Dianggap tak Perlu, RSUD Raja Tombolotutu tidak Dimasukan dalam Ranperda

Dok Foto, RSUD Raja Tombolotutu

Penulis: Basrul | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng – Hari Kamis, 23 Juli 2020, Pansus III DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Daerah, serta Ranperda Pajak Daerah. Pengkajian oleh Pansus tersebut melibatkan pihak-pihak rumah sakit, dan tim teknis dari Bagian Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Sekretariat Daerah setempat.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Dalam pembahasan yang digelar di ruang rapat kantor DPRD, itu terungkap kalau Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu tidak dimasukan dalam Ranperda yang dibahas. Cukup tegas dan jelas alasan dilontarkan tim teknis sehingga fasilitas kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan Tinombo itu tidak disisip dalam Ranperda yang kini masih dirundingkan.

RSUD Raja Tombolotutu bisa-bisa hanya akan bikin repot kalau dimasukan dalam rancangan regulasi saat ini. Istilah tidak mau kerja dua kali, alias mencegah hal-hal yang berpotensi memaksa pemerintah mengambil langkah merevisi produk yang apabila disahkan tahun ini.

Sebagai opsi, menurut anggapan tim perancang, masih ada pijakan hukum ideal untuk dipakai oleh manajemen rumah sakit itu dalam ‘bertahan’ sambil menunggu kejelasan terhadap statusnya di tahun 2021.

“Apabila itu (RSUD Raja Tombolotutu) dipaksakan masuk, takutnya bila Ranperda ini disahkan sebagai Perda, dikhawatirkan tahun depan kita harus merubahnya lagi,” kata Ahrianto Matompo, Ketua Tim Perancang Ranperda.

Pertimbangan tersebut lahir dalam pemikiran Ahrianto karena proses status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kemungkinan tahun depan sudah disematkan penuh ke RSUD Raja Tombolotutu.

“RSUD Raja Tomblotutu sekarang sudah masuk proses tahapan BLUD sehingga kami berbifikir tidak perlu lagi dimasukkan dalam Ranperda tahun ini,” ungkapnya.

Mengingat status BLUD RSUD Raja Tombolotutu sedang dalam proses, kemudian rumah sakit tersebut ditiadakan dalam Ranperda Retribusi yang sedang dalam pembahasan di DPRD, Ahrianto menyebut Perda nomor 13 tahun 2014 dianggap ideal dan relevan digunakan untuk rumah sakit tersebut.*

Baca juga: Ternyata RSUD Raja Tombolotutu di-Blacklist Kemenkes

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) DISTRO? atau TOPI HIP HOP? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 30 September 2020.