Demi Perampungan Pokok Pikiran, Disdikbud Parimo Bentuk FGD

Sumber: Disdikbud Parigi Moutong

PARIMO, Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merampungkan penyusunan pokok pikiran kebudayaan Daerah (PPKD), Selasa–Rabu, 24-25 November 2020.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Parigi, bertempat di lantai dua Kantor Bupati, dan Kecamatan Tomini bertempat di Pogaian Beach. Kegiatan tersebut dihadiri pelaku kebudayaan, penjaga situs, perwakilan pemerintah daerah juga pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu tim penyusun PPKD Parigi Moutong, perwakilan akademisi Dr Ikhtiar Hatta mengatakan, FGD PPKD sangat penting untuk merumuskan suara kebudayaan dari Kabupaten Parigi Moutong. Hal itu kata dia, telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

“Pelaku kebudayaan di Parigi Moutong bisa mewarnai kebijakan pembangunan jika kita sudah memiliki PPKD. UU pemajuan ini menjadi senjata bagi pelaku kebudayaan untuk memberi sumbangsih dalam pembangunan,” ujarnya.

Kata dia, proses perumusan PPKD sangat tergantung pada kemampuan mengeksplorasi kekayaan budaya yang ada di Parigi Moutong. Itulah sebabnya, enumerator sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan harus mampu menemukan informan kunci untuk mengumpulkan dan meramu 11 objek kebudayaan.

Lanjut dia, substansi dalam UU nomor 5 tahun 2017 adalah upaya perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaan, pengembangan, pemanfaatannya, pembinaan SDM dan kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, tim penyusun PPKD dari Museum Provinsi Sulawesi Tengah, Drs Iksam M.Hum yang juga dikenal sebagai Arkeolog Sulteng itu mengatakan, komponen yang harus dirumuskan dalam PPKD yaitu terkait tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, teknologi tradisonal, bahasa, adat istiadat, seni, olah raga tradisional ditambahkan cagar budaya.

Menurutnya, mengapa ditambahkan cagar budaya dalam pokok pikiran kebudayaan karena sebelum ada UU Pemajuan Kebudayaan telah lahir lebih dulu UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk diketahui, FGD pada zona satu di Kota Parigi dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai, sedangkan FGD di zona dua dihadiri Sekertaris Kecamatan Tomini, Imran.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Adrudin Nur mengharapkan agar Bidang Kebudayaan Parigi Moutong bisa merampungkan dan mengusulkan PPKD ke pemerintah pusat pada tahun ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *