Bupati Parigi Moutong Diadukan Warganya ke Kejati, Tudingan Gratifikasi

  • Whatsapp

PALU, Berita Sulteng – Namanya, Samsurizal Tombolotutu. Saat ini dia sedang menjabat Bupati Parigi Moutong (Parimo) periode 2018-2023. Belum sampai separuh perjalanan di jatah lima tahun kepemimpinannya di periode ini, bupati berstatus purnawirawan TNI AD itu sudah diperhadapkan dengan banyak perkara hukum.

Kali ini, tudingan menerima gratifikasi terarah kepada Samsurizal Tombolotutu. Info diperoleh Berita Sulteng, pelapor Bupati Parimo adalah warganya sendiri. Aduan pelapor disodori ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Kejati Sulteng bahkan sudah memeriksa enam orang. Dari enam manusia yang ditanya-tanya jaksa, salah satunya berinisial ST. Info ini didapat dari Kejati Sulteng pada Senin, 28 September 2020, oleh media online Portalsulawesi.Id.

Diterbitkan Portalsulawesi.Id, artikelnya berjudul Diduga Berbau Gratifikasi, Kasus Piutang Bupati Parimo Menggelinding di Kejaksaan Tinggi Sulteng.

Kasus dugaan menerima ‘suap’ oleh bupati, adalah persoalan di masa kampanye Pilkada tahun 2018 lalu. Dasar kekuatan hukum dalam pelaporan tengara gratifikasi, oleh pelapor adalah putusan Pengadilan Negeri Parigi pada 5 Februari 2020. Waktu itu hakim memvonis Samsurizal Tombolotutu terbukti menerima aliran dana yang bersumber dari Hantje Yohanes—warga keturunan yang tersohor sebagai pengusaha hebat di Provinsi Sulteng.

Dalam perkara perdata gugatan Hantje Yohanes, juga menjerat sejumlah nama orang-orang ‘di ketiak’ Samsurizal. Beberapa ‘anak buah’ Samsurizal Tombolotutu yang ikut terseret hutang di momen Pilkada, salah satunya adalah eselon II yang saat itu sedang menduduki jabatan Kepala Dinas, juga ada kontraktor hingga konsultan. Bahkan seorang politisi lanjut usia pun disebut ikut kecipratan dana pinjaman dari sang pengusaha ternama itu.

Yang bikin menarik lagi, istri-istri oknum kontraktor dan konsultan juga termuat dalam gugatan perdata yang sudah berstatus inkracht—kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Total pinjaman Samsurizal bersama ‘anak buahnya’ yang dikembalikan kepada Hantje Yohanes sebanyak Rp4,9 miliar. Jumlah tersebut diluar ganti rugi sebanyak 24 juta rupiah per bulan, sejak 25 Agustus 2019 hingga 5 Februari 2020. Uang tebusan kerugian itu turut dikabulkan majelis hakim.

Kajian dan analisa yang turut jadi dasar terkaan bahwa Bupati Parimo disinyalir terlibat serta menerima gratifikasi dari pengusaha dalam kesempatan Pilkada dua tahun lalu.

Kabar terlapornya Samsurizal Tombolotutu di Kejati Sulteng, dibenarkan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati, Inti Astuti.

Kepada Portalsulawesi.Id pada Senin kemarin, 28 September 2020, Astuti menyebut kalau Penyidik Kejati Sulteng sudah meminta keterangan dari 6 orang diduga terkait laporan gratifikasi.

Penjelasan Astuti, sikap respon Kejati Sulteng melalui penyidik yang diketuai Koordinator Intelejen Bambang Supriyanto, masih bersifat mengundang, termasuk beberapa orang untuk mengklarifikasi laporan menyangkut Bupati Parimo atas dugaan gratifikasi. “Sebenarnya, ini adalah perkara perdata, dan kasusnya sudah inkracht. Mereka (para tergugat, dan Bupati Parimo) dinilai lalai atau wanprestasi dari kesepakatan,” ucap Astuti.

Selain seorang berinisial ST, lima ‘pengikut’ lainnya adalah TA, NR, IF, DB, dan HY. Mereka telah memberi keterangan, juga klarifikasi atas laporan gratifikasi. Dibilang Astuti, keterangan dari enam orang tersebut untuk perkembangan pemeriksaan.

Meski begitu, Astuti belum mau memastikan soal kelanjutan hingga status dari perkara dimaksud. “Untuk perkembangannya nanti kami kabari kembali,” ucapnya.

Bupati dan Pengikutnya Tak Kuasa Menyanggah

Sebagaimana diketahui bahwa putusan PN Parigi menyimpulkan kalau tergugat selama menjalani persidangan tak kuasa menyanggah alias menjawab gugatan, juga bukti-bukti atas gugatan Hantje Yohanes.

berita terkait: Samsurizal “KEOK”, Gugatan Hantje Dikabulkan

Hampir semua bukti yang diungkap pengacara Hantje Yohanes di pengadilan tak terbantahkan. Pun terhadap kesaksian beberapa orang yang jadi penguat bukti pegangan pengacara penggugat.

Seorang saksi dari pihak Hantje dengan tegas mengungkap tentang pertemuan antara penggugat dan tergugat. Hingga urusan pinjam-pinjam uang untuk keperluan Pilkada terbilang intens dilakukan tergugat dan penggugat.

Terhadap fakta-fakta di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa adanya perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat, secara hukum telah mengikat. Penguat kesepakatan itu adalah bukti percakapan melalui WhatsApp dengan menggunakan kode ‘Babe’.

Diwaktu maju Pilkada tahun 2018 lalu, Samsurizal Tombolotutu didampingi Badrun Nggai sebagai wakilnya. Pasangan pimpinan Kabupaten Parimo itu mempopulerkan mereka dengan sebutan SABAR.

Kemenangan Pilkada masa bakti 2018-2023 merupakan periode kedua pasangan SABAR. Dimana lima tahun sebelumnya pasangan ini sukses meraih suara terbanyak saat pemilihan pada tahun 2013. Hingga KPU melahirkan keputusan yang selanjutnya jadi dasar dilantiknya pasangan SABAR sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parimo periode 2013-2018.*

banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *