70ribu Penerima Bansos di Parimo, Dinyatakan Data Non Valid

Penulis : Novita

PARIMO, BERITA SULTENG– Sebanyak 70.181 penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan data non valid.

Bacaan Lainnya

Ayub Ansari, selaku Pengelola Data Dinas Sosial mengatakan, data non valid sebanyak 70.181 itu, terdapat pada tiga jenis bantuan yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Tapi penerima Bansos yang paling banyak datanya non valid terdapat pada jenis bantuan PKH,” ungkapnya.

Menurut dia, terkait hal itu pihaknya terus melakukan pemutahiran dengan menggerakkan seluruh petugas di tingkat kecamatan, termasuk pendamping PKH dan Bansos. Bahkan, mereka telah diberikan user oleh pemerinta pusat, untuk melakukan penginputan ditingkat kecamatan.

Hanya saja kata dia, pihaknya masih terkendala dengan persoalan penerima Bansos yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Sebelumnya mereka ini sudah menerima bantuannya. Tetapi sekarang ditunda sementara untuk divalidkan datanya. Berdasarkan rekomendasi KPK ke Kementerian Sosial, yang mengharuskan penerima Bansos memiliki NIK yang valid,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Parimo, dengan memberikan Buku Induk Kependudukan, namun masih juga ada penerima Bansos yang tidak ada dalam data itu. Kemungkinan karena adanya perubahan identitas.

Dia menambahkan, ketika masa pandemi Covid 19, semua Bansos tertujuh pada masyarakat berdasarkan instruksi Presiden. Beradaskan hasil evaluasi tim audit, termasuk KPK didalamnya, saat penerimaan Bansos itu ditemukan banyak yang terindikasi ganda, yang dapat merugikan negara.

“Sebelum masa pandemi Covid-19, penerima Bansos aman-aman saja. Mau valid atau tidak tetap bantuan itu diterima,” akunya.

Hal itu disebabkan, karena kondisi data dari tahun ke tahun meskipun telah ditetapkan Kementrian Sosial berdasarkan data DTKS, namun tidak dilakukan pembaharuan. Sehingga, berdasarkan aturan perundang-undangan ada kewenangan daerah melakukan verifikasi.

“Terkait jumlah keseluruh penerima Bansos saya belum tahu pasti data tahun ini, karena setiap tahun berubah-ubah,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *