Timbang Usul Hak Interpelasi DPRD Soal Tuntutan Meminta Bupati Mundur

Penulis: Basrul | Editor: Andi Sadam 

PARIMO, Berita Sulteng Beragam usulan yang terlontar dari sebagian banyak legislator dalam sidang paripurna tentang pengajuan hak interpelasi DPRD Parigi Moutong (Parimo) , Provinsi Sulawesi Tengah. Pemunculan hak interpelasi oleh wakil rakyat tersebut sebagai opsi menyahuti tuntutan massa terhadap bupati setempat yang diminta mundur dari jabatan.  

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Saat sidang yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2020, gagal melahirkan kesepahaman antar seluruh anggota DPRD. Sidang ditunda, kemudian diagendakan kembali pada 18 Agustus atau dua minggu kemudian. 

Dari 40 anggota DPRD Kabupaten Parimo, masih 7 yang sudah mengajukan hak interpelasinya. Dari jumlah yang telah mengusulkan, salah satunya Farksi Nasdem. Tercatat 19 poin tertuang dalam pengajuan yang masih disepakati sebagian kecil anggota DPRD. 

33 legislator hampir rata-rata menginginkan ketambahan poin. Juga ada pertimbangan mau mengkaji lebih dulu sebelum mengajukan usulan lewat hak dan kewajiban wakil rakyat tersebut. 

Hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk meminta kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai degan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Menurut Feri Budi Utomo, dari Fraksi Nasdem, mengatakan bahwa tujuan usulan hak interpelasi untuk memperoleh keterangan utuh, terstruktur, sistematis dan terukur yang dapat menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap kinerja serta kebijakan Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu. Tujuan klarifikasi supaya tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan pemerintahan menjadi stagnan. Itu menurut Feri telah diamanatkan dalam undang-undang.

“Ada 19 poin yang menurut kami menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga memunculkan gelombang aksi dengan berbagai macam isu, sehingga dapat mengakibatkan kebijakan strategis dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat,” ujar Feri di sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto.

Beberapa kebijakan yang tertuang, dibilang Feri berdasar dari suara rakyat yang menduga adanya ketimpangan dalam pemerintahan yang dilakukan Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu. Katanya Samsurizal tidak mempedomani asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dan diamanatkan lewat pasal 10 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Meski sudah memberi usulan, Feri tetap meminta masukan serta pertimbangan dari fraksi-fraksi melalui paripurna, sehingga usulan hak tersebut bisa dijadikan dasar atau pijakan dalam menggunakan salah satu hak anggota DPRD yakni hak interpelasi secara kelembagaan.

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.

1 Komentar