Merespon Tuntutan Pendemo Bupati, DPRD Parimo Janji Gunakan Hak Interpelasi

  • Whatsapp
Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah merespon kedatangan ratusan massa di kantor dewan pada Rabu, 22 Juli 2020.

Penulis: Basrul| Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memutuskan untuk menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi tuntutan massa aksi pada Rabu, 22 Juli. Rencana tegas wakil rakyat itu disampaikan ketuanya, Sayutin Budianto kepada wartawan usai melayani pengunjuk rasa yang menyebut diri dari kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati (AMPIBI), di gedung dewan.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

“Kami putuskan hak interpelasi dulu. Kita akan undang Bupati Parimo untuk menyampaikan penjelasan melalui sidang paripurna,” janji ketua DPRD Parimo dalam wawancara menyikapi aksi pada Rabu kemarin.

Sayutin bilang, lewat hak DPRD tersebut, dalam paripurna nanti bupati perlu menjelaskan seluruh permasalahan. Kemudian dari keterangan bupati, DPRD akan menyimpulkan langkah selanjutnya, termasuk mengundang praktisi hukum pidana, perdata dan hukum tata negara untuk memberi usulan.

Rencana legislatif ini, menurut Sayutin, segera masuk dalam agenda. Katanya, akan dijadwalkan tanggal 10 Agustus penyelenggaraan paripurna tersebut.

“Sidang paripurna hak interpelasi itu kami jadwalkan pada 10 Agustus 2020 mendatang, untuk pengambilan keputusan hak interpelasi dan waktu pelaksanaan hak tersebut wajib dihadiri Samsurizal Tombolotutu yang sebagai Bupati Parimo,” ungkap Sayutin.

Dia menjelaskan, kalau nanti di agenda itu bupati tidak sempat hadir, maka bupati bisa merekomendasikan atau menguasakan kepada pejabat lain untuk menyampaikan keterangan resmi kepada publik, lewat paripurna di DPRD. “Keterwakilan itu pun hanya berlaku satu kali,” jelasnya.

Diuraikan Sayutin pula tentang hal atau tindakan selanjutnya bila dalam paripurna nanti terdapat hal yang dianggap bertentangan dengan aturan.

“Kalau di paripurna ditemukan hal yang berbenturan dengan aturan perundang-undangan maka sikap DPRD akan menindaklanjuti ke tahap hak angket atau pendapat lainnya,” tegasnya.

Dalam upaya menyikapi tuntutan, kata Sayutin, lembaga yang ia pimpin pasti akan mengambil sikap sebijak-bijaknya.

Hak Interpelasi adalah hak lembaga legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD sebagai upaya menyikapi tuntutan ratusan massa yang mendatangi kantor dewan pada Rabu 22 Juli. Aspirasi yang tidak main-main disampaikan pendemo itu adalah desakan terhadap Bupati Parimo supaya segera mengundurkan diri dari jabatan bupati. Bahkan massa juga mendorong DPRD agar menggunakan hak angket.*

Baca: AMPIBI Gelar Demo Besar-Besaran, Desak Bupati Parigi Moutong Mundur dari Jabatan

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *