Evalusi Validasi Data Masyarakat Prasejahtera, DPRD Parimo Gelar RDP

Penulis : Novita

PARIMO, BERITA SULTENG– KOMISI IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna melakukan evalusi terkait proses verifikasi dan validasi data masyarakat prasejahtera penerima Bantuan Sosial khusunya kesehatan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parimo, Fery Budiutomo yang ditemui sejumlah media usai kegiatan, Senin (22/3).Dia mengatakan, dalam RDP tersebut pihaknya mengundang tiga OPD yakni, Dinas Kesehatan,  Dukcapil dan Sosial yang dianggap berkaitan erat dengan proses verifikasi dan validasi data tersebut.

“Tiga dinas ini saya anggap urgen untuk diundang pada RDP ini, untuk mensukseskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Parimo,” ujarnya

Menurut dia, ketiga OPD tersebut akan melakukan validasi data dua bulan ini yang ditargetkan berakhir pada bulan Mai mendatang, dan akan dikawal ketingkat pusat. Sehingga, tidak ada lagi penyaduran atau pengambilan data 2015 yang digunakan di Kabupaten Parimo.

Pihaknya berharap, ada keseriusan pemerintah daerah melalui tiga dinas teknis tersebut, dalam melakukan validasi data masyarakat prasejahtera. Tentunya harus ada keterlibatan kepala desa hingga kecamatan.

“Sehingga, apa yang menjadi harapan dan hak masyarakat dapat terpenuhi mulai tahun 2021 ini hingga seterusnya,” harapnya.

Kemudian kata dia, untuk hal-hal yang urgen seperti kasehatan, tidak ada masyarakat Kabupaten Parimo yang tidak dijaminkan kesehatannya. Artinya penerima APBD non aktif, tetap mendapatkan jaminan kesehatannya. Selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan.

 “Persyaratannya menggunakan surat keterangan fakir miskin atau keterangan tidak mampu dari pemerintah desa,” ujarnya.

Dia menuturkan, ada sisi positif  putusnya kontrak kerjasama dengan BPJS, sebab pemerintah daerah sudah mengidentifikasi persoalan pemutahiran data, sehingga menurut Dinas Sosial ini merupakan projek perbaikan data besar-besaran untuk Kabupaten Parimo.

Terkait dengan masyarakat pengguna BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayarnya jelasnya, pada tahun 2019 kemarin bagi warga yang selama satu tahun tidak mampu membayar BPJS mandirinya, secara otomatis masuk dalam data DTKS tersebut.

“Sehingga yang bersangkutan terdaftar secara otomatis  masuk dalam Bansos yang bersumber dari APBD,” jelasnya.

Hanya saja lanjut dia, di tahun 2021 ini pihaknya belum mengetahui pasti apakah hal itu masih diberlakukan atau tidak. Pihaknya tidak lagi menyarankan, untuk ketiga PDT tersebut hanya melihat, namun harus berlari untuk mengalirkan untuk mencapai target di bulan Mei mendatang. Sebab, dibulan itu merupakan hasil akhir nasib masyarakat prasejahtera di Kabupaten Parimo.

“Kami minta agar ketiga OPD itu, untuk segera memvalidkan data agar data Kabupaten Parimo bersingkronisasi dengan data pemerintah desa, kecamatan hingga pusat,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *