safwan ditunjuk jadi pengganti posisi Nelson Metubun di Dinas TPHP. Sebelumnya Hadi Safwan menahkodai Dinas Ketahanan Pangan.

Kemudian Revy Tilaar yang sebelumnya ‘menguasai’ kursi Kadis Kesehatan, tiba-tiba ‘disuru migrasi’ ke jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Selanjutnya bekas kedudukan Revy Tilaar di Dinkes diamanatkan kepada Agus Suryono Hadi, yang sebelumnya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Saat mengambil sumpah dari empat eselon II tersebut, Samsurizal Tombolotutu bilang bahwa pelantikan dilakukan menurut kebutuhan demi memperkuat roda pemerintahan.*

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.