Tolak Ajukan Interpelasi, Penuntut Bupati Curiga Kalau DPRD Disuap

menolak mengajukan interpelasi
Unjuk rasa di depan kantor DPRD Parigi Moutong ketika lembaga tersebut menyatakan menolak mengajukan interpelasi, pada Rabu, 19 Agustus 2020.

PARIMO, Berita Sulteng – Spekulasi negatif mendadak terlintas di pikiran sejumlah warga di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah terhadap DPRD setempat. Pendapat ‘miring’ dari rakyat muncul lantaran lembaga terhormat itu menolak mengajukan interpelasi. Keputusan wakil rakyat periode 2019-2024 melalui sidang paripurna pada Rabu, 19 Agustus 2020, dinilai tidak berpihak ke rakyat.

Gara-gara kesimpulan dewan yang tidak mau menggunakan hak interpelasi, lahir opini menerka-nerka dari kelompok massa. Mereka curiga kalau anggota DPRD disogok sampai membuat keputusan tersebut.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Sebelumnya, tanggal 22 Juli 2020, DPRD Kabupaten Parimo berjanji akan menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi tuntutan massa yang berunjuk rasa di kantor dewan waktu itu. Keputusan lembaga terhormat terlontar dari mulut Ketua DPRD, Sayutin Budianto. Janji tersebut kemudian jadi harapan pendemo demi mandapat jawaban dari segala protes menyangkut Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu.

Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati (AMPIBI) adalah nama kelompok massa penggugat Bupati Parimo. Jumlah massa yang datang di kantor DPRD pada 22 Juli itu ratusan orang. Baca: Merespon Tuntutan Pendemo Bupati, DPRD Parimo Janji Gunakan Hak Interpelasi.

Pada Rabu 19 Agustus, ketika DPRD menggelar paripurna kedua terkait usulan hak interpelasi, kubu AMPIBI berkumpul di depan sekretariat DPRD. Sebagaimana aksi sebelumnya, mereka membakar gardus serta ban bekas di ruas jalur dua depan sekretariat DPRD. Massa kecewa atas putusan paripurna.

“Terpaksa kita menerima putusan ini. Dengan demikian tidak ada interpelasi, dan pemakzulan. Sebab nyatanya mereka (DPRD) tidak mau mengajukan hak interpelasi apalagi membentuk panitia angket. Alasannya, katanya karena tidak memenuhi syarat menurut mekanisme dan undang-undang,” ujar Koordinator AMPIBI Sukri Tjakunu,  usai menggelar aksi, Rabu 19 Agustus.

Gara-gara kecewa, Sukri lantas menduga ada konspirasi di balik semua ini. “Ada dua tuntutan yang tidak masuk dalam pembahasan DPRD. Pertama tentang status Bupati Parimo yang berkantor di Mosing. Kedua terkait kesan gratifikasi, yaitu hutang 4,9 miliar yang sudah punya hukum tetap,” ungkap Sukri yang mengaku bingung terhadap keberpihakan wakil rakyat. “Karena tidak setuju mengajukan hak interplasi, kami mempertanyakan, kenapa bisa wakil rakyat begini? jangan-jangan sudah disuap, sudah dijanjikan proyek? Atau ada tekanan-tekanan intervensi dari internal partainya sendiri,” ucap Sukri dengan nada tanya.

Pria yang popular dengan aksi mengkritisi pemerintah itu menjelaskan kalau poin-poin tuntutan yang disuarakan, mereka anggap sudah masuk kategori untuk pemakzulan, karena dugaan pelanggaran norma dan etika.

Kepada Berita Sulteng Sukri menilai pasal gratifikasi sudah sangat jelas terkait hutang Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu.

“Gratifikasi memang tidak bisa ditindaklanjuti oleh DPRD secara hukum karena ini menyangkut persoalan hukum. Tapi ada pasal yang menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana maka DPRD bisa menanggapinya dalam bentuk hak interpelasi dan angket,” ujarnya. Sukri heran, kenapa bisa kepala daerah yang telah melakukan tindak pidana tidak bisa diberhentikan.

Gubernur Sudah Menerbitkan Surat Teguran

Kesimpulan dari paripurna menolak mengajukan interpelasi ditegaskan Sayutin Budianto. Katanya, keputusan tersebut lahir berdasarkan voting terbuka. Selain jadi dasar keputusan lembaga, voting terbuka itu juga mencatat fraksi atau partai apa saja menolak, dan yang mana mau mengajukan.

Di sidang paripurna yang digelar di ruang aspirasi lantai dasar sekretariat DPRD Parimo, menurut Sayutin, dari 40 anggota legislatif hanya 38 orang menghadiri sidang paripurna. Dari 38 orang, ada 24 legislator tidak mau mengusulkan haknya.

“Maka hasil keputusan DPRD tadi berdasarkan voting terbuka atas usul paripurna menyatakan, 14 orang menyatakan setuju, 24 orang menolak,” ungkap Sayutin, sembari menyebut nama-nama partai yang sempat setuju. “Dari Partai Nasdem lengkap, dari PKS, PKB lengkap, satu orang dari PAN dan satu orang lagi dari PBB. Selebihnya menolak mengajukan interpelasi,” kata Sayutin.

Sebab jumlah yang setuju jauh lebih sedikit sehingga paripurna pengajuan hak interpelasi terhadap pemerintah kabupaten ditutup dengan putusan menolak interpelasi.

Menyangkut upaya-upaya selanjutnya terkait tuntutan massa terhadap Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu, secara kelembagaan Sayutin tidak mau berjanji. Meski jalan satu-satunya dalam pemenuhan tuntutan massa hanya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Bupati Parimo.

“Kemungkinan hanya akan dilaksanakan RPD, itupun belum tentu. Untuk menggelar RDP perlu penjadwalan lebih dulu yang harus diusulkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Karena itu diluar ekspektasi, sebab tidak ada dalam mekanisme interpelasi tentang RPD. Sebaliknya tujuan RDP adalah interpelasi,” kata Sayutin dalam wawancara usai paripurna yang digelar tertutup—melarang wartawan masuk.

Meski sudah memutuskan menolak mengajukan interpelasi, Sayutin menyebut kalau hal itu bisa kembali digelar apabila ada materi-materi baru menyangkut pemerintah kabupaten atau bupati. “Misalnya beberapa penginisiatif kembali mengajukan tuntutan boleh dilakukan, tapi itupun ada jangka waktunya, sebab ada tahapannya,” jelasnya.

Terlepas dari ketua DPRD, dalam sikap sebagai Partai Nasdem yang juga sebagai pengusul hak interpelasi, Sayutin berencana mengambil langkah strategis di internal fraksi. “Sebagai ketua DPD Partai Nasdem Parimo saya akan memerintahkan fraksi Nasdem untuk mengusul agar DPRD melakukan RDP. Nanti lewat fraksi akan melakukan pemanggilan. Yang pasti kami dari Nasdem konsisten melakukan pemanggilan terhadap keputusan yang diambil terkait kebijakan daerah,” tegas Sayutin.

Bahkan dia juga bilang kalau Nasdem harus mengikuti keputusan Gubernur Sulteng lewat surat yang sudah menegur Bupati Parimo.

“Gubernur sudah mengeluarkan keputusan lewat surat teguran kepada Bupati Parimo untuk menyelenggarakan proses pemerintahan di rumah jabatan Negara. Dan surat itu ditembuskan kepada DPRD,” ucap Sayutin.

Gagal Sepakat di Paripurna Pertama

Dua pekan lalu, Rabu 5 Agustus 2020 DPRD menggelar sidang paripurna pertama, agenda usulan hak interpelasi. Paripurna tersebut ditunda karena para legislator gagal menemui kesepakatan.

Sangat banyak masukan dari sejumlah anggota dewan saat sidang waktu itu. Ada yang bilang kalau untuk mengajukan hak interpelasi perlu pembahasan atau kajian. Bahkan ada juga ada yang menyebut kalau poin-poin yang tertuang dalam lembaran yang dibuat dan dibahas dalam paripurna itu masih kurang. Perlu dilakukan penambahan terhadap poin atau materi sebelum kemudian diputuskan.

Sidang pertama anggota DPRD Parimo saat itu hanya melahirkan 7 legoslator yang setujuh. 33 anggota dewan lagi masih menolak. Baca: Timbang Usul Hak Interpelasi DPRD Soal Tuntutan Meminta Bupati Mundur.

Hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk meminta kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai degan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Kemunculan inisiatif lembaga DPRD memakai hak interpelasi sebagai respon menanggapi tuntutan AMPIBI saat demonstrasi di DPRD. Unjuk rasa AMPIBI meminta dan mendesak wakil rakyat mengambil langkah tegas terhadap Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu.

Baca juga: Seriusi Persoalan Bupati Parimo yang ‘Kemping’ di Pantai Mosing.

Sejak awal bulan Juli 2020, ramai protes terhadap Samsurizal Tombolotutu. Sebab telah setahun lebih Samsurizal tidak pernah lagi terpantau berkantor. Bahkan Rumah Jabatan bupati pun terkesan dianggap hanya sebagai tempat transit oleh bupati. Dimana selama ini Samsurizal Tombolotutu lebih aktif di area Pantai Mosing Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan.

Banyak hal dipertanyakan sejumlah warga Parimo teruntuk bupati yang hingga kini masih tetap stay di Pantai Mosing.

8 Juli 2020, sekelompok pemuda yang mengatasnamakan sebagai Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) melakukan konvoi. Aksi gabungan pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Parimo masih sebagai prakondisi. Katanya, hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ajakan kepada penduduk Kabupaten Parimo supaya bersama-sama memperbaiki kembali sistem pemerintahan Samsurizal Tombolotutu.

Selain Konvoi, dua titik keramaian di Kota Parigi jadi spot propaganda isu oleh kelompok GERAM. Baca: Konvoi Prakondisi: GERAM Suru Samsurizal Tombolotutu Mundur dari Jabatan Bupati Parimo.

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.

2 Komentar