Waktu Gratis Habis, Mulai Juli Iuran Wajib SPAM Berlaku

Ilustrasi SPAM (f. diambil dari sarolangunnews.com)

Penulis: Moh Aksa | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Kebijakan menggratiskan iuran SPAM oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berakhir bulan Juni ini. Demikian, terhitung sejak Juli nanti seluruh pengguna air yang dengan sistim meterisasi wajib membayar.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Untuk diketahui, selama April hingga Juni 2020 seluruh pelanggan air dari SPAM, digratiskan oleh pemerintah setempat. Kebijakan memakai air secara Cuma-Cuma oleh masyarakat pelanggan itu merupakan bagian dari dampak serangan corona virus, yang kemudian berstatus pandemi di tanah air. Dampak mewabahnya virus tersebut cukup dirasakan. Dimana roda ekonomi sempat dibikin macet virus yang disebut-sebut muncul dari Kota Wuhan, China, pada akhir 2019.

Pemerintah pusat, dalam tindakan meringankan beban mayarakat, mengambil banyak opsi yang sistimnya membantu rakyat. Pasca lahirnya beragam kebijakan dari pemerintah melalui kementerian, lahir pula kebijakan Pemkab Parimo, lewat instruksi bupatinya. Yaitu menangguhkan tagihan SPAM selama tiga bulan.

Kejelasan tentang pemberlakuan kembali aturan wajib bayar iuran bagi pelanggan SPAM, diungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parimo, Moh Rifai.

“Bulan Agustus nanti sebagai bulan pertama penagihan iuran SPAM kepada pelanggan. Yang akan dimintakan tagihan bulan Juli,” kata Rifai kepada Berita Sulteng, di kantornya pada Rabu 24 Juni.

Menyangkut tarif, Dinas PUPRP yang sebagai pengelola, tidak merubah sistim. Ketentuan menuruti Surat Keputusan bupati tahun 2010 masih jadi rujukan.

“Tiada penambahan atau pengurangan, sebab ketika diteliti, tarif berdasarkan SK bupati masih sesuai dengan kondisi masyarakat,” ungkap Rifai.

Menyinggung target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas PUPRP ditarget menghasilkan Rp750 juta khusus air minum. Tercapai atau tidaknya target hampir satu miliar rupiah, menurut Rifai akan terjawab di akhir tahun 2020 ini.

Tapi, menurut pantauannya, tidak menutup kemungkinan pihak dinas akan dibenturkan dengan persoalan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pesimis Rifai muncul karena mengingat kondisi ekonomi warga, dan juga adanya kebijakan gratis selama tiga bulan.

Meski begitu, pesimis yang Rifai pikirkan akan coba ditepis dengan modal semangat demi mencapai target. Bahkan, katanya, sudah ada solusi terkait keragu-raguannya.

“Kami sudah mendapat solusi, dengan melakukan kerja sama bersama BUMDes. Kerjasama tersebut segera dimulai di waktu dekat,” katanya.

Kedepan, tagihan iuran air akan ditangani Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Baca: Selera Baru Dinas PUPRP: Duet SamaBUMDes 

BUMDes Pertama yang akan menjalin kerjasama dengan Dinas PUPRP nanti dari Desa Lobu, Kecamatan Parigi Barat. BUMDes tersebut bakal jadi percontohan. “Nanti BUMDes Lobu yang akan dibuat sample bagi desa-desa lain.

Wilayah pelanggan yang digratiskan iuran SPAM oleh Dinas PUPPRP yakni, SPAM Parigi, Torue, Tolai, dan SPAM Ampibabo.*

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.