AMPIBI Gelar Demo Besar-Besaran, Desak Bupati Parigi Moutong Mundur dari Jabatan

  • Whatsapp
Ratusan massa di halaman kantor DPRD Parigi Moutong. Kelompok yang menamai diri sebagai AMPIBI, mendesak Bupati setempat mundur, juga meminta wakil rakyat mengambil langkah tegas menyikapi gerakan serta aspirasi yang disuarakan pada Rabu, 22 Juli 2020.

Penulis: Basrul | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng – Hari Rabu siang, tanggal 22 Juli, massa demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati (AMPIBI) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Ratusan pengunjuk rasa yang datang di gedung wakil rakyat membawa aspirasi. Salah satunya adalah usulan meminta Samsurizal Tombolotutu agar mundur dari jabatan Bupati Parimo saat ini.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Diketahui, di Kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat selama bulan Juli 2020, telah dua kali disuarakan usulan meminta Bupati Parimo undur diri dari jabatan bupati. Satu dari dua kali aksi sebelumnya dilakukan oleh kelompok massa yang bukan dari kelompok AMPIBI. Walau dengan kubu beda-beda tapi dua kali aksi sebelumnya sama-sama dalam konsep prakondisi—menjual isu sekaligus mengajak penduduk untuk ikut demo besar-besaran, salah satunya sudah terlaksana pada Rabu.

Di aksi kemarin, yang melibatkan peserta dari beberapa kecamatan di Kabupaten setempat, mandesak DPRD membentuk panitia untuk menginvestigasi berbagai dugaan kasus yang melibatkan Samsurizal Tombolotutu, sekaligus juga mendorong wakil rakyat supaya mengabulkan kehendak AMPIBI yang menginginkan Samsurizal Tombolotutu cepat-cepat undur diri dari posisi Bupati Parimo.

Dalam orasi yang diteriakan lewat pengeras suara, massa AMPIBI menilai Samsurizal Tombolotutu bertindak menyalahgunakan wewenang, kekuasaan hingga melanggar sumpah janji jabatan.

Fadli Arifin Aziz, Juru Bicara AMPIBI menyebut aspirasi mereka merupakan aksi kepedulian yang lahir karena keresahan terhadap daerah. Dan aksi itu, katanya Fadli, tidak ditunggangi kepentingan lain selain atas dasar keresahan masyarakat yang mereka maksud.

Massa AMPIBI saat di halaman gedung DPRD Parigi Moutong dalam aksi menuntut Bupati

Beberapa dugaan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan Samsulrizal Tombolotutu menurut peraturan perundang-undangan, kata Fadli, cukup jelas sudah dilanggar Samsurizal. Termasuk anggapan kalau Samsurizal Tombolotutu menguntungkan diri alias diduga mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Satu contoh kasus Bupati Parimo saat ini adalah masalah hutang Rp4,9 miliar, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Parigi. Melalui perkara tersebut, menurut Fadli, jelas menguatkan bukti bahwa Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu terbukti menerima pemberian. Perkara itu disebut Fadli melanggar pasal 76 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Pasal dimaksud Fadli adalah ketentuan melarang Kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Dalam pernyataan sikap yang ditulis dan disebar oleh kelompok AMPIBI, menetapkan empat poin penting. Rata-rata poin mengungkap pelanggaran-pelanggaran Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu.

Sebelum menggelar aksi besar ini, pada Rabu 15 Juli pekan lalu AMPIBI telah membentuk gerakan yang mereka sebut sebagai aksi prakondisi. Waktu itu mereka melakukan publisitas memakai pengeras suara yang diangkut dengan mobil opencup menyasar sejumlah jalan dalam Kota Parigi—Ibukota Kabupaten Parimo.

Hal menarik saat prakondisi itu massa AMPIBI sempat mengeluarkan istilah bahwa Bupati Parimo ‘telah mati’. Kata ‘mati’ dibilang orang-orang AMPIBI, salah satunya menyangkut kesan mati nurani, dan matinya rasa peduli di diri Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu.*

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar