Antara Bupati Parimo dan Persoalan Hari Rabu

  • Whatsapp

INI adalah sebuah catatan singkat, rekaman peristiwa yang pasti sangat sedikit orang mengingatnya. Namun, dengan tulisan ini diyakini banyak yang mengingat kembali tentang hal-hal yang dilakukan atau dialami dalam perjalanan karir Samsurizal Tombolotutu di waktu jadi Bupati Parigi Moutong(Parimo). Boleh dibilang kalau ini adalah sejarah tentang sepenggal peristiwa antara Bupati Parimo dan persoalan yang terjadi di hari Rabu.

Sebelumnya, baca dulu kutipan berikut;

“Yang tertulis tetap ada. Yang terucap bisa lenyap”

Berita Sulteng

Kutipan di atas dapat dimaknai bahwa setiap peristiwa yang diabadikan dalam sebuah catatan akan selalu ada, abadi hingga dikemudian hari. Yang terucap hanya bersifat sementara, kecuali mengalami atau menyaksikan. Tapi sesungguhnya dua hal tersebut saling mengisi dan melengkapi. Sebab, tidak akan diperoleh kelengkapan sebuah informasi kalau arsip catatan tanpa dukungan penuturan lisan. Inilah yang dimaksud sebagai sejarah.

Ya, sebenarnya banyak yang mengetahui hal ini, hanya saja tidak menjadi sebuah perhatian apalagi dianggap penting. Siapa sangka kalau deretan perkara yang melibatkan Bupati bernama Samsurizal Tombolotutu, banyak juga terjadi di hari Rabu.

Penelusuran, penulis menemukan beberapa perkara hukum yang menyeret sosok Samsurizal Tombolotutu. Ya, mulai dari persoalan gugat-menggugat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hutang-piutang di gelaran Pilkada, hingga menyangkut pergerakan aksi massa di Kabupaten Parimo yang meminta Samsurizal Tombolotutu segera mundur dari jabatan bupati.

Bagi yang ‘alergi’ dikritik bisa jadi sudah ‘mencak-mencak’ atau bisa saja undur diri dari jabatan bupati saat ini, namun itu hanya berlaku bagi yang tidak suka dibilang ‘tebal muka’. Tapi terhadap sosok tangguh seorang Bupati Parimo ini boleh dibilang seorang yang penyabar dan tabah. Kritikan alias protes yang diarahkan padanya seakan bukan sebuah hal yang membuatnya ‘tersandung’ apalagi ‘terjatuh’. Berbagai konsekwensi seakan jauh lebih dulu telah terpikir olehnya. Itu bisa terlihat kurun beberapa bulan terakhir. Beragam persoalan menghantam sosok Bupati Samsurizal. Termasuk urusan keberatan atas keberadaannya di pantai Mosing, Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan. Walau banyak yang menyuruhnya pulang, bupati dua periode ini ‘cuek-cuek’ saja, dia bahkan optimis terhadap kelanjutan pembangunan, salah satunya ekowisata di pantai tersebut.

Menyinggung soal Bupati Samsurizal di Pantai Mosing, erat kaitannya dengan hari Rabu. Ya, semua aksi massa hingga urusan sidang paripurna di DPRD—salah satunya juga mempersoalkan Bupati Samsurizal yang masih kerasan di pantai Mosing. Dua kelompok massa berbeda dengan tuntutan serupa, semua terjadi dan berlangsung pada hari Rabu.

Awal Juli 2020, tepatnya tanggal 8, hari Rabu. Puluhan pemuda mengatasnamakan dari Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) berkonvoi di Kecamatan Parigi, Ibukota Kabupaten Parimo. Gabungan pemuda dan mahasiswa itu membuat propaganda isu melalui aksi prakondisi, mengajak penduduk Parigi, secara umum rakyat Parimo supaya bersatu menyuarakan tuntutan kepada bupati dalam gerakan demonstrasi yang rencananya dilakukan antara bulan Agustus dan September tahun ini. Dari beberapa pokok tuntutan massa GERAM, poin utamanya menyuruh Samsurizal Tombolotutu mengundurkan diri dari jabatan bupati.

Baca: Konvoi Prakondisi: Geram Suru Samsurizal Tombolotutu Mundur dari Jabatan Bupati Parimo

Sepekan pasca GERAM menggelar orasi keliling Kota Parigi, tanggal 15 Juli kubu massa lain melaksanakan gerakan serupa. Aksi dari kelompok mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati (AMPIBI), itu juga terlaksana pada hari Rabu.

AMPIBI saat itu juga melaksanakan prakondisi, sebagai persiapan demonstrasi setelahnya. Di masa prakondisi tersebut AMPIBI melibatkan puluhan orang, mereka bahkan menggalang tanda tangan masyarakat sebagai dukungan terhadap misi meruntuhkan Samsurizal Tombolotutu dari kursi Bupati Parimo. Media yang dipakai menampung tanda tangan warga adalah kain sepanjang 10 meter. Massa AMPIBI menyebutnya sebagai kain petisi.

Tepat seminggu kemudian, Rabu 22 Juli, AMPIBI membuktikan pergerakan mereka. Hadir dengan jumlah ratusan orang, AMPIBI datang di gedung DPRD Parimo. Lantang suara orator dari massa AMPIBI mendesak Samsurizal Tombolotutu supaya mundur saja dari jabatan bupati. Kepada DPRD, pendemo meminta wakil rakyat agar menyahuti suara mereka.

Sebagai tindakan merespon aspirasi kubu AMPIBI, lembaga legislatif memutuskan akan menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah kabupaten, khusus Bupati Parimo. Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca: AMPIBI Gelar Demo Besar-Besaran, Desak Bupati Parimo Mundur dari Jabatan.

Melalui Sayutin Budianto—ketua DPRD Parimo, menyebut tanggal 10 Agustus baru dilakukan pembahasan menyangkut hak interpelasi. Nyatanya, waktu yang dijanjikan Sayutin meleset. Lembaga terhormat akhirnya membuat rapat peripurna lima hari lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Rabu, 5 Agustus DPRD sudah menggelar sidang paripurna membahas pengajuan hak interpelasi, atau dua pekan usia demo besar-besaran oleh AMPIBI.

Rapat paripurna perdana tentang interpelasi yang dipimpin langsung Sayutin Budianto gagal menemui kesepahaman. Banyak usulan serta pertimbangan dalam paripurna tersebut. Walhasil sidang gelaran wakil rakyat waktu itu diakhiri dengan keputusan menunda. Rapat paripurnah akan dilanjutkan dengan usulan tanggal 18 Agustus ke Badan Musyawarah (Bamus), dua minggu kemudian.

Baca: Timbang Usul Hak Interpelasi DPRD Soal Tuntutan Meminta Bupati Mundur.

Lagi-lagi rencana itu berubah hari. Hari Selasa yang direncanakan, justru hari Rabu pelaksanaannya.

Sidang Paripurna pada Rabu, 19 Agustus juga dipimpin Sayutin Budianto. Rapat yang berlangsung tertutup saat itu lumayan alot, bahkan dilakukan penundaan.

Ketika dilanjutkan setelah di-pending beberapa saat, lembaga terhormat memutuskan untuk menolak pengajuan hak interpelasi. Massa AMPIBI yang sudah stay di depan sekretariat DPRD siang itu kecewa, sebab hak interpelasi DPRD yang jadi harapan ternyata batal.

Baca: Tolak Ajukan Interpelasi, Penuntut Bupati Curiga Kalau DPRD Disuap.

Meski begitu, tidak semua hari Rabu tercatat sebagai hari apesnya bupati kelahiran 3 Maret 1958. Terbukti, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari kemenangan Samsurizal Tombolotutu di kontestasi politik Pilkada serentak—Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parimo periode 2018-2023. Bahkan saat ini masa jabatan Samsurizal Tombolotutu belum berakhir. Didampingi wakilnya bernama Badrun Nggai, Samsurizal Tombolotutu tetap ‘melenggang mulus’ dalam kepemimpinan. Bahkan saat ini sebagai periode kedua kepemimpinan Samsurizal Tombolotutu.

Hari Rabu lainnya yang tercatat sebagai hari keberuntungan Samsurizal Tombolotutu juga cukup banyak. Tanggal 27 Juni 2018 salah satunya. Dalam kalender masehi tahun 2018 itu, 27 Juni jatuh pada hari Rabu. Dan bertepatan saat itu juga Samsurizal meraup suara terbanyak pada Pilkada serentak. 44 persen lebih suara diperoleh pasangan Samsurizal Tombolotutu-Badrun Nggai (SABAR) di dua tahun lalu.

Satu dari dua pesaing pasangan SABAR yang kalah saat Pilkada 2018 melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi upaya tersebut tidak menggugurkan kemenangan Samsurizal Tombolotutu. Bahkan pengambilan sumpah jabatan terhadap pasangan SABAR dilakukan juga di hari Rabu,10 Oktober 2018. Mereka disumpah di halaman parkir kantor Gubernur Sulteng. Sejak pelantikan saat itu sampai kini Samsurizal masih jadi pemimpin Parimo hingga masa bakti 2023.

Hari Rabu ‘hoki’ sebelumnya juga sudah ‘menghampiri’ Samsurizal Tombolotutu pada tahun 2013, tepatnya tanggal 9 Oktober. Di tanggal tersebut Samsurizal resmi jadi bupati periode pertama berpasangan dengan Badrun Nggai. Mereka dilantik untuk masa bakti 2013-2018.

Padahal sebelum resmi menjabat bupati sejak Rabu, 9 Oktober, suara hasil kemenangan Samsurizal Tombolotutu sempat diprotes rifalnya, yang hingga digugat pula di Mahkamah Konstitusi, di Jakarta.

Arsip catatan pegangan Berita Sulteng, sebelum Samsurizal menang Pilkada 2013, beberapa hal terjadi yang dilalui dalam tahapan di beberapa hari Rabu. Pertama; KPU memutuskan nomor 2 sebagai nomor urut pasangan SABAR di Pilkada 2013. Penetapan nomor 2 itu jatuh pada hari Rabu, 8 Mei 2013. Kedua; Rabu 17 Juli 2013 lawan politik Samsurizal memberi surat kuasa khusus kepada advokat dan konsultan hukum di Jakarta, untuk pendampingan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, tertanggal 28 Agustus 2013, juga hari Rabu.

Bak bola roda yang terus berputar, momen-momen hoki Samsurizal tidak selamanya melekat. Persoalan yang memicu riak bahkan menyoroti Samsurizal makin menjadi setelah pengusaha ternama di Sulteng, Hantje Yohanes memenangkan gugatan perdata terhadap Samsurizal Tombolotutu.

Rabu ‘sial’ bagi Samsurizal jatuh di bulan Februari, tanggal 5, tahun 2020. Dimana waktu itu keluar putusan Pengadilan Negeri Parigi, di Parigi yang menyatakan bahwa Samsurizal Tombolotutu bersama beberapa tergugat lainnya harus membayar hutang kepada penggugat bernama Hantje Yohanes. Jumlah uang yang wajib dikembalikan Samsurizal cs sebanyak 4,9 miliar rupiah—tanggung renteng. Diketahui kalau doi sebanyak itu ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada 2018.

Dari situ awalnya, gara-gara putusan pengadilan, Rabu 5 Februari 2020, banyak orang-orang berpendapat bahwa Bupati Samsurizal terlibat gratifikasi. Hingga unjuk rasa memprotes bupati yang dilakukan massa pada beberapa kali hari Rabu memasukan persoalan gratifikasi sebagai poin tuntutan.

Demikian sedikit history antara Bupati Parimo dan persoalan di hari Rabu. Ini hanya catatan kecil yang bisa terurai berdasarkan arsip catatan dan penelusuran dokumen yang berhasil ditemukan Berita Sulteng.

Terlepas dari hari Rabu, cukup banyak hal di hari lain yang juga tidak kalah menarik dengan hari Rabu. Namun, setidaknya catatan ini bisa mencegah kelunturan ingatan menyangkut peristiwa politik hingga hukum terjadi di Kabupaten yang pertama kali dinahkodai Longki Djanggola sebagai bupati.

Tulisan ini juga diharap bisa menjadi perbaikan menyangkut kekeliruan-kekeliruan bagi pihak terlibat, sehingga terminimalisir tindakan yang diluar ketentuan.

Semoga berikut-berikutnya tiada lagi peristiwa sebagaimana terjadi sebelumnya, secara khusus melibatkan nahkoda Parimo, demi kebaikan nama daerah. Dan semoga pula pemimpin Parimo tetap diberi kekuatan, ketabahan menjalani dan menghadapi berbagai persoalan dalam membawa hingga membangun Kabupaten Parimo sebagai daerah selalu damai, ternama bahkan bersih dari perkara hukum yang bikin malu. Semoga!!! ***

Pos terkait

banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.