Sugeng Salilama Lengser, Alfres Tonggiroh Duduki Jabatan Wakil Ketua DPRD Parimo

Penulis : Novita | Editor : Moh. Faozan

PARIMO, BERITA SULTENG – Alfres Tonggiroh kader PDI-Perjuangan, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, usai ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua DPRD, nomor :02/DPRD/2021, yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (31/03).

Bacaan Lainnya

Alfres Tonggiroh menggantikan posisi Sugeng Salilama, yang terjerat kasus dugaan tindakpidana korupsi aset Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan pengusulan nama pengganti sementara yang dimuat dalam surat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Parigi Moutong  nomor : 012/IN/DPC.11/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, dalam menindaklanjuti SK Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 171/114/Ro.Pem.OTDA – a.ST/2021, tentang pemberhentian sementara Sugeng Salilama.

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayuti Budianto mengatakan, penunjukan Alfres Tonggiroh sebagai wakil ketua DPRD Parigi Moutong masih bersifat sementara, karena masih menunggu putusan ingkrah dari pengadilan. Sebab, jika Sugeng Salilama dinyatakan tidak bersalah maka haknya akan dikembalikan.

“Kalau putusan itu menghukum terdakwa, DPRD akan menyurati Gubernur untuk mendapatkan surat resmi penetapan wakil ketua DPRD Parigi Moutong definitif,”ujarnya.

Namun, sesuai tata tertib DPRD, setiap anggota yang dinyatakan terdakwa serta telah dilimpahkan ke pengadilan, DPRD memiliki kewajiban sesuai tata tertib untuk dinon aktifkan sementara saat sedang menjalani proses hukum.

Sementara itu, Alfres Tonggiroh Wakil Ketua Sementara mengatakan, penunjukan dirinya sebagai pengganti sementara Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, berdasarkan surat persetujuan Dewan Pimpinan Daerah PDI – Perjuangan Provinsi Sulteng.

“Yang jelas dasarnya, aturan partai kami yang mendapatkan prioritas dalam pimpinan DPRD adalah posisi struktural dalam partai. Sehingga ditunjuklah saya karena sebagai sekretaris dalam DPC PDI Perjuangan Parigi Moutong,”ungkapnya.

Disinggung terkait berpengaruhnya kebijakan politik PDI Perjuangan di DPRD setempat, karena kekosongan unsur pimpinan tersebut, menurut Alfres, secara signifikan kekosongan salah satu kader partai belum berpengaruh terhadap kebijakan di DPRD Parigi Moutong.

“Kebijakan tidak berpengaruh di DPRD karena kekosongan unsur pimpinan dari partai kami. Apalagi belum lama juga terjadi,”tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *