Perkara 8 Tahun Lalu Seret Mantan Kadis Kelautan Parimo jadi Tersangka

Konferensi pers penetapan tersangka terhadap HL yang mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, di gedung Kejaksaan Negeri di Parigi, Selasa, 1 September 2020.

PARIMO, Berita Sulteng – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial HL, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah. HL diduga korupsi ketika menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parimo 8 tahun lalu.

Publikasi status tersangka terhadap HL digelar jaksa di Parigi lewat konferensi pers, Selasa, 1 September 2020.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Kepala Kejaksaan Negeri Parimo, Muhammad Fahrozi mengungkap, pada tahun 2012, saat HL menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, diduga sempat melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan aset dinas.

Dugaan keterlibatan HL hingga ditetapkan jadi tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti. Disertai pula dengan keterangan dari 30 orang saksi yang lebih dulu diperiksa.

“Penyidik telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi, dan telah menyita benda-benda dan atau dokumen terkait,” ungkap Fahrozi yang didampingi Kasi Pidsus dan Kasi Intel di gedung Kejaksaan.

Perkara ini sudah ditingkatkan ketahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parimo nomor print- 907/p.2.16/fd.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.  Dari hasil pemeriksaan, akibat perbuatan yang dianggap melanggar hukum diduga dilakukan HL, berakibat merugikan Negara.

“Atas dugaan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan asset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parimo pada tahun 2012, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara,” ujar Fahrozi, yang belum genap setahun menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Parimo.

Gara-gara kelakuan diduga dilakukan HL, Negara mengalami rugi lebih dari 2 miliar rupiah.

Dalam kasus ini jaksa menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah.

Dalam pengembangan kasus tersebut, dibilang Fahrozi, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.

Diketahui, saat ini tersangka HL menjabat kepala dinas di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Parimo. Selain Dinas Kelautan dan Perikanan, HL juga sempat menduduki sejumlah jabatan kapala di beberapa dinas, juga badan di kabupaten yang kini dipimpin Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati.

banner 970x90
banner 728x130

MAU KAOS KEREN? atau HOODIE JUMPER (SWEATER) Distro? atau TOPI CASUAL? Cukup tinggalkan komentar, dan bagikan Artikel-Artikel terbitan Beritasulteng.com. Cenderamata diserahkan ke penerima terpilih pada 10 November 2020.