Habis Aksi Terbitlah Klarifikasi, Tapi Bukan dari Mulut Bupati

prt sc tautan tulisan ASN Rislan dibagi-bagikan di FB

Penulis: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng – Pasca gerakan demonstrasi dari kelompok massa yang menamai sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Pemberhentian Bupati (AMPIBI), menyusul dua terbitan rilis dari bidang instansi berbeda. Jelas dan tegas dalam siaran pers beredar itu, masing-masing mengklarifikasi isu yang diarahkan kubu massa kepada Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tombolotutu.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Sebagaimana dilansir Berita Sulteng dalam artikel berjudul, Bupati yang Dituntut, Kabag Humas yang Menyahut, memuat pernyataan resmi dari Syamsu Nadjamuddin yang menepis kritikan massa, serta menganggap kalau propaganda isu tersebut bisa menyesatkan 447 ribu penduduk di kabupaten Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah.

Catatan Berita Sulteng, counter isu dari Kabag Humas Syamsu Nadjamuddin sebagai klarifikasi kedua yang mengatasnamakan pemerintah setempat. Dimana pada Senin, 20 Juli, dua hari sebelum unjuk rasa dari kelompok AMPIBI, lebih dulu terpublis penyataan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Parimo.

Postingan rilis dari dinas yang dipimpin Hamka Lagala, selain disebar di grup-grup whatsapp, beranda facebook, juga diterbitkan di blog gratisan (Blogspot.com) gagasan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo, Rislan—link: KLIK SINI.

Tidak segan-segan judul dari siaran pers tersebut, mengancam akan mempolisikan kelompok yang ‘menyerang’ Bupati Parimo.

Berikut keterangan resmi dari Rislan, Kabid IKP Diskominfo Kabupaten Parimo;

*RELEASSE 2020*

*Menurunkan Bupati Parigi Moutong Dari Jabatannya Tidak Berdasar, Pemda Parimo Tempuh Jalur Hukum Jika Tidak Terbukti*

*IKP NEWS*- PARIGI MOUTONG- Tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli (AMPIBI) yang ingin menurunkan Bupati Parigi Moutong tidak berdasar. Dikarenakan banyak hal hal tuntutan yang tidak di konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

“Demo, mengkritik atau apapun modelnya adalah hak seseorang, tetapi harus sesuai fakta dan realita dan harus melalui konfirmasi terlebih dahulu dan sesuai alasan yang jelas,”Kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunukasi Publik Dinas Komunikasi dan Indormatika Kabupaten Parigi Moutong Rislan SSos I MAP, Senin (20/7/20).

Rislan menambahkan, tuntutan AMPIBI ada beberapa yang tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu pertama seperti adanya tuntutan mengenai dana Covid-19 sebesar 26 Milyar tidak dipergunakan secara efektif bahwa itu keliru. Padahal sebenarnya dana Covid sudah sesuai peruntukanya. Hal tersebut bisa dikonfirmasi secara jelas ke Dinas Kesehatan, BPBD dan DPKAD Parigi Moutong.

Tuntutan kedua AMPIBI adalah ketidak hadiran Bupati Parigi Moutong ditengah masyarakat baik itu bencana alam fisik maupun non fisik juga keliru. Sepanjang sepengetahuan masyarakat bahwa Bupati Parigi Moutong masih membantu warga masyarakat buktinya dikala ada bencana besar seperti banjir bandang baru baru ini di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Bupati H Samsurizal Tombolotutu datang dan memberikan intruksi kepada jajaranya untuk membantu korban bencana alam.

Selanjutnya ketiga tuntutan AMPIBI Bupati Parigi Moutong telah menyalahgunakan kekuasaanya dan melanggar sumpah jabatan yang diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 juga keliru. Bupati Parigi Moutong selama ini telah bekerja dengan baik dan selalu bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Jika di dasarkan karena Bupati Parigi Moutong lebih banyak di Pantai Mosing itu wajar saja, karena beliau bercita cita mendekatkan pelayanan masyarakat di Wilayah Utara melalui kantor kantor perwakilan khusus pelayanan masyarakat secara langsung di Tinombo dan untuk mengembangkan wisata Parigi Moutong, selanjutnya Bupati Parigi Moutong mempunyai Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat dibawahnya yang dapat membantu jalannya roda pemerintahan.

“Walaupun Bupati di Mosing, tetapi roda pemerintahan tetap jalan, dan beliau selalu memberikan petunjuk kepada bawahannya terkait apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong,”Jelas Rislan.

*TIM IKP DISKOMINFO PARIGI MOUTONG*

Counter isu dari Diskominfo ini dibuat dua hari menjelang aksi. Berbeda dengan klarifikasi dari Bagian Humas Setda Parimo yang dibuat dan diterbitkan beberapa jam pasca aksi. Hanya saja, rilis Diskominfo yang lahir dari Kabid IKP bernama Rislan jadi beredar luas di sosial media, setelah unjuk rasa.

Hingga artikel ini dilansir, belum terkabar klarifikasi yang keluar langsung dari mulut Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu.

Kelakuan Serupa dari Dua ASN Beda

Aksi ‘nekat’ dan tak segan-segan memberi pernyataan mengatasnamakan pemerintah lewat status jabatan dari seorang ASN bernama Rislan, tercatat bukan baru kali pertama. Serupa dengan kelakuan Kabag Humas Setda Parimo Syamsu Nadjamuddin.

Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 bulan Juni 2019, media online Sultengaktual.com melansir artikel berjudul ‘Isu DOB Jadi Viral, Diskominfo Sebut itu Bukan Hoax‘. Di terbitan tersebut menyebut tentang moratorium pemekaran daerah baru (DOB).

Dalam artikel di Sultengaktual.com, menurut Samsurizal dalam siaran pers via Diskominfo bahwa Supratman Andi Agtas sedang memperjuangkan DOB di Jakarta. Rilis tersebut buatan Kabid IKP Diskominfo Parimo, Rislan.

Diketahui, 22 Juli 2020 kelompok massa yang menyebut sebagai AMPIBI mendatangi gedung DPRD Parimo. Ratusan orang dalam demonstrasi itu meminta Samsurizal Tombolotutu yang kini menjabat Bupati Parimo untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bupati.* Baca: Ampibi Gelar Demo Besar-Besaran, Desak Bupati Parigi Moutong Mundur dari Jabatan.

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.