DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD Parimo 2019

  • Whatsapp
Wawan Setiawan Ketua Pansus (kanan) menyerahkan laporan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Parigi Moutong tahun 2019 kepada pimpinan sidang Faisan Badja (kiri), disaksikan Wakil Ketua II Sugeng Salilama dan Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai.

MINGGU LALU PANSUS ‘MINTA TOLONG’ DIBERI WAKTU.

Sumber: Humas DPRD | Editor: Andi Sadam

Bacaan Lainnya

banner 970x90

PARIMO, Berita Sulteng – DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Selasa 4 Agustus 2020 mengesahkan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Pengesahan lewat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Faisan Badja didampingi Wakil Ketua II Sugeng Salilama, dihadiri Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai, juga beberapa pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab.

Sebelum disahkan menjadi Perda, pekan lalu Pansus pembahas Ranperda tersebut sempat ‘minta tolong’ supaya diberi penambahan waktu untuk membahas uraian tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2019 dari Pemkab ini. Waktu itu ketua Pansus Wawan Setiawan menyebut bahwa Ranperda yang mereka bahas masih perlu kajian lagi.

“Untuk itu saya sebagai pimpinan Pansus memohon kepada Paripurna agar waktu pembahasan diperpanjang, sekaligus penjadwalan,” usul Wawan Setiawan dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Parimo, Sugeng Salilama pada Senin, 27 Juli pekan kemarin. Kepada Badan Musyawarah DPRD Pansus mengusul tanggal 4 Agustus untuk penjadwalan kembali.

Baca: Pansus DPRD Sebut Ranperda Pelaksanaan APBD Parimo 2019 Masih Perlu Dikaji.

Saat pengesahan Perda—sebelumnya Ranperda, Ketua Pansus Wawan Setiawan dalam laporannya lebih dulu berterimakasih kepada lembaga legislatif yang telah memberikan dukungan serta kontribusi. Di mukadimah pembacaan laporannya Wawan juga mengucap kamsia apresiasi terhadap eksekutif yang sudah memberikan penjelasan hingga klarifikasi lewat pembahasan bersama Pansus.

Selain memuji kinerja Pemda Parimo dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP dua tahun berturut-turut, Wawan juga menyebut bahwa dari hasil pembahasan, baik yang dilakukan secara internal Pansus maupun bersama OPD, pihak eksekutif merespon masukan dari hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan masukan untuk Pemerintah Daerah, terutama mengenai kebijakan tentang pengelolaan aset daerah, pajak daerah serta upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Wawan saat berdiri di balik mimbar ketika membaca laporan Pansus saat sidang pada Selasa kemarin.

Legislator asal Partai Bulan Bintang itu menjelaskan, melalui pembahasan yang juga dilakukan dengan penyandingan dokumen hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulteng, ditemukan surplus dari pendapatan daerah. Dimana jumlah pendapatan daerah kurang lebih Rp1,7 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp1,6 triliun.

Menyebut pembiayaan daerah yang terdiri dari jumlah penerimaan kurang lebih Rp58,6 miliar, pengeluaran sekitar Rp12,2 miliar dengan pembiayaan netto kurang lebih sebanyak Rp46,3 miliar.

Lewat rapat paripurna tersebut, Wabup Parimo Badrun Nggai mengucapkan terima kasih disertai apresiasi teruntuk DPRD atas persetujuan tentng Ranperda tersebut. Badrun Nggai juga bilang bahwa segala masukan yang disampaikan oleh lembaga wakil rakyat itu akan ditindaklanjuti demi perbaikan kedepan.*

Pos terkait

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.