Gegara Kelapa, Bupati Parimo Disomasi

Foto : Istimewah

Penulis : Moh. Faozan

PARIMO, Berita SultengSeakan tidak kapok bermasalah dengan hukum, lagi-lagi Bupati Parigi Moutong (Parimo), Samsirizal Tombolotutu, melakukan tindakan yang diduga melanggar hukum. Kali ini, dugaan pelanggaran hukum tersebut berkaitan dengan penerobosan lahan dan pengrusakan tanaman milik warganya sendiri, sehingga dirinya dilayangkan somasi.

Bacaan Lainnya

banner 970x90

Kepada sejumlah Media, Senin (25/1/2020), Sumitro SH, MH, selaku kuasa hukum pemilik lahan tersebut mengungkapkan, dalam surat somasi yang dilayangkan kepada Samsurizal, memiliki poin-poin yang sangat jelas antara lain, kliennya atas nama Moh. Suaib Hi. Hadiuna adalah pemilik lokasi yang luasanya ±P:20 M L:1000 yang terletak di Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan surat Keterangan Jual beli Tahun 1986, dan surat keterangan dari Kepala Desa tahun 1992, bahwa dilokasi tersebut terdapat tanaman kelapa yang jumlahnya sebanyak 70 Pohon.

Pada sekitar tahun 2020 sambung dia, tanpa sepengetahuan kliennya, Pemerintah Daerah telah melakukan penebangan 70 pohon kelapa dilokasi tersebut untuk di jadikan jalan menuju tempat wisata pantai mosing. Sehingga kerugian yang dialami kliennya kata dia, yaitu sebesar Rp.170.000.000.

“Selanjutnya, dengan adanya kejadian tersebut klien kami telah kehilangan tanaman Kelapa sejumlah 70 Pohon dan itu sangat-sangat merugikan bagi Klien kami,” tandasnya.

Dalam somasi bernomor 033/SOMASI/LBH-Parimo/I/2021itu kata dia, juga dijelaskan tentangketentuan Pasal 407 KUHPidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan Pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan, ketentuan pasal 412 KUHPidana yang menjelaskan bila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka Pidananya dapat ditambah sepertiga.

“Serta diatur juga dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oarng lain, kewajiban orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut,” Sebut Sumitro.

Olehnya lanjut Sumitro, kepada Bupati Parimo pihaknya meminta ganti rugi senilai Rp2juta perpohon kelapa dikali 70 Pohon, dan tanah senilai Rp30juta.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditegaskannya, agar segera menyelesaikan/membicarakan permasalah ini dengan batas waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya surat somasi tersebut.

“bila mana dalam batas waktu yang di tentukan Pihak Pemerintah Daerah tidak segera menyelesaikan atau membicarakan permasalah ini, maka kami berkesimpulan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dengan terpaksa kami akan melaporkan kasus Pidana dan Perdata ini ke Polres Parimo, dan Pengadilan Negeri Parigi,” tegasnya.

banner 970x90
banner 728x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *