LBH Sulteng Nilai KPU-Bawaslu Loyo Menerapkan Protokol Covid 19

  • Whatsapp

PALU, Berita Sulteng – Prosesi Pemilihan Kepala Daerah Serentak, 9 Desember 2020, di Sulawesi Tengah telah masuk tahap pendaftaran. Komisi Pemilihan Umum setempat, juga Badan Pengawasan Pemilu harus menerima job tambahan pasca serangan corona virus disease 2019 atau Covid 19 di tanah air.

KPU dan Bawaslu selain bertindak sebagai pelaksana dan mengawasi perjalanan pesta demokrasi berdasarkan aturan main—peraturan serta perundang-undangan, juga wajib menerapkan kesadaran menurut protokol kesehatan tentang Covid 19.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Menyangkut penerapan job tambahan oleh KPU dan Bawaslu, mendapat penilaian dari Lembaga Bantuan Hukum Sulteng. Katanya, himbauan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19 seakan terabaikan. Bahkan sosialisasi yang terlaksana terkesan hanya habis di stiker dan pamphlet-pamflet himbauan.

Itu diungkap Direktur LBH Sulteng, Julianer Aditia Warman, baru-baru ini, di Palu.

Penilaian LBH Sulteng lewat Julianer, lahir atas kekhawatiran, dimana grafik pasien terkonfirmasi positif Covid 19 makin meningkat, bahkan rumah sakit rujukan Covid 19 pun kini over kapasitas. Sebab itu LBH Sulteng menyayangkan sikap loyonya KPU dan Bawaslu dalam penerapan petunjuk kesehatan mengenai Covid 19.

“Jelang penetapan calon kandidat , para kontestan Pilkada sibuk menghimpun dan melantik simpul-simpul massa pendukung. Namun parahnya, protokol kesehatan terabaikan. Kerumunan massa jumlah banyak sangat berpotensi menjadi penyebab klaster baru penyebaran virus corona ,” ungkap pria sarjana hukum itu.

Dibilang Julianer, KPU-Bawaslu Sulteng yang sebagai penyelenggara Pilkada harusnya tegas memberi arahan terkait masalah virus, apalagi kedua instansi tersebut di danai oleh Negara. “Untuk sosialisasi protokol kesehatan dalam tahapan atau pelaksanaan Pilkada ini, KPU dan Bawaslu tidak gratis, mereka dibiayai negara,” ucapnya.

Harusnya, menurut Julianer, KPU dan Bawaslu rutin bersosialisasi menyangkut protokol kesehatan di tiap tahapan Pilkada ini. Dan bagi bakal calon atau bahkan tim pemenangan mendapat teguran bila lalau melaksanakan kegiatan dengan mengabaikan petunjuk kesehatan.

“LBH Sulteng meminta ketegasan penyelenggara Pemilu supaya tegas terhadap calon kandidat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik diberi teguran lisan maupun tertulis,” usul Julianer. 

Kalau realisasi penegasan tak kunjung dilakukan dua lembaga tersebut, kata Julianer, penilaian lemah akan terus melekat di dua lembaga itu. Bahkan publik akan menganggap kedua lembaga tersebut gagal mensosialisasikan protokol kesehatan di Pilkada 2020 ini.

Pilkada serentak tahun ini, di Sulteng akan melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Palu, serta beberapa kabupaten melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.*

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *