Pemda Diminta Gali Potensi Daerah Untuk Tingkatkan PAD

Ilustrasi : Istimewah

Penulis: Novita

BERITA SULTENG – Pansus yang dibentuk DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertangungjawab (LKPj) Bupati tahun 2021, terus melakukan pembahasan.

Bacaan Lainnya

Dalam agenda kedua pembahasan, Senin (26/04), Pansus membahas terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam LKPj tersebut.

“PAD asli dari pajak dan retribusi, harus kita tingkatkan walaupun kemarin sudah naik. Sekarang teman-teman Pansus ingin tahu disisi belanjanya, karena ada rekofusing, penyerapannya, kendalanya dimana, kenapa, apa dan bagaimana,” ungkap Sektertaris Pansus LKPj, Leli Pariani, Senin (26/04).

Dia mengatakan, karena masih dalam masa Pandemi Covid-19, DAK dan DAU dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Agar tidak terus ketergantungan, pemerintah daerah harus menggali lagi potensi daerah, untuk meningkatkan PAD.

Menurut dia, PAD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020 kemarin, meningkat ditambah dengan dana bagi hasil. Dengan adanya sistem baru yakni, Omnibus Law dipastikan akan terus digenjot oleh pihaknya.

“Itu yang harus digenjot, karena dengan itu bisa berputar. Tidak lagi terus bergantung pada DAU dan DAK,” ujarnya.

Hasil pembahasan bersama Pansus dan Tim TAPD itu kata dia, akan dituangkan dalam rekomendasi, Pansus sebagai mitra akan memberikan dukungan, serta terus bersinergi dengan pihak eksekutif, dalam peningkatan PAD.

Kemudian tambahnya, pada pembahasan itu juga pihaknya mengundang Dinas Kesehatan Parigi Moutong, berkaitan dengan retribusi kesehatan dari Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS).

Capaian target dari retribusi kesehatan lanjut dia, melebihi target dari Rp. 8 Miliar lebih, terealisasi sebesar Rp. 10 Miliar lebih. Namun, Pansus ingin memastikan pengurusan SKBS pada awal pandemi Covid-19 2020, termasuk dalam realisasi pencapaian PAD itu.

“Itu yang akan diminta penjelasannya oleh teman-teman. Suka tidak suka, wajar. Namanya daerah yang akan berkembang, jelas ada subjektif, dan objektifnya,” tuturnya. Dia memastikan, pembahasan LKPj akan segera dirampungkan, sebelum menyampaikan hasil pembahasan Pansus tanggal 28 April 2021 nanti. Intinya, pihaknya tetap memberikan kritikan kepada pemerintah daerah, namun disertai solusi dalam penyelesaian permasalahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *