Raperda Pertanggungjawaban APBD Parigi Moutong 2019 Hanya Dibeberkan Wabup

  • Whatsapp
Sidang paripurna pembacaanLKPj Bupati Parigi Moutong pada Jumat 3 Juli, yang kemudian diwarnai aksi walk out oleh ketua DPRD beserta seluruh Fraksi Nasdem. Nampak dalam foto Asisten II Setda Parimo Revy Tilaar (kiri) mewakili bupati namun ditolak anggota dewan. (Dok. Berita Sulteng / Basrul)

Penulis: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Penjelasan Bupati Parigi Moutong tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dalam sidang paripurna di DPRD setempat pada Senin 6 Juli, hanya dibeberkan Wakil Bupati. Sehingga hanya diwakilkan ‘kosong dua’ sebab bupati dikabarkan berhalangan.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Meski sidang sempat ‘molor’, penjelasan Bupati Parimo yang dibacakan Wabupnya, Badrun Nggai, dalam sidang tersebut disaksikan banyak anggota dewan dipimpin ketua DPRD, Sayutin Budiato.  

Dalam pemaparan dibacakan Wabup Badrun menyebut Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan tata kelola keuangan yang baik. Tujuannya, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Itu berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dimana Pemda diberi hak dan wewenang mengatur pemerintahan, khususnya hal pengelolaan keuangan daerah setiap tahun.

Dibacakan Badrun, sedikitnya tujuh poin harus dijelaskan kepala daerah dalam laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tujuh poin tersebut adalah Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekutas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 dan nomor 33 tahun 2004. Hal ini wajib disampaikan kepala daerah, setelah laporan keuangan ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gambaran umum dalam penjelasan itu menyebutpendapatan daerah setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.775.569.971.347,00. Jumlah itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp195 miliar. pendapatan transfer sekitar Rp1 triliun 265 miliar.

Kemudian, pendapatan lain-lain daerah yang sah sekitar Rp315 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi atas triliunan anggaran itu sebesar, Rp1.758.859.944.140,43.

Sejumlah hal terkait penjelasan bupati yang diuraikan wakilnya atas pertanggajungjawaban pelaksaan APBD 2019 secara gamblang di sidang paripurna tersebut.

Sebelum menutup penjelasan bupati, Badrun Nggai meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD terkait pembahasan anggaran.

“Saya harap OPD dapat bekerjasama dan pemimpin-pemimpinnya dapat hadir di tiap pembahasan bersama DPRD. Karena para wakil rakyat ini membawa aspirasi rakyat kita. Ini untuk Kabupaten Parimo lebih baik,” ucap Badrun.

Sebelumnya, sidang paripurna agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati yang digelar di ruang sidang DPRD Parimo, Jumat 3 Juli, diwarnai aksi walk out oleh ketua DPRD sekaligus Fraksi Nasdem. Siang itu, seluruh anggota legislatif asal Fraksi Nasdem ‘berbondong-bondong’ meninggalkan ruang sidang.

Baca: Tersinggung Dengan Sikap Bupati, Ketua DPRD Parimo Tinggalkan Paripurna

‘Bubar grak’  politisi Nasdem dalam sidang saat itu merupakan buntut tidak hadirnya Bupati Parimo maupun Wakilnya, untuk mengikuti sidang paripurna.*

Pos terkait

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *