Pemkab Parigi Moutong Naikan Retribusi, DPRD Protes

Rapat Pansus III membahas Raperda tentang retribusi daerah dan Raperda pajak daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Setda bersama tim teknis. (Basrul / Berita Sulteng)

Penulis: Basrul | Editor: Andi Sadam

Parimo, Berita Sulteng– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melayangkan protes kepada Pemerintah Kabupaten terkait kenaikan retribusi. Koreksi legislator ini terungkap melalui Pansus III yang ditugasi tentang Raperda retribusi daerah dan Raperda pajak daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Setda bersama tim teknis.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Menurut wakil rakyat, sebelum pandemi Covid-19 pembahasan rincian objek retribusi dengan besaran angka retribusi masih berdasarkan ketentuan dengan klaster-klaster terperinci. “Oleh karena itu kali ini kami meminta untuk mengklaster objeknya,” ujar Moh Fadli anggota Pansus III, Kamis 2 juli 2020

“Masalah, saya lihat terjadi kenaikan secara signifikan terhadap retribusi. Olehnya kami kami meminta Kadis Lingkungan Hidup bersama unsur terkait untuk mengkaji kembali,” ujar Fadli.

Fadli bilang, walau saat ini sudah diterapkan sistim normal baru tapi belum bisa dikategorikan sebagai bebas dari bencana non alam (Covid-19). Sebab menyangkut new normal itu merupakan keputusan pemerintah pusat demi kelancaran prekonomian.

Fadli menerangkan angka-angka yang sudah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup terjadi kenaikan hingga 300 persen bahkan ada yang sampai 400 persen dari syarat ketentuan lama. “Saya melihat Pemkab Parimo belum mempertimbangkan kondisi prekonomian masyarakat termsuk pertumbuhan siklus investasi di daerah ini,” ujarnya.

Lewat Fadli DPRD meminta agar Pemkab melalui dinas terkait untuk mempertimbangkan. “Namum sebaliknya, jangan sampai dengan angka besaran dari aturan lama yang dianggap kecil hari ini dibandingkan dengan rencana mereka ternyata inplementasi di lapangan tidak maksimal,” urainya. “Sehingga ini yang menjadi pertimbangan dan akan dimatangkan kembali secara internal, serta akan kami bahas,” sambung Fadli.

Dibilang Fadli lagi bahwa lembaga legislatif akan setuju kalau segala hal terkait itu sudah dipertimbangkan. Dan kebijakan tersebut harus berbanding lurus dengan potensi masyarakat, khusus perekonomian. “Jangan kita kejar pendapatan daerah besar tapi terkesan kita mencekik pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi itu, kepala Dinas Lingkungan Hidup Irfan Marailah, berjanji akan melakukan perubahan terkait permintaan DPRD, karena menurutnya itu merupakan hal terbaik.

Irfan Marailah sebutkan, yang akan dilakukan adalah merumuskan dengan pihak-pihak terkait supaya tidak ada lagi perubahan selanjutnya.

“Nanti dirumuskan bersama supaya satu kali perubahan saja,” kata saat diwawancara usai sidang di gedung DPRD pada Kamis kemarin.

Sementara itu, Telmah, kepala Sub Bidang Perumusan dan Informasi Perundang-undangan Dinas Pendapatan, menaruh harap dari Raperda dimaksud dapat meningkatkan pendapatan lewat retribusi. Karena katanya saat ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengelolaan Retribusinya belum maksimal.

“Kita berharap dengan potensi baru ini meningkatkan PAD,” harapnya.

Upaya penaikan retribusi tersebut digagas untuk jadi pengganti pemasukan daerah yang dihapus gara-gara pandemi Covid-19.*

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) DISTRO? atau TOPI HIP HOP? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 30 September 2020.